Indra Subagja - detikNews
Jakarta - Sekjen Partai Demokrat Edhie Baskoro Yudhoyono atau Ibas angkat bicara soal isu gelontoran uang dari Freeport ke Polri dan TNI. Anggota Komisi I DPR meminta agar BPK dan KPK melakukan pengecekan legalitas penerimaan dana itu.
"Silakan BPK dan KPK mengecek dana-dana yang bergulir, menyalahi aturan atau tidak," kata Ibas di sela-sela pembagian hewan kurban di Jagakarsa, Pasar Minggu, Jaksel, Minggu (6/11/2011).
Ibas menjelaskan pengecekan dana itu nanti akan bisa diketahui apakah proporsional atau tidak. "Dicek untuk tahu legal atau tidak," tutur Ibas yang mengenakan kemeja lengan panjang warna biru ini.
Putra bungsu Presiden SBY ini juga menilai bahwa pemerintah sudah berbuat yang terbaik untuk Papua. Dia yakin kondisi di Papua sudah jauh lebih baik di banding dahulu.
"Di Papua jauh dari pelanggaran HAM, bila melihat kasus hari ini case per case," tambahnya.
Namun dia berharap agar dilakukan penyelesaian secara proporsional untuk persoalan di Papua. "Diadakan konsolidasi menyeluruh, untuk kesejahteraan dan kemanusiaan," terangnya.
Polri sudah mengakui menerima dana dari Freeport. Dana yang disebutkan senilai US$ 14 juta itu digunakan untuk tambahan uang anggota Polri di lapangan. Namun Polri juga telah membentuk tim khusus guna menelusuri siapa penerima dana ini.
Tidak ada komentar:
Posting Komentar