Jpnn
JAKARTA - Sebanyak 30 perusahaan pelat merah sepakat membentuk forum komunikasi investasi (FKI) untuk mempercepat investasi antarsesama perusahaan negara. Forum ini berpotensi menghimpun dana hingga Rp 330 triliun. Di tahap awal ini, dana yang terkumpul mencapai Rp 260 triliun.
Menteri BUMN Mustafa Abubakar mengungkapkan, dan patungan perusahaan milik Negara itu akan dipakai sebagai modal investasi, khususnya difokuskan pada pembangunan infrastruktur seperti jalan tol, banadra, pelabuhan, jaringan konektivitas telekomunikasi, dan jalur kereta api.
“Anggota FKI diharapkan terus bertambah, sejalan dengan manfaat yang dirasakan seluruh BUMN yang memiliki kelebihan likuiditas serta BUMN yang memiliki proyek," ujar Mustafa di Jakarta, Selasa (14/6).
BUMN yang tergabung dalam FKI ini di antaranya perusahaan asuransi, yayasan kesehatan, dana pensiun BUMN. “Diharapkan BUMN yang aktif menjadi anggota akan bertambah, sehingga meningkatkan kemampuan menghimpun pendanaan hingga Rp330 triliun,” katanya.
Dia mengharapkan peran BUMN nantinya bisa menjadi penopang suksesnya program Masterplan Percepatan dan Perluasan Pembangunan Ekonomi Indonesia (MP3EI) yang telah dicanangkan pemerintah beberapa waktu lalu.
Terkait program itu, BUMN menyiapkan dana Rp 800 triliun sebagai modal belanja dalam percepatan pembangunan infrastruktur serta pengelolaan dana investasi. “MP3EI diharapkan bukan komitmen di atas kertas, tetapi juga diimplementasikan,” paparnya.
Mustafa menjelaskan, masih ada kendala yang menghambat pertumbuhan bangsa. Diantaranya, birokrasi pemerintah pusat yang lambat. Pemerintah daerah yang memiliki kepentingan sendiri. Kemudian, masih banyaknya investor dan dunia usaha yang melanggar komitmen. Masih kurang sigapnya pemerintah pusat dan daerah dalam menjalankan regulasi. Dan terakhir, masih adanya proses politik yang tidak sehat.
Maka, keberadaan FKI inilah diandalkan guna mendukung rencana pemerintah sehubungan dengan derasnya aliran modal. Selain itu, anggota FKI dapat berperan aktif membantu program pemerintah dengan memanfaatkan investasi. “FKI dapat menjadi forum yang meningkatkan kompetensi dan profesionalisme anggotanya. Serta, kualitas pengelolaan investasi di BUMN dapat meningkat,” paparnya.
Ketua FKI BUMN Elvyn G Massasya mengungkapkan empat aktivitas FKI yakni mereview produk investasi di pasar modal dan sektor riil, melakukan investasi bersama di lingkungan BUMN terkait. Kemudian, tukar menukar informasi terutama untuk mengatasi kemungkinan terjadinya asimetris informasi di kalangan investor, dan melakukan pelatihan investasi dan profesionalisme bagi BUMN.
”Untuk tahap awal sebanyak 12 dana pensiun sudah terdaftar sebagai anggota FKI, dari sekitar 40 dana pensiun BUMN yang berpotensi untuk terlibat dalam forum ini,” kata Elvyn. (lum)
Menteri BUMN Mustafa Abubakar mengungkapkan, dan patungan perusahaan milik Negara itu akan dipakai sebagai modal investasi, khususnya difokuskan pada pembangunan infrastruktur seperti jalan tol, banadra, pelabuhan, jaringan konektivitas telekomunikasi, dan jalur kereta api.
“Anggota FKI diharapkan terus bertambah, sejalan dengan manfaat yang dirasakan seluruh BUMN yang memiliki kelebihan likuiditas serta BUMN yang memiliki proyek," ujar Mustafa di Jakarta, Selasa (14/6).
BUMN yang tergabung dalam FKI ini di antaranya perusahaan asuransi, yayasan kesehatan, dana pensiun BUMN. “Diharapkan BUMN yang aktif menjadi anggota akan bertambah, sehingga meningkatkan kemampuan menghimpun pendanaan hingga Rp330 triliun,” katanya.
Dia mengharapkan peran BUMN nantinya bisa menjadi penopang suksesnya program Masterplan Percepatan dan Perluasan Pembangunan Ekonomi Indonesia (MP3EI) yang telah dicanangkan pemerintah beberapa waktu lalu.
Terkait program itu, BUMN menyiapkan dana Rp 800 triliun sebagai modal belanja dalam percepatan pembangunan infrastruktur serta pengelolaan dana investasi. “MP3EI diharapkan bukan komitmen di atas kertas, tetapi juga diimplementasikan,” paparnya.
Mustafa menjelaskan, masih ada kendala yang menghambat pertumbuhan bangsa. Diantaranya, birokrasi pemerintah pusat yang lambat. Pemerintah daerah yang memiliki kepentingan sendiri. Kemudian, masih banyaknya investor dan dunia usaha yang melanggar komitmen. Masih kurang sigapnya pemerintah pusat dan daerah dalam menjalankan regulasi. Dan terakhir, masih adanya proses politik yang tidak sehat.
Maka, keberadaan FKI inilah diandalkan guna mendukung rencana pemerintah sehubungan dengan derasnya aliran modal. Selain itu, anggota FKI dapat berperan aktif membantu program pemerintah dengan memanfaatkan investasi. “FKI dapat menjadi forum yang meningkatkan kompetensi dan profesionalisme anggotanya. Serta, kualitas pengelolaan investasi di BUMN dapat meningkat,” paparnya.
Ketua FKI BUMN Elvyn G Massasya mengungkapkan empat aktivitas FKI yakni mereview produk investasi di pasar modal dan sektor riil, melakukan investasi bersama di lingkungan BUMN terkait. Kemudian, tukar menukar informasi terutama untuk mengatasi kemungkinan terjadinya asimetris informasi di kalangan investor, dan melakukan pelatihan investasi dan profesionalisme bagi BUMN.
”Untuk tahap awal sebanyak 12 dana pensiun sudah terdaftar sebagai anggota FKI, dari sekitar 40 dana pensiun BUMN yang berpotensi untuk terlibat dalam forum ini,” kata Elvyn. (lum)
Tidak ada komentar:
Posting Komentar