Jimly Imbau Para Capres Hormati Penghitungan KPU

TEMPO.CO , Jakarta: Ketua Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu, Jimly Asshiddiqie, meminta semua pihak menghormati proses perhitungan suara yang tengah dikerjakan Komisi Pemilihan Umum. Hasil perhitungan tersebut hendaknya dijadikan pegangan bersama bagi para pasangan calon presiden. "Kalau masih ada yang tidak puas, masih disediakan mekanisme peradilan konstitusi," ujarnya di Jakarta, Sabtu, 12 Juli 2014.

Menurut Jimly, peradilan konstitusi merupakan upaya terakhir yang bisa ditempuh jika salah satu kandidat merasa dirugikan oleh perhitungan KPU. Mekanismenya adalah dengan mempersoalkan bukti pendukung yang menjelaskan adanya pelanggaran yang bersifat massif, terstruktur dan sistematis. "Alat bukti dan keterangan para saksi akan dijadikan pegangan bagi hakim dalam mengambil keputusan," ujarnya. (Baca juga: Menko Polhukam: Quick Count Bukan Hasil Akhir).
Jimly mengakui mekanisme itu ada kalanya belum memenuhi rasa keadilan bagi sebagian orang. Terlebih di tengah menurunnya kepercayaan masyarakat terhadap lembaga MK setelah kasus yang menjerat mantan Ketua MK, Akil Muchtar. Namun itulah cara terakhir yang harus digunakan dalam kerangka hidup bernegara. "Keputusan terakhir itu ada di MK, dan harus dianggap benar. Walaupun kadang-kadang bisa salah," ujarnya.
Jimly yakin penyelesaian sengketa di MK bisa ditangani secara profesional. Ia pun tak khawatir dengan keberadaan mantan Ketua MK, Mahfud MD, yang saat ini didaulat sebagai ketua tim sukses pasangan capres Prabowo Subianto-Hatta Rajasa. "Saya saja yang mantan ketua tidak bisa mempengaruhi independensi hakim. Malah mereka bisa tersinggung kalau ada yang mau menyampuri urusan internal," katanya.
Jimly berharap ketegangan seputar perhitungan suara itu tak berakhir di meja konstitusi. Akan lebih baik jika masing-masing kandidat menerima hasil akhir rekapitulasi suara di tingkat KPU Pusat. "Saya kira bagus sekali kalau yang kalah langsung memberikan selamat. Tidak usah memperpanjang masalah," katanya. Untuk itu, ia mengingatkan para penyelenggara pemilu mampu bersikap profesional dan tidak memihak pada siapapun.
RIKY FERDIANTO