SBY Minta Transisi Pemerintahan Dilakukan Pasca Putusan MK

 Jpnn

JAKARTA - Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) menyambut baik pembentukan ruman transisi oleh Jokowi. SBY menuturkan bahwa transisi pemerintahan tersebut memang diperlukan untuk memuluskan jalannya pemerintahan berikutnya.

Namun, dia menggarisbawahi bahwa transisi pemerintahan tersebut baru bisa dilakukan setelah MK memutuskan perkara sengketa pilpres 2014.

"Kita ikuti pemberitaan di sosial media, soal transisi pemerintahan kita ini ke pemerintahan yang akan datang. Saya diminta memberikan komentar bahwa transisi itu baik dan diperlukan. Itu bagus sekali, tapi timing-nya sabar dulu, sampai MK menetapkan secara resmi siapa presiden dan wapres terpilih 2014 nanti," tegasnya dalam pidato pengantar rapat terbatas di Kantor Presiden, kemarin (4/8).

SBY menegaskan bahwa segera setelah putusan MK, pihaknya akan berkomunikasi dengan Presiden dan Wapres terpilih terkait transisi pemerintahan tersebut. Presiden RI keenam itu pun mengatakan bahwa transisi pemerintahan tersebut perlu dilakukan agar tidak muncul isu politik baru.

"Setelah MK tetapkan Presiden dan Wapres terpilih, saya akan komunikasi dengan mereka. Setelah komunikasi awal, akan ada komunikasi dengan pemerintahan yang akan datang. Saya kira begitu etikanya dan proses yang baik dalam transisi. Itu penting, agar tidak terjadi isu politik baru," tegasnya.

Menyoal transisi pemerintahan, SBY menekankan bahwa itu bukan hal baru. Dia "mengklaim bahwa hal tersebut adalah idenya. Ide tersebut telah disampaikannya sejak beberapa bulan lalu.

Dia menuturkan hal tersebut perlu dilakukan dengan baik, karena dia menginginkan proses transisi pemerintahan kali ini harus berjalan mulus, tidak seperti pada 2004. Saat itu, pihaknya mengaku kesulitan mendapatkan akses transisi.

"Ide semacam transisi, hand over atau pengalihan kekuasaan dari Presiden lama ke Presiden baru, itu ide saya beberapa bulan lalu, karena itu, ini bagus sekali. Saya ingat tahun 2004 tidak terjadi transisi, bahkan kita sulit mendapat akses transisi. Sehingga kita akan mengubah tradisi politik. Sehingga baik untuk Presiden akan datang dan baik untuk rakyat Indonesia," kata SBY.

Terkait dengan Rancangan Anggaran Pendapatan Belanja Negara (RAPBN) 2015, SBY menuturkan bahwa hal tersebut menjadi tanggung jawab pemerintahan saat ini. Namun, dia memastikan bahwa pihaknya akan membahas lebih lanjut RAPBN 2015 tersebut dengan Presiden dan Wapres terpilih.

"Sesuai Undang Undang yang berlaku, pemerintahan sekarang punya tanggung jawab untuk menyiapkan RAPBN 2015. Sungguhpun demikian, setelah MK menetapkan Presiden terpilih, saya akan komunikasi dengan Presiden terpilih. Tapi sabar dulu, sampai dengan MK memutus apa yang diadukan pasangan Prabowo-Hatta," imbuhnya.

Seperti sebelumnya, pada 16 Agustus mendatang, Presiden SBY direncanakan membacakan pidato kenegaraan, nota keuangan, dan RAPBN 2015. Sementara pemerintahan SBY akan berakhir pada 20 Oktober.

Di sisi lain, presiden terpilih sementara Jokowi telah meresmikan Rumah Transisi untuk membantunya mempersiapkan pemerintahannya nanti.

Meski telah melakukan persiapan, Jokowi menekankan bahwa tim persiapan ini tidak bermaksud untuk menodai proses yang sedang berlangsung di MK. (Ken)