PBNU Usulkan Padat Karya sebagai Pengganti BLSM

INILAH.COM, Jakarta - Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) menyampaikan ketidaksetujuan atas rencana Pemerintah menyalurkan Bantuan Langsung Sementara Masyarakat (BLSM) sebagai kompensasi dari rencana kenaikan harga BBM. Padat Karya diusulkan sebagai penggantinya karena dinilai lebih tepat.
Bendahara Umum PBNU H. Bina Suhendra, mengutarakan tiga alasan atas ketidaksetujuan pihaknya terhadap pencairan BLSM. Pertama, program pemberian bantuan tersebut dinilai tidak mendidik.

"Sebuah kerancuan ketika banyak Pemerintah Daerah menerbitkan aturan larangan memberi ke pengemis, sementara Pemerintah Pusat justru mempeloporinya. Dengan memberikan begitu saja dana BLSM ke masyarakat Pemerintah sudah mendorong masyarakatnya kepada kebiasaan mengemis," tegas Bina, di Jakarta, Rabu (19/6/2013).

Alasan kedua adalah memudahkan verifikasi kelayakan penerima bantuan. Dengan diberikan pekerjaan terlebih dahulu sebelum akhirnya menerima bantuan berwujud upah kerja, akan meminimalisir ketidaktepatan penyaluran.

"Dahulu yang seperti ini disebut Padat Karya. Masyarakat diberi pekerjaan, misal melaksanakan normalisasi aliran sungai dan sebagai imbalannya adalah bantuan berwujud upah kerja. Ini akan jadi saringan alami, karena tidak mungkin orang dengan gelang emas di tangan, punya beberapa sepeda motor dan bahkan mobil, mau bekerja membersihkan aliran sungai," urai Bina.

Melalui Padat Karya, masih kata Bina, juga memiliki manfaat jangka panjang, yaitu mengatasi masalah tertentu di daerah asal masyarakat penerima bantuan. "Jadi disesuaikan jenis pekerjaan yang diberikan dengan masalah di daerah masyarakat masing-masing. Seperti di Jakarta yang rawan banjir, cara ini sudah melibatkan masyarakat secara aktif dalam upaya mengatasi masalah di daerahnya," tandasnya.

Sementara alasan ketiga adalah menghilangkan tudingan miring BLSM bermuatan politis, yaitu alat Pemerintah menjaring simpati masyarakat jelang pesta demokrasi tahun 2014 mendatang. "Jika masyarakat diberi uang begitu saja, apa bedanya dengan money politic di pesta demokrasi?" pungkas Bina.

Pemerintah berencana menyalurkan BLSM sebagai kompensasi atas rencana kenaikan harga BBM. Selain BLSM kompensasi juga akan diberikan dalam tiga bentuk berbeda lainnya, yaitu Program Keluarga Harapan (PKH), Beras untuk Masyarakat Miskin (Raskin), serta beasiswa pendidikan untuk anak dari keluarga miskin. [mes]