Aditya E.S. Wicaksono
Jakarta (ANTARA News) - Country Director UNDP Indonesia Beate Trankmann
pada Rabu mengatakan bahwa pelaksanaan Pemilu Presiden 2014 merupakan
cerminan bangsa Indonesia yang sedang menuju proses pendewasaan
demokrasi.
Menurut Trankmann, Indonesia telah mengalami kemajuan yang pesat dalam hal pelaksanaan pemilihan umum.
Pada pemilu 1999, UNDP, Badan PBB yang mengurusi program
pembangunan, membantu Komisi Pemilihan Umum (KPU) untuk menyediakan
platform utama untuk proses administrasi pemilu serta mengatur aliran
dana internasional untuk pembangunan infrastruktur pemilu di Indonesia.
"Sekarang anda bandingkan 15 tahun kemudian, peran dan dukungan
komunitas internasional yang Indonesia butuhkan adalah minim, bahkan
tidak ada. Negara ini melakukan semuanya sendiri, dan saya kira itu
adalah tanda-tanda yang bagus," kata Trankmann. Sistem pemilihan umum
telah mengakar dengan baik di Indonesia.
Dalam kunjungannya ke sejumlah Tempat Pemungutan Suara (TPS) seperti
di pemukiman elit di sekitar Taman Suropati, rumah susun di Kelurahan
Bendungan Hilir, dan perkampungan di Kelurahan Kebon Kacang, Trankmann
mengatakan secara umum pelaksaaan Pemilu sudah berjalan dengan baik,
walaupun belum tentu merepresentasikan pelaksanaan Pilpres secara
keseluruhan.
"Saya melihat banyak masyarakat berminat dan peduli terhadap
negaranya dan siapa yang akan memimpin negara mereka. Itu adalah hal
yang sangat membanggakan," kata wanita berkebangsaan Jerman itu.
"Pelaksaannya pun sangat transparan, di sini kami melihat banyak
orang ikut menonton (perhitungan suara), saya sangat terkesan," kata
Trankmann.
Dia pun menghubungi koleganya untuk bertanya apakah di Jerman
dilakukan proses seperti demikian di mana masyarakat bisa secara
langsung menyaksikan perhitungan suara.
"Itu memicu rasa ingin tahu saya. Saya tidak pernah melihat hal demikian di Jerman," kata dia.
Ketika ditanya tentang perlunya penggunaan teknologi modern untuk
melaksanakan pemungutan suara secara digital atau elektronik, Trankmann
menjawab, "poin yang penting adalah bukan soal teknologi yang digunakan
apakah digital atau manual, tapi apakah prosesnya bisa dipercaya."
"Saya orang Jerman dan saya menggunakan hak suara saya pada Pemilu
Parlementer... Kami menggunakan surat suara biasa, dari kertas," kata
Trankmann. "Bahkan di negara-negara Eropa seperti Jerman, kami tidak
perlu menggunakan pemungutan suara secara digital."
Komisi Pemilihan Umum (KPU) menetapkan Daftar Pemilih Tetap (DPT) Pilpres 2014 sebanyak 190.307.134 orang.
Jumlah tersebut bertambah sebanyak 2.454.142 orang dibandingkan
Pemilu Legislatif (Pileg) 2014, yaitu sebanyak 187.852.992 orang.
Pilpres 9 Juli diikuti dua pasangan calon presiden dan calon wakil
presiden yakni Prabowo Subianto - Hatta Rajasa dengan nomor urut satu
dan Joko Widodo - Jusuf Kalla dengan nomor urut dua.
Tidak ada komentar:
Posting Komentar