Resty Armenia, CNN Indonesia
Jakarta, CNN Indonesia
--
Presiden Joko Widodo (Jokowi) kembali menegaskan
akan mencopot menteri, pimpinan lembaga, dan pelaku di lapangan yang
dianggap tak mampu melakukan upaya baik dalam mempersingkat waktu tunggu
kontainer di pelabuhan atau dwelling time.
"Saya sudah ngomong apa? Kalau dicopot ya akan dicopot!" ujar Jokowi lantang di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta Pusat, Kamis (18/6).
Jokowi menuturkan, jika waktunya dirasa tepat, dirinya akan mengungkap siapa pihak yang dianggap berkontribusi memperlambat dwelling time. "Nanti… Nanti… Kalau sudah akan saya sampaikan," kata dia. (Baca juga: Menko Kemaritiman Sebut Ancaman Jokowi Bak Penyemangat)
Yang jelas, imbuh dia, ancaman itu berlaku untuk pejabat dan pegawai di semua level. "Kemarin saya sampaikan, yang di lapangan, yang dirjen, maupun yang menterinya juga, kalau memang performanya tidak bisa melayani dengan cepat, seperti yang saya sampaikan, ya (dicopot)," ujar dia. (Baca juga: Jokowi Ancam Copot Menteri, Dirjen, Sampai Bos BUMN Pelabuhan)
"Saya sudah ngomong apa? Kalau dicopot ya akan dicopot!" ujar Jokowi lantang di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta Pusat, Kamis (18/6).
Jokowi menuturkan, jika waktunya dirasa tepat, dirinya akan mengungkap siapa pihak yang dianggap berkontribusi memperlambat dwelling time. "Nanti… Nanti… Kalau sudah akan saya sampaikan," kata dia. (Baca juga: Menko Kemaritiman Sebut Ancaman Jokowi Bak Penyemangat)
Yang jelas, imbuh dia, ancaman itu berlaku untuk pejabat dan pegawai di semua level. "Kemarin saya sampaikan, yang di lapangan, yang dirjen, maupun yang menterinya juga, kalau memang performanya tidak bisa melayani dengan cepat, seperti yang saya sampaikan, ya (dicopot)," ujar dia. (Baca juga: Jokowi Ancam Copot Menteri, Dirjen, Sampai Bos BUMN Pelabuhan)
Menurut Jokowi terdapat ketidakefisienan anggaran sebesar Rp 780 triliun akibat lambatnya dwelling time ini. "Loading dan unloading, bongkar muat, kelamaan karena hal-hal yang bersifat dokumen," kata dia.
Jokowi mengaku akan mengecek seluruh data pelabuhan di Indonesia untuk mencari tahu apakah permasalahan ketidakefisienan yang sama juga terjadi di wilayah lain. "Nanti kalau sudah data itu, betul-betul sudah, saya akan cek dengan cara saya sendiri. Nanti dilihat, kamu bisa lihat," ujar dia.
Sebelumnya, Sekretaris Kabinet Andi Widjajanto memastikan Presiden Joko Widodo (Jokowi) akan segera memecat pimpinan lembaga dan badan usaha milik negara (BUMN) yang tidak mampu bekerja maksimal untuk mempersingkat waktu tunggu kontainer di pelabuhan (dwelling time).
Andi menuturkan, Jokowi sudah mengetahui pejabat mana saja yang dianggap tak becus mengurusi salah satu permasalahan pokok yang menyebabkan Indonesia memiliki dwelling time terlama dibanding negara-negara tetangga lainnya.
"Sudah ada daftar namanya. Nanti tunggu saja yang dipecat, segera," ujar Andi. (Baca juga: Jokowi Pilih Berbaju Militer saat Terima PP Muhammadiyah)
Menurut ahli kajian strategis itu, level pejabat yang akan dipecat bisa bermacam-macam. Ia mengungkapkan Jokowi sudah sangat kecewa dan jelas menekankan bahwa hal sepenting itu harus menjadi prioritas. Namun karena melihat implementasinya di lapangan tidak dikerjakan secara serius, maka Jokowi tidak ragu untuk mengganti pejabat terkait di sektor tersebut.
"Apakah di tingkat BUMN atau di tingkat eselon akan bisa dilakukan. Di tingkat direksi BUMN atau eselon di kementerian. Memang ada evaluasi sistem yang lebih menyeluruh," kata dia.
Sementara itu anggota Tim Komunikasi Presiden Teten Masduki menyampaikan Jokowi merasa sangat kecewa atas pelayanan pelabuhan.
"Itu (dwelling time) kan masih sangat lama, padahal Presiden berkali-kali menekankan prioritas pembangunan ekonomi menarik investor. Itu salah satu faktor penting kan doing business-nya, dari aspek perizinan dan pelayanan, dari segi waktu harus singkat, dari segi biaya harus lebih murah," ujarnya.
Teten bercerita, Presiden secara khusus menanyakan kepada Direktorat Jenderal Bea Cukai Kementerian Keuangan tentang pihak mana yang paling memberi kontribusi dalam berlarut-larutnya proses perizinan yang menyebabkan lamanya dwelling time, namun para pejabat itu tidak mampu memberi jawaban.
"Mereka tidak bisa menjawab dan Presiden betul-betul marah. Presiden bilang akan mencari tahu sendiri,” kata dia.
Sebelumnya, ancaman pencopotan jabatan terkait permasalahan di pelabuhan dilontarkan Presiden Jokowi ketika melakukan peninjauan ke Kantor Pelayanan Terpadu Terminal Penumpang Nusantara Pura Pelabuhan Tanjung Priok, Jakarta Utara, Rabu (17/6).
Mantan Gubernur DKI Jakarta itu menekankan bahwa urusan pemerintah adalah memberikan pelayanan, sedangkan permasalahan tracking dan loading merupakan urusan pelaku bisnis. Oleh sebab itu, ia menegaskan agar institusi pemerintah, baik di kementerian maupun lembaga terkait bisa berupaya mendekati dwelling time negara-negara tetangga Indonesia.
Jokowi mengaku akan mengecek seluruh data pelabuhan di Indonesia untuk mencari tahu apakah permasalahan ketidakefisienan yang sama juga terjadi di wilayah lain. "Nanti kalau sudah data itu, betul-betul sudah, saya akan cek dengan cara saya sendiri. Nanti dilihat, kamu bisa lihat," ujar dia.
Sebelumnya, Sekretaris Kabinet Andi Widjajanto memastikan Presiden Joko Widodo (Jokowi) akan segera memecat pimpinan lembaga dan badan usaha milik negara (BUMN) yang tidak mampu bekerja maksimal untuk mempersingkat waktu tunggu kontainer di pelabuhan (dwelling time).
Andi menuturkan, Jokowi sudah mengetahui pejabat mana saja yang dianggap tak becus mengurusi salah satu permasalahan pokok yang menyebabkan Indonesia memiliki dwelling time terlama dibanding negara-negara tetangga lainnya.
"Sudah ada daftar namanya. Nanti tunggu saja yang dipecat, segera," ujar Andi. (Baca juga: Jokowi Pilih Berbaju Militer saat Terima PP Muhammadiyah)
Menurut ahli kajian strategis itu, level pejabat yang akan dipecat bisa bermacam-macam. Ia mengungkapkan Jokowi sudah sangat kecewa dan jelas menekankan bahwa hal sepenting itu harus menjadi prioritas. Namun karena melihat implementasinya di lapangan tidak dikerjakan secara serius, maka Jokowi tidak ragu untuk mengganti pejabat terkait di sektor tersebut.
"Apakah di tingkat BUMN atau di tingkat eselon akan bisa dilakukan. Di tingkat direksi BUMN atau eselon di kementerian. Memang ada evaluasi sistem yang lebih menyeluruh," kata dia.
Sementara itu anggota Tim Komunikasi Presiden Teten Masduki menyampaikan Jokowi merasa sangat kecewa atas pelayanan pelabuhan.
"Itu (dwelling time) kan masih sangat lama, padahal Presiden berkali-kali menekankan prioritas pembangunan ekonomi menarik investor. Itu salah satu faktor penting kan doing business-nya, dari aspek perizinan dan pelayanan, dari segi waktu harus singkat, dari segi biaya harus lebih murah," ujarnya.
Teten bercerita, Presiden secara khusus menanyakan kepada Direktorat Jenderal Bea Cukai Kementerian Keuangan tentang pihak mana yang paling memberi kontribusi dalam berlarut-larutnya proses perizinan yang menyebabkan lamanya dwelling time, namun para pejabat itu tidak mampu memberi jawaban.
"Mereka tidak bisa menjawab dan Presiden betul-betul marah. Presiden bilang akan mencari tahu sendiri,” kata dia.
Sebelumnya, ancaman pencopotan jabatan terkait permasalahan di pelabuhan dilontarkan Presiden Jokowi ketika melakukan peninjauan ke Kantor Pelayanan Terpadu Terminal Penumpang Nusantara Pura Pelabuhan Tanjung Priok, Jakarta Utara, Rabu (17/6).
Mantan Gubernur DKI Jakarta itu menekankan bahwa urusan pemerintah adalah memberikan pelayanan, sedangkan permasalahan tracking dan loading merupakan urusan pelaku bisnis. Oleh sebab itu, ia menegaskan agar institusi pemerintah, baik di kementerian maupun lembaga terkait bisa berupaya mendekati dwelling time negara-negara tetangga Indonesia.
Tidak ada komentar:
Posting Komentar