RMOL. Pengalihan uang negara ke rekening pribadi biasanya dilakukan untuk proyek pekerjaan. Bukan untuk pembelian barang. Ini dilakukan karena penumpukan anggaran di akhir tahun. Di bulan November biasanya ada 70 persen anggaran yang belum digunakan.
Demikian disampaikan Menteri Pemberdayagunaan Aparatur Negara, Azwar Abubakar, ketika menjelaskan duduk persoalan rekening gendut sejumlah PNS muda, di Jakarta, kemarin (Selasa, 6/12).
Menurut Azwar, tindakan itu jelas salah. Lantas, agar tidak perlu berakobrat di akhir tahun, semestinya ada peraturan baru yang memungkinkan semua program dan proyek pada tahun berjalan mulai bergerak di bulan Februari. Untuk melakukan hal ini, salah satu cara yang bisa dilakukan adalah dengan menghidukan kembali pembahasan RAPBN hingga satuan tiga di DPR.
“Tetapi semua harus dibicarakan dengan Menteri Keuangan, aturannya seperti apa,” ujar mantan Wakil Gubernur Nanggroe Aceh Darussalam ini.
Dia juga mengingatkan efektivitas birokrasi pemerintah dinilai kurang optimal, sebab sertidaknya ada tiga sampai empat bulan dimana sebuah proyek harus menunggu pencairan dana APBN. Kalau saja waktu kosong itu bisa diefektifkan, menurut Menteri, hasilnya akan sangat luar biasa.
Azwar menekankan pentingnya berbagai inovasi maupun terobosan dalam percepatan reformasi birokrasi. Tetapi, sambungnya, tentu saja inovasi tersebut tidak boleh menabrak prinsip akuntabiliats keuangan.
“Selama ini, orang takut inovasi karena takut salah,” demikian Azwar.
Tidak ada komentar:
Posting Komentar