JAKARTA- Presiden Joko
Widodo harus waspada atas ancaman kinerja menterinya. Sebab, kinerja
menteri bermuara pada lambannya pertumbuhan ekonomi akibat
program-program pemerintah yang tidak jalan.
Hal itu disampaikan Pengamat Kebijakan
Publik Independen, Ibnu Purna saat Diskusi dan Rilis Survei Kajian Opini
Publik Indonesia (KedaiKOPI) di bilangan Cikini, Jakarta Pusat, Minggu
(21/6).
"Ingat tahun 98 penguasa diganti karena kelas mengah sudah alami tekanan yang berat akibat krisis ekonomi," kata Ibnu.
Karena itu, Ibnu mendesak pemerintah
segera perbaiki tata niaga bahan pokok untuk mengendalilkan harga dan
menjaga inflasi. Ibnu menegaskan, spekulan dan mafia di pasar harus
segera diatasi pemerintah. Pemerintah juga harus kuatkan fungsi bulog.
Pemerintah Jokowi pun diharapkan
mendesak para menterinya untuk menjelaskan secara berkala soal realiasi
dan efektivitas belanja pendidikan, kesehatan, infrastktur dan
pertanian. Sebab, hal itu dibiayai dari pengalihan subsidi BBM.
"Jokowi juga harus turun tangan
kendalikan menterinya yang lambat dalam menyelesaikan perubahan di
struktur kementerian sehingga pencairan belanja khsusunya anggaran
infrastruktur bisa dijalankan," kata Ibnu. (dem/rm/jpnn)
Tidak ada komentar:
Posting Komentar