Namun proses tersebut belum bisa direalisasikan, karena masih harus menunggu persetujuan dari Badan Urusan Rumah Tangga (BURT) DPR. "Diharapkan 2012 bisa dilaksanakan, tergantung kapan disetujui BURT," ujar Nining di Jakarta, Rabu (30/11/2011).
Pada prinsipnya BURT DPR sudah menyetujui pengadaan proyek tersebut. Namun, tanda tangan akhir yang dibutuhkan sebelum melaksanakan proyek tersebut belum diperoleh, karena pihak kesetjenan diminta untuk menyiapkan daftar belanja dan anggaran proyek itu.
"Anggaran di 2012 belum ada. Kalau yang ada tahap pertama, kita akan paparan, mau dipakai yang seperti apa, apakah yang biasa saja seperti yang dipakai Setjen," ungkapnya.
Dalam proses pengadaan alat absensi sidik jari ini, ada beberapa variasi alat yang bisa digunakan nantinya. Mulai dari pengecekkan mata, sidik jari hingga kombinasi keduanya.
"Jadi kita ingin buat data finger print hingga bisa ditayangkan monitor. Tidak ada lagi manual. Ini model-model yang disampaikan. Nanti akan kami sampaikan ke DPR mana yang akan dipilih nantinya," paparnya.
Sementara itu, rencananya alat-alat finger print tersebut akan ditempatkan di beberapa tempat, seperti ruang sidang, pintu masuk dan tempat-tempat lainnya.
"Rencananya, sesuai surat BK DPR, untuk tahap pertama di ruang rapat paripurna. Di setiap pintu dipasang finger print. Ini yang belum disepakati modelnya yang seperti apa," ujarnya. [bar]
Tidak ada komentar:
Posting Komentar