INILAH.COM, Jakarta - Dengan membengkaknya penyaluran kuota BBM subsidi, Komisi VII DPR meminta pemerintah untuk segera bertindak cepat.
Demikian disampaikan Wakil Ketua Komisi VII, Zainudin Amali kepada INILAH.COM di Jakarta Rabu (30/11). "Kalau pemerintah masih menahan juga penambahan kuota BBM subsidi itu, yang akan terjadi besar kemungkinan choas/rusuh," kata Zainudin Amali.
Zainudin Amali mengatakan, apapun yang terjadi dengan kuota BBM subsidi tersebut pemerintah jelas wajib menyediakan BBM tersebut. Namun demikian hal itu tentu saja merugikan PT Pertamina, karena sebagai operator tentu dia dituntut untuk menyalurkan BBM tersebut.
"Ini dilema buat Pertamina, disatu sisi dia harus setor dividen kepada pemerintah di satu sisi juga harus penuhi kekurangan itu. Ini yang sangat kita sayangkan," jelas dia.
Dengan membesarnya kuota BBM tersebut, menurutnya, bisa diatasi jika pemerintah mau melakukan pengaturan BBM subsidi tersebut. Alternatifnya bisa dengan menaikan harga atau pembatasan penggunan. [hid]
Tidak ada komentar:
Posting Komentar