Kesepakatan moratorium kunjungan ke luar negeri ini diteken Pimpinan DPR.
VIVAnews - Pimpinan DPR akhirnya sepakat memoratorium studi banding ke luar negeri. Surat moratorium itu sudah ditandatangani 30 Mei 2011 lalu.
Menurut Wakil Ketua DPR Priyo Budi Santoso surat moratorium ini sudah disampaikan ke pimpinan fraksi, komisi, serta alat kelengkapan dewan. Ketentuan ini, kata dia, dikecualikan untuk Badan Kerjasama Antar Parlemen, undangan muhibah, serta Komisi I DPR dalam rangka ke kedutaan besar Indonesia di luar negeri.
"Kami kan tetap harus menjalin hubungan baik dengan negara lain dalam panggung internasional," kata Priyo di Gedung DPR, Selasa 7 Mei 2011.
Senada, Wakil Ketua DPR Pramono Anung mengatakan pimpinan sepakat menghentikan sementara semua kunjungan kerja. Menurutnya, belum semua komisi yang melakukan kunjungan kerja memberikan laporan. "Sekarang fokus pembahasan RUU saja. Ada revisi UU MK, peradilan anak, komoditi berjangka, resi gudang dan lain-lain," ujarnya.
Kunjungan luar negeri para legislator kerap menuai kontroversi karena dinilai hanya jadi ajang pelesir. Terakhir, kunjungan yang menuai kritik adalah kunjungan Komisi X DPR ke Spanyol.
Wakil Ketua Komisi X Dewan Perwakilan Rakyat, Rully Chairul Azwar menjelaskan, Komisi X melakukan kunjungan kerja ke Spanyol 24 - 30 April silam, untuk mempelajari keberhasilan Spanyol dalam memadukan prestasi olahraga dengan pariwisata. Pengelolaan kompetisi dan klub olahraga oleh swasta dinilai sukses menghasilkan prestasi luar biasa bagi Spanyol. (umi)
Tidak ada komentar:
Posting Komentar