SBY: Jangan Paksakan Bangun Infrastruktur Saat Ekonomi Sulit

Elza Astari Retaduari - detikNews
Pati - Presiden RI ke-6 Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) menyebut pemerintah jangan memaksakan membangun infrastruktur jika perekonomian sedang sulit. Apalagi jika pada akhirnya bantuan atau subsidi kepada rakyat menjadi korbannya.

Hal tersebut disampaikannya saat menerima audiensi kelompok masyarakat di Pati, Rabu (16/3/2016). Seorang perwakilan kepala desa bernama Napionto mengeluhkan bagaimana aturan dari pusat tumpang tindih dengan peraturan daerah sehingga membuat para mereka kebingungan.

"UU Desa dengan Perda tumpang tindih terkait dana yang dialokasikan, lalu bagaimana penerapan itu apakah sampai ke desa. Di bidang pertanian, hasil dari kaum tani sangat memprihatinkan. Kajian kami, kurangnya komunikasi dari pusat dan provinsi," ujar Napianto.

Napianto menyatakan terima kasih kepada pemerintah yang sudah memberikan traktor dan bantuan pertanian lain, termasuk subsidi pupuk. Namun ia berharap agar pemerintah juga memberikan subsidi pestisida bagi petani dan juga agar Pemda menindak tengkulak nakal.

"Terimakasih kepada pemerintah, penyaluran pupuk sudah memenuhi target petani. Tapi yang belum ada, subsidi pestisida karena pestisida mahal harganya sehingga petani sangat kesulitan dalam produksi," tuturnya.

Dalam kesempatan itu, SBY menyatakan kiranya agar peraturan di daerah tidak menghambat regulasi atau kebijakan yang datang dari pusat. Disebutnya, perlu ada koordinasi dan sinkronisasi agar tidak ada lagi tumpang tindih yang akhirnya justru membuat rakyat bingung.

"Peraturan di bawah itu tidak boleh menghambat. Pemerintahan yang baik itu kebijakan dan regulasi yang diterbitkan termasuk dari menteri mengalir dan klop dengan yang dilakukan di tingkat provinsi sampai di tingkat kab/kota. Jika tidak akan sulit," terang SBY.

"Saya menyadari koordinasi kadang tidak mudah tapi harus didisiplinkan, tidak boleh antar menteri pecah kongsi, berantem. Apalagi di depan publik nanti rakyatnya bingung. Maka perlu memastikan," sambungnya.

SBY juga menyebut bahwa jangan sampai kebijakan pemerintah dalam membangun infrastruktur dapat berdampak pada program-program yang langsung menyentuh masyarakat. Seperti soal pemberian subsidi.

"Saya tidak setuju subsidi dihilangkan semua untuk membangun infrastruktur semata-mata. Infrastruktur sangat penting, di era saya juga begitu, kita bangun besar-besaran. Jangan sampai APBN diserap habis, atau terlalu banyak yang dibawa ke infrastruktur lantas untuk membantu rakyat kecil jadi tidak ada," terang Ketum Partai Demokrat itu.

"Bapak ingin ada subsidi pestisida setelah subsidi pupuk, silakan disampaikan ke Menkeu, Mentan, menteri terkait. Saya tidak bisa menjawab sekarang karena saya bukan lagi presiden, tapi nanti kami teruskan. Nanti biar para menterinya mikir, presiden mikir dan itu harus karena untuk rakyat," tambah SBY.

Pada dasarnya PD mendukung program pembangunan besar-besaran yang tengah dilakukan pemerintahan Presiden Jokowi. Hanya saja SBY menyebut jangan sampai hajat besar tersebut melupakan persoalan-persoalan kecil lainya.

"Demokrat mendukung kok untuk pembangunan infrastruktur tapi saya ingatkan jangan sampai tidak ada uang sama sekali untuk mengurangi kemiskinan. Soal tengkulak, pemda harus memberatasnya," kata suami Ani Yudhoyono itu.

Hal senada disampaikan SBY saat salah seorang perwakilan nelayan, Didik Mardiono, mengeluhkan besarnya pajak yang harus dibayarnya agar kapalnya bisa melaut. Menurut jenderal purnawirawan TNI tersebut, pajak jangan digenjot habis-habisan saat perekonomian sulit untuk mendanai pembangunan infrastruktur.

"Tolong bentuk kelompok kerja khusus di partai supaya kita bisa posisi yang kuat terhadap solusi di sektor kelautan dan perikanan terutama nelayan. Sehingga memperjuangkan ke pemerintah kita kuat," pinta SBY kepada fungsionaris DPP PD yang ikut dalam pertemua.

"Kita berharap peraturan yang realistis untuk protect nelayan kita. Kita mengerti, bagus penenggelaman kapal asing, itu penegakkan hukum. Kita juga begitu, cuma mungkin tidak demonstratif menggunakan bahan peledak. Kita keras melindungi wilayah kita. Tapi okelah itu bagus juga, hanya saja lebih bagus apabila urusan dalam ditata lebih bagus," imbuhnya.

Mengenai penggunaan pajak, dalam era kepemimpinannya SBY mengaku tidak pernah menguras habis dana yang masuk demi pembangunan infrastruktur dalam kondisi yang sulit. Seperti diketahui saat ini pemerintah memang sedang getol-getolnya membangun infrastruktur, khususnya di daerah pedalaman.

"Yang mengerti ekonomi kalau pajak  dikuras habis ekonomi justu tidak tumbuh. Yang penting yang wajib pajak jangan mangkir. Jangan digenjot habis-habisan apalagi saat kondisi ekonomi sedang sulit, maka perusahaan bisa bangkrut dan yang susah makin susah. Ekonomi sedang lesu, maka pajak harus pas," tukas SBY.

"Saya mengerti, bahwa kita butuh membangun infrastruktur. Dermaga, jalan, saya juga setuju. Tapi kalau pengeluaran sebanyak-banyaknya dari mana? Ya dari pajak sebanyak-banyaknya. Padahal ekonomi sedang lesu," imbuh dia.

SBY punya saran sebagai mantan presiden yang pernah memimpin Indonesia selama 10 tahun. Yakni dengan mengurangi pengeluaran dari pemerintah. Ia menyatakan pembangunan besar tidak semuanya harus selesai dalam waktu dekat.

"Kalau ekonomi sedang lesu, dikurangi saja pengeluarannya. Bisa kita tunda tahun depannya lagi, nggak ada keharusan harus selesai tahun ini. Indonesia ada selamanya. Sehingga jika ekonomi lesu, tidak lagi bertambah kesulitannya. Itu politik ekonomi," ujarnya.

Meski begitu SBY juga mengingatkan kepada para wajib pajak untuk melunasi apa yang menjadi kewajibannya. Dengan begitu pemasukan kepada negara menjadi lebih besar dan pada akhirnya pembangunan infrastruktur dapat selaras dengan program-program jangka pendek.

"Yang harus bayar, bayarlah, jangan ngemplang, tapi jangan terus menguras lah. Kalau dikuras terus menerus sampai tidak ada apa-apanya ya berhenti ekonomi. Ini fundamental. Mbok ya kalau ekonomi sedang sulit, pembelanjaan dikurangi. Nanti kalau naik lagi, tingkatkan lagi. Genjot lagi," beber SBY.

Melihat pertumbuhan ekonomi Indonesia yang di bawah 5 persen, SBY memprediksi pemerintah kesulitan mencari dana untuk pembangunan. Namun apapun kebijakan yang diambil Jokowi, PD mengaku tetap mendukung meski akan terus mengoreksi jika memang ada yang tidak tepat.

"Sekarang sedang sulit. (Pertumbuhan ekonomi) di bawah 5 persen kok. Ya ndak apa-apa, rakyat juga mengerti kok kalau dikurangi sedikit. Tapi pemerintah Pak Jokowi masih ada, masih ada kesempatan. Semoga beliau bisa memberi kebijakan dan solusi yang tepat untuk kita semua," tutup SBY.