"Saya pikir ini fenomena gunung es. Kebetulan saja yang tertangkap tangan lebih dulu pejabat di Semarang," kata Tommy Turangan SH selaku Ketua Aliansi Masyarakat Transparansi Indonesia (AMTI), Sabtu (26/11).
Menurutnya, dugaan suap antara eksekutif dan legislatif dalam memuluskan pembahasan APBD sudah menjadi rahasia umum. "Sayangnya KPK kekurangan personil untuk mengawasi korupsi di daerah," ujarnya.
Pernyataan Tommy dibenarkan juru bicara Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Johan Budi. Menurutnya, kasus mirip Semarang kemungkinan besar terjadi juga di daerah lain di Indonesia. "Itu bisa dimungkinkan. Sayangnya, belum ada informasi dan data soal itu yang masuk ke KPK," kata Johan, melalui pesan pendek.
Bila ada informasi dan data yang masuk, sambung Johan, tentu KPK akan menindaklanjuti. "Yang di Semarang itu karena ada laporan masyarakat," sebutnya.(fir/jpnn)
Tidak ada komentar:
Posting Komentar