Jpnn
JAKARTA - Guru Besar
Riset Pusat Penelitian Politik pada Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia
(LIPI), Ikrar Nusa Bhakti mengkritisi menteri yang memojokkan menteri
lainnya.
"Saya tidak suka ada menteri menjelekkan
menteri lain. Kenapa tidak dibahas saja di sidang kabinet? Menjelekkan
menteri lain menunjukkan kabinet tidak kompak," kata Ikrar Nusa Bhakti,
saat dihubungi wartawan, Senin (29/6).
Terlebih di tengah isu reshuffle dan
sikap PDIP yang ngotot minta jatah menteri lebih banyak. "Yang ingin
saya katakan, sah-sah saja minta tambahan jatah menteri. Tapi bukan
dengan cara-cara yang menimbulkan pertanyaan besar," tegasnya.
Menurut Ikrar, seharusnya para menteri
tidak membuat gaduh. Biarlah presiden menilai sendiri dan pasti ada
laporan menteri yang membuat pernyataan negatif dan tidak negatif.
Tjahjo Kumolo yang kini Mendagri itu
lanjutnya, bagian dari birokratif dan boleh mendesak supaya mencopot
beberapa menteri yang tidak disukai.
"Tapi anda ingat, presiden (yang
mengusung Jokowi jadi capres) tidak seratus persen PDIP, ada yang lain.
Kan ada juga saham lain termasuk orang lain. Termasuk yang non partai,"
tegasnya.
Lagi pula, setelah Jokowi jadi Presiden
RI, ujar Ikrar, semuanya tergantung presiden. Boleh melakukan tekanan
kepada pemerintah, tapi biarlah presiden menunjukkan hak prerogatifnya.
"Kalau reshuffle dasarnya harus kinerja.
Jangan malah isu politik yang disebarkannya begitu besar. Penyebaran
isu itu hanya bagian dari intrik," pungkasnya. (fas/jpnn)
Tidak ada komentar:
Posting Komentar