INILAH.COM, Jakarta - Korupsi politik yang menyeruak dewasa ini tidak terlepas dari mahalnya biaya politik. Politik semakin transaksional dan menggiring bangsa ke jurang demokrasi kriminal.
Tokoh Malari Hariman Siregar menyingkapkan bahwa dana politik sangat mahal dan menjadi investasi yang harus dikembalikan ketika seseorang menduduki jabatan publik di parlemen atau eksekutif.
Danang Widoyoko, aktivis ICW mengungkapkan bahwa gaji dan fasilitas rutin yang diterima tentu tak mencukupi untuk mengembalikan investasi sehingga korupsi menjadi satu-satunya jalan untuk mengembalikan investasi sekaligus mengumpulkan modal untuk mempertahankan jabatan periode kedua.
Hariman Siregar dan Danang Widoyoko melihat, pemenangan pemilu jadi kian mahal ketika parpol dan kandidat tak memiliki organisasi dan jaringan yang menjangkau hingga ke akar rumput.
“Absennya infrastruktur politik ini dikompensasi dengan membeli iklan di media massa dan pencitraan yang membutuhkan dukungan staf profesional, yang ongkosnya mahal,” ungkap Danang.
Sementara absennya infrastruktur politik juga mengakibatkan parpol dan kandidat tak mampu menggalang sumbangan dari anggota atau pendukung sehingga mengandalkan penyumbang besar terutama pengusaha atau cukong. Ini menyebabkan parpol dan politisinya makin tak mandiri.
Dalam hal ini, para penyumbang besar ini kemudian akan meminta imbalan dari proyek-proyek pemerintah sehingga mendorong korupsi politik. Ketiadaan infrastruktur politik juga menimbulkan problem representasi politik.
Para analis kemudian melihat, situasi kian kemelut karena politisi yang tak punya ikatan dengan konstituen cenderung tuli terhadap suara publik dan terus menghabiskan anggaran untuk jalan-jalan ke luar negeri atau membangun gedung DPR yang mendapat penolakan luas.
Ada gejala menguat bahwa para politisi melakukan korupsi untuk mengembalikan modal ekonomi yang dipakai dalam berpolitik. Hal ini terkait biaya tinggi yang harus dipikul dalam demokrasi kriminal dewasa ini. ''Akibatnya, demokrasi kriminal makin meluas,'' kata Hariman Siregar.
''Keadaan makin sulit karena KKN merajalela dari pusat sampai daerah dan biaya politik yang mahal menjadi sumber masalah yang sampai saat ini bagai jalan tak ada ujung, tak ada solusinya,'' imbuh Ray Rangkuti, aktvis antikorupsi. [mdr]
Tokoh Malari Hariman Siregar menyingkapkan bahwa dana politik sangat mahal dan menjadi investasi yang harus dikembalikan ketika seseorang menduduki jabatan publik di parlemen atau eksekutif.
Danang Widoyoko, aktivis ICW mengungkapkan bahwa gaji dan fasilitas rutin yang diterima tentu tak mencukupi untuk mengembalikan investasi sehingga korupsi menjadi satu-satunya jalan untuk mengembalikan investasi sekaligus mengumpulkan modal untuk mempertahankan jabatan periode kedua.
Hariman Siregar dan Danang Widoyoko melihat, pemenangan pemilu jadi kian mahal ketika parpol dan kandidat tak memiliki organisasi dan jaringan yang menjangkau hingga ke akar rumput.
“Absennya infrastruktur politik ini dikompensasi dengan membeli iklan di media massa dan pencitraan yang membutuhkan dukungan staf profesional, yang ongkosnya mahal,” ungkap Danang.
Sementara absennya infrastruktur politik juga mengakibatkan parpol dan kandidat tak mampu menggalang sumbangan dari anggota atau pendukung sehingga mengandalkan penyumbang besar terutama pengusaha atau cukong. Ini menyebabkan parpol dan politisinya makin tak mandiri.
Dalam hal ini, para penyumbang besar ini kemudian akan meminta imbalan dari proyek-proyek pemerintah sehingga mendorong korupsi politik. Ketiadaan infrastruktur politik juga menimbulkan problem representasi politik.
Para analis kemudian melihat, situasi kian kemelut karena politisi yang tak punya ikatan dengan konstituen cenderung tuli terhadap suara publik dan terus menghabiskan anggaran untuk jalan-jalan ke luar negeri atau membangun gedung DPR yang mendapat penolakan luas.
Ada gejala menguat bahwa para politisi melakukan korupsi untuk mengembalikan modal ekonomi yang dipakai dalam berpolitik. Hal ini terkait biaya tinggi yang harus dipikul dalam demokrasi kriminal dewasa ini. ''Akibatnya, demokrasi kriminal makin meluas,'' kata Hariman Siregar.
''Keadaan makin sulit karena KKN merajalela dari pusat sampai daerah dan biaya politik yang mahal menjadi sumber masalah yang sampai saat ini bagai jalan tak ada ujung, tak ada solusinya,'' imbuh Ray Rangkuti, aktvis antikorupsi. [mdr]
Tidak ada komentar:
Posting Komentar