JAKARTA - Sebelum program moratorium digulirkan Agustus lalu, muncul dugaan jika usulan CPNS baru dari pemkot, pemkab, pemprov, hingga pusat disusun secara ugal-ugalan. Setelah aturan diperketat, dugaan itu ternyata terbukti.
Seperti diketahui, sebelum gerbong moratorium atau penghentian sementara perekrutan CPNS baru digulirkan, Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PAN-RB) menerima usulan jumlah CPNS baru diri berbagai instansi. Mulai dari pemkot, pemkab, pemprov, hingga instansi pemerintah pusat. Total saat itu, usulan CPNS baru mencapai 714.131 orang di instansi daerah dan 147.228 orang di instansi pusat.
Tapi, setelah program moratorium diberlakukan, usulan tadi dikembalikan oleh Kemen PAN-RB ke masing-masing instansi pengusul. Selanjutnya, jika ingin mengusulkan formasi CPNS baru, instansi yang bersangkutan harus membuat laporan analisis jabatan. Jika tahun depan instansi pusat dan daerah ingin mendapatkan kuota CPNS baru, maka laporan analisis jabatan harus masuk ke Kemen PAN-RB paling lambat 31 Desember 2011.
Setelah sekian waktu menunggu, Kemen PAN-RB melansir baru ada dua pemkab dan dua pemkot yang sudah setor laporan analisis jabatan. Deputi Sumber Daya Manusia (SDM) Aparatur Kemen PAN dan RB Ramli Naibaho mengatakan jumlah instansi yang sudah melaporkan hasil kajian analisis jabatan ini masih sangat sedikit. Sebab, di Indonesia ada lebih dari 390 kabupaten dan 98 kota.
Nah, dari empat instansi yang sudah mengirim kajian analisis jabatan inilah diketahui jika terjadi penggelembungan atau mark up usulan CPNS baru. Keempat instansi ini adalah Kota Metro (Lampung), Kota Balikpapan (Kaltim), Kabupaten Donggala (Sulteng), dan Kabupaten Konawe Utara (Sultra).
Merujuk dari laporan analisis jabatan keempat instansi tadi, ternyata ditemukan fakta bahwa mereka sebenarnya tidak membutuhkan pegawai atau CPNS baru. Padahal, saat pintu usulan CPNS dibuka April hingga Juli lalu, Pemkab Metro mengusulkan 670 kursi CPNS baru. Sedangkan di pemkab Donggala mengusulkan 1.730 kursi CPNS baru, Pemkot Balikpapan (3.155 kursi), dan Pemkab Konawe Utara (887 kursi).
"Instansi-instansi ini sejatinya malah sudah kelebihan pegawai," terang Asisten Deputi Perencanaan SDM Aparatur Kemen PAN-RB Nurhayati kemarin (18/11). Sehingga, meski sudah mengirim laporan analisis jabatan, tahun ini keempat instansi tadi tidak bisa menggelar seleksi CPNS baru.
Nur menjelaskan, dia belum bisa memaparkan secara pasti seberapa besar kelebihan pegawai yang ada di empat instansi tadi. Sebab, laporan analisis jabatan dari empat intansi ini masih belum diverifikasi dan divalidasi.
Lebih lanjut Ramli menuturkan, fungsi dari laporan analisis jabatan ini memang digunakan sebagai saringan efektif usulan CPNS baru. Dia menuturkan, memang kuat dugaan jika tidak ada laporan analisis jabatan intansi dengan seenaknya menentukan usulan kuota CPNS baru.
Ramli berharap, pada saat ditutup nanti seluruh daerah sudah rampung membuat laporan analisis jabatan. Sehingga, kebutuhan CPNS baru di negeri ini benar-benar konkrit seseuai dengan kursi kosong yang ditinggal pegawai karena pensiun, meninggal, dipecat, atau mengundurkan diri.
Terkait dengan banyaknya instansi yang belum setor laporan hasil analisis jabatan, Menteri PAN-RB Azwar Abubakar mengatakan, bisa jadi disebabkan karena minimnya ahli analisis pegawai di daerah. Untuk itu, dia menargetkan akan terus mencetak ahli analis jabatan.
Hingga Juni tahun depan, Azwar menargetkan akan mencetak 4.150 analis jabatan sesuai dengan kebutuhan seluruh instansi di Indonesia. Upaya mencetak ribuan analis ini, dimulai dengan menerjunkan 61 analis dari Kemen PAN-RB ke sejumlah pemprov dan sebagian lainnya ke pemkot atau pemkab.
Dengan mencetak ahli analis jabatan ini, Azwar mengatakan bisa membantu instansi yang belum bisa setor kajian analisis jabatan yang dibuka hingga 31 Desember nanti. "Bagi daerah yang benar-benar belum rampung, masih boleh mengirim tahun depan," katanya.
Jika tahun depan seluruh instansi baik pusat maupun daerah sudah setor laporan analisis jabatan, maka akan segera diverifikasi dan divalidasi. Selanjutnya, bisa dijadikan acuan menggelar seleksi CPNS baru untuk periode 2013. (wan/agm)
Tidak ada komentar:
Posting Komentar