Mei Amelia R - detikNews
Jakarta - Tim Subdit Cybercrime Ditreskrimsus Polda Metro Jaya
menangkap dua pelaku penipuan yang mencatut Kementerian Pemberdayaan
Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (KemenPANRB). Kedua pelaku
mengirimkan surat palsu ke kepala daerah dengan membubuhkan tandatangan
palsu Sekjen KemenPANRB.
Direktur Reskrimsus Polda Metro Jaya
Kombes Mujiyono mengatakan, kedua pelaku ditangkap atas laporan staf
KemenPANRB pada tanggal 15 Maret 2016 lalu.
"Modusnya membuat
surat seolah-olah asli dari KemenPANRB, padahal bukan. Mereka menawarkan
sosialisasi mengenai penggunaaan anggaran dan macam-macam," jelas
Mujiyono kepada wartawan di Mapolda Metro Jaya, Jakarta, Rabu
(16/3/2016).
Kedua pelaku berinisial AS (46) dan DA alias A ditangkap di Jakarta pada
Selasa (15/3) malam dan tadi pagi. Para pelaku mengirimkan surat
tersebut ke sejumlah pejabat daerah setingkap bupati, wali kota, kepala
dinas dan kepala badan, dan meminta menyediakan sejumlah uang dengan
alasan untuk akomodasi.
"Namun dari sosialisasi tersebut, kepala
daerah dimintai duit Rp 5-10 juta. Tentunya ini akan merusak citra
KemenPANRB padahal itu tidak benar semua," imbuhnya.
Sementara
itu, Kasubdit Cybercrime Ditreskrimsus Polda Metro Jaya AKBP Suharyanto
mengatakan, sedikitnya ada 10 pejabat daerah yang kena tipu. "Kerugian
total dari 10 orang ini sekitar Rp 250 juta," imbuhnya.
Sementara itu, Kepala Biro Hukum dan Humas KemenPANRB Herman mengatakan,
pihaknya melaporkan kasus tersebut karena mendapatkan banyak keluhan
dari pejabat daerah.
"Laporan ini kami sampaikan ke Polda Metro
Jaya berdasarkan perintah pimpinan karena akhir-akhir ini kami menerima
laporan, pengaduan, keluhan dari pejabat dari daerah baik PPK, bupati,
wali kota, kepala dinas dan badan dengan banyaknya surat undangan dari
KemenPANRB yang ternyata itu adalah bodong. Ada (surat) terkait seleksi
CPNS, penyelesaian tenaga honorer," jelas Herman.
Menurut Herman, pelaku mengirimkan surat palsu tersebut melalui email dan fax ke kantor kepala daerah.
"Kami
pastikan surat itu palsu tanda tangannya mengatasnamankan Sekretaris
KemenPANRB dan atasnama Deputi Kelembagaan dan Tata Laksana Kementrian
PANRB itu melalui email maupun fax," ujarnya.
Sementara Herman
mengimbau kepada para kepala daerah untuk mengecek ulang ketika mendapat
undangan yang mengeatasnamakan KemenPANRB agar tidak menjadi korban
penipuan.
"Terkait kejadian ini Kami imbau kepada pejabat pembina
kepegawaian baik gubernur, bupati maupaun kepala dinas di tingkat
provinsi dan kabupaten, apabila ada surat dari KemenPANRB baiknya dicek
dan kroscek karena ada beberapa di antaranya yang sudah datang ke
Jakarta dan memberikan kontribusi," ungkapnya.
Ia menegaskan, KemenPANRB tidak pernah memungut biaya sedikit pun setiap melakukan kegiatan yang mengundang para pejabat daerah.
"Kami pastikan kegiatan KemenPANRB tidak kutip biaya sedikit pun. Sepenuhnya jadi tanggung jawab kami," tutupnya.
(mei/hri)
Tidak ada komentar:
Posting Komentar