RMOL. Ikatan Wanita Pengusaha Indonesia (Iwapi) kurang setuju jika dikatakan hanya pengusaha wanita yang kesulitan mendapat kredit perbankan. Jika mau jujur, apapun gendernya, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) selalu kesulitan mengakses kredit perbankan.
Kesulitan lainnya, sektor mikro cenderung mendapatkan suku bunga kredit yang relatif tinggi.
“Pengusaha wanita yang bergerak di UMKM pangsa pasarnya sangat besar. Mereka sangat potesial menjadi klien perbankan. Tapi bicara UMKM, nggak hanya wanita, seluruh UMKM masih sangat sulit mendapatkan akses kredit perbankan,” curhat Ketua Umum Iwapi Rina Fahmi Idris kepada Rakyat Merdeka di Jakarta, kemarin.
Jika perbankan beralasan mayoritas UMKM belum memenuhi persayaratan untuk mendapat kredit, lanjut Rina, sampai kapan pun pengusaha di Indonesia tidak akan bisa tumbuh.
“Mana ada pengusaha langsung besar omsetnya. Ya pasti mereka dari mikro dulu. Saat ini ada 40 juta UMKM belum ter-cover perbankan,” katanya.
Untuk itu, dia mempertanyakan keberpihakan perbankan terhadap UMKM. Patut dipertanyakan pula komitmen perbankan pada program pemerintah untuk mewujudkan masyarakat berwirausaha.
Rina berharap adanya ketegasan dari pemerintah terhadap perbankan soal akses kredit dan suku bunga bunganya.
“Bank BUMN itu kan bisa dibilang paling mapan infrastrukturnya. Pemerintah harusnya bisa mematok bank Badan Usaha Milik Negara (BUMN) membuat suku bunga khusus untuk UMKM,” terang dia.
“Harus ada perlakukan khusus kepada UMKM. Pemerintah kan lagi mendorong GKN (gerakan kewirausahaan nasional), kepada mahasiswa dan pengusaha mikro. Ya harus tegas dong, patok saja bunga khusus untuk kredit mikro Bank BUMN,” pintanya.
Putri bekas Menteri perindustrian Fahmi Idris ini mengamini, jika bunga bank pelat merah besarannya dipatok pemerintah, mereka pasti akan protes.
“Tapi ini demi masyarakat Indonesia. Kalau pemerintah berpihak, maka akan ada ratusan juta masyarakat yang bersorak,” jelasnya.
Ia juga mengkritisi program pemerintah seperti Kredit Usaha Rakyat (KUR) yang bunganya masih tinggi. Saat ini bunga KUR mikro dipatok 22 persen, sedangkan pinjaman Rp 5 juta hingga Rp 500 juta dipatok 14 persen.
“Jadi kita benar-benar menginginkan kredit yang mudah, murah dari perbankan, pemerintah bisa mewujudkan itu,” tandasnya.
Wakil Direktur Utama Bank Mandiri Riswinandi menuturkan, penurunan suku bunga kredit UMKM tinggal menunggu waktu. Pasalnya, dengan adanya kebijakan Suku Bunga Dasar Kredit (SBDK) yang dilansir bank sen‑tral, perbankan mulai mengetatkan suku bunga kredit.
“Mandiri arahnya memang cenderung menurunkan suku bunga kredit. Selama ini keluhan UMKM atas tingginya bunga kredit itu karena tingginya biaya yang harus kita keluarkan. Tapi nanti pasti akan diturunkan bunganya,” janji Riswinandi.
Deputi Kementerian BUMN Bidang Jasa Parikesit Suprapto mengatakan, pemerintah melalui Kementerian BUMN tidak dapat mematok bunga kredit perbankan seenaknya.
“Tidak bisa kita seperti itu. Itu coorporate action, yang menjadi wilayah perbankan,” kata Parikesit kepada Rakyat Merdeka, kemarin.
Dia menegaskan, yang mampu mematok suku bunga hanya Bank Indonesia (BI) selaku otoritas perbankan atau dari bank bersangkutan.
“Dari kementerian hanya bisa mengimbau agar perbankan BUMN melakukan efisiensi. Kita mendorong agar suku bunga kredit UMKM single digit melalui efisiensi biaya operasional,” kata Parikesit. [rm]
Tidak ada komentar:
Posting Komentar