Jokowi Marah Lihat Lambatnya Pelayanan Tanjung Priok

VIVA.co.id - Presiden Joko Widodo meninjau pelabuhan Tanjung Priok, Jakarta, pada Rabu, 17 Juni 2015. Namun Jokowi marah ketika di lapangan yang ia lihat tak sesuai harapan, terutama masalah waktu tunggu kapal (dwelling time).

"Kita termasuk yang terlama," kata Presiden saat peninjauan di ruang pantauan terpadu.

Menurut Kepala Negara, satu-satunya kendala adalah yang melayani tidak mau cepat. Tak ada perubahan sejak dia meninjau Tanjung Priok di awal memerintah.

"Ini menyangkut 18 kementerian lembaga yang semuanya berada di Tanjung Priok ini. Banyak sekali," katanya.

Menurut Jokowi, kini fasilitas sudah cukup baik, tapi masalahnya waktu tunggu kapal yang masih terlalu lama.

Setelah melakukan peninjauan, Jokowi mengajak Menteri Koordinator Maritim Indroyono Susilo, Dirjen Perhubungan Laut, Dirjen Bea Cukai dan Dirut Pelindo II Richard Jorge Lino untuk melakukan rapat di kantor Pelindo II.

Dalam rapat itu, Jokowi marah besar dan menekankan pelayanan secepat-cepatnya dan tak ingin ada lagi waktu tunggu kapal yang terlalu lama.

"Urusan kita adalah urusan melayani, kita sebagai institusi pemerintah baik di kementerian dan lembaga. Saya hanya ingin kita bisa mendekati dwelling time negara-negara tetangga kita," kata Jokowi kepada mereka.

Menurutnya, Indonesia sudah sangat lama melakukan praktik dwelling time yang tak ringkas. Ada yang tiga hari, 20 hari, bahkan 25 hari.

"Itu yang harus diselesaikan, entah urusan dengan karantina, perdagangan, saya enggak mau tahu. Saya ingin mendekati negara-negara tetangga," ujarnya.

Menurut Jokowi negara mengalami kerugian besar senilai Rp780 triliun akibat waktu tunggu yang terlalu lama.

Jokowi mulai marah ketika pada saat peninjauan dia selalu dilaporkan hal-hal yang baik. Padahal, masih banyak masalah yang harus dilaporkan sehingga dapat diselesaikan.

"Saya jangan diceritain yang baik-baik. Saya tadi tanya tiga kali hal yang tidak baik, siapa paling lambat, instansi mana yang paling lambat. Kita harus perbaiki, bukan buat apa-apa," ujarnya.

Copot pejabat

Dalam rapat itu, Jokowi protes ketika dia bertanya hal apa yang masih kurang, namun tidak ada yang menjawab. Itu membuat Jokowi marah besar. Meski tidak dengan nada tinggi, Jokowi mengancam akan mencopot semua pejabat yang berkaitan dengan pelabuhan.

"Kita harus terbuka. Saya tanya enggak ada jawabannya, ya, saya cari sendiri jawabannya dengan cara saya. Kalau sulit, bisa saja dirjennya saya copot, pelaku di lapangan saya copot, bisa juga menterinya yang saya copot," katanya.

Jokowi meminta kalau ada masalah segera dilaporkan kepadanya. Pemerintah pun bisa segera memberikan fasilitas yang diperlukan untuk memperbaiki kekurangan itu.

"Artinya kalau ada sesuatu, sampaikan, (misalnya) Pak, kalau saya ada seperti ini, tetapi saya butuh ini. Itu yang saya butuhkan," ujarnya.

Jokowi memberikan waktu lagi kepada mereka untuk memperbaiki dwelling time. "Nanti semuanya akan saya cek di lapangan dengan cara saya sendiri.”