Oleh: Ajat M Fajar
INILAHCOM, Jakarta - Partai Hanura menolak mekanisme pemilihan
kepala daerah (Pilkada) diserahkan kembali kepada DPRD. Sebab, Pilkada
secara langsung sudah sangat demokratis.
"Hanura sampai
saat ini tetap konsisten mempertahankan Pilkada maupun Pilgub
dilaksanakan dengan cara dipilih langsung oleh rakyat," ujar Sekretaris
Fraksi Partai Hanura, Saleh Husin, di Jakarta, Senin (8/9/2014).
Menurutnya,
pembahasan Rancangan Undang-undang (RUU) Pilkada harus mengakomodir
aspirasi semua kepentingan dan rakyat. Sehingga mekanisme Pilkada tidak
diubah.
"Jangan karena hanya kepentingan kelompok tertentu lantas
hak demokrasi daripada rakyat dirampas dan diserahkan ke DPRD, ini
tentu menjadi langkah mundur dan mencederai kedaulatan rakyat tersebut,"
katanya.
Saleh mengatakan, jika pelaksanaan Pilkada yang ada
saat ini masih banyak kekurangan, maka perlu dilakukan evaluasi. Namun
bentuk evaluasi itu tidak harus mengubah sistem pemilihannya.
"Kalau
ada kekurangan dalam pelaksanaan selama ini maka itu yang harus
dibenahi dan bukan hak rakyat yang dirampas," katanya. [mes]
Tidak ada komentar:
Posting Komentar