TEMPO.CO, Jakarta
- Presiden Joko Widodo meminta seluruh aparat yang terlibat
penyelundupan untuk ditindak tegas. Menurut Jokowi, pemerintah tak boleh
pandang bulu dalam mengatasi penyelundupan. "Tindak tegas aparat yang
ikut bermain dan menjadi beking, tidak ada ampun. Saya ingin juga tidak
ada kongkalikong lagi," kata Jokowi saat membuka rapat terbatas di
Kantor Presiden, Rabu, 16 Maret 2016.
Jokowi memerintahkan
kementerian dan lembaga terkait untuk menindak tegas penyelundupan dari
masalah dokumen, penyalahgunaan fasilitas, dan tata kelola serta kuota
impor. Presiden Jokowi menilai Indonesia yang terdiri atas 17 ribu pulau
sangat rawan dengan praktek penyelundupan.
Hingga kini, menurut
Jokowi, dari Sabang hingga Merauke banyak sekali praktek penyelundupan
barang, mulai produk pertanian, barang industri, daging, perikanan,
elektronika, dan perikanan. "Juga yang berkaitan dengan penyelundupan
dan perdagangan narkoba," kata Presiden Jokowi.
Jokowi
mengatakan masalah penyelundupan harus segera diatasi. Soalnya, produk
selundupan hanya akan mengganggu pasar dalam negeri, melemahkan daya
saing, dan mematikan industri nasional. Jokowi meminta pembantunya untuk
melakukan langkah konkret mengatasi penyelundupan. "Saya juga
perintahkan peningkatan pengawasan secara terpadu dilakukan terutama di
pelabuhan kecil."
Peningkatan patrol TNI dan Polri serta kerja
sama operasi dengan negara tetangga, kata dia, menjadi salah satu
solusi untuk mencegah penyelundupan. Selain itu, Polri dan TNI juga
harus meningkatkan kewaspadaan di wilayah perbatasan agar praktek
penyelundupan khususnya melalui pelabuhan kecil dan jalur tikus bisa
dicegah.
ANANDA TERESIA
Tidak ada komentar:
Posting Komentar