Sebelumnya kasus itu sudah dilaporkan ke Dinas Pendidikan, tapi belum ada tanggapan.
VIVAnews - Orangtua murid SD 06 Pesanggrahan, Jakarta Selatan, akan mendatangi Balaikota DKI Jakarta. Dia akan meminta penjelasan Gubernur DKI Jakarta, Fauzi Bowo, atau dengan aparat terkait atas kasus pemaksaan menyontek, yang diduga atas suruhan Kepala Sekolah kepada anaknya.
Rencananya, Irma Winda Lubis, orangtua murid itu, akan ke Balaikota Kamis esok dengan didampingi Komisi Nasional Perlindungan Anak
Menurut Ketua Komnas Perlindungan Anak Aris Merdeka Sirait, sebelumnya kasus itu sudah dilaporkan ke Dinas Pendidikan DKI Jakarta. Tetapi hingga kini belum ada tanggapan, padahal hasil ujian nasional akan segera keluar dan menentukan kelulusan murid.
"Kami ingin pemerintah membentuk tim pencari kebenaran, untuk menyelesaikan kasus ini. Karena perkembangan anak bisa terganggu atas sikap sejumlah pihak yang terkesan menggantungkan kasus itu" ujar Aris Merdeka Sirait di Jakarta, Rabu 15 Juni 2011.
Aris menjelaskan, jika dalam pertemuan itu Pemprov DKI Jakarta tidak merespon dengan baik, maka pihaknya akan melanjutkan kasus tersebut ke ranah hukum.
Menurut Aris, memaksa anak untuk menyebarkan kunci jawaban dapat dikatakan sebagai teror negara terhadap psikis anak, "Serta dapat dikatakan melanggar pasal 82, undang-undang no 23 tahun 2003, tentang perlindungan anak," kata dia.
Kecurangan dalam Ujian Nasional di SD 06 Petang Pesanggrahan itu mencuat setelah salah satu orangtua siswa, Irma Winda Lubis, mengadukan ke Komnas perlindungan anak bahwa anaknya dipaksa saling mencontek dengan siswa lain saat ujian nasional. Bahkan, menurut Irma, guru pun membuat perjanjian bahwa kejadian saling mencontek itu tidak boleh dibocorkan kepada siapapun, termasuk orangtua.
Irma mengakui jika dirinya memang langsung mengadukan kasus ini ke Komnas. Pasalnya, di hari ujian ketiga, Irma sempat datang ke sekolah anaknya untuk mempersoalkan kasus itu. "Tapi saya sempat diusir oleh pihak sekolah dan ada juga orang dari dinas pendidikan. Jadi, menurut saya, orang dinas pun tidak bisa membantu menyelesaikan masalah ini," katanya.
Tidak ada komentar:
Posting Komentar