INILAH.COM, Jakarta - Badan Pertanahan Nasional (BPN) cenderung
membela kelompok pemodal dalam penyelesaian konflik agraria. Sementara,
rakyat kecil selalu menjadi pihak yang dirugikan.
Anggota
Komisi II DPR Prof Yasona Laoly mempertanyakan komitmen Kepala BPN
Hendarman Supandji dalam penyelesaian sejumlah masalah tanah di daerah.
"Rakyat
kecil seperti petani, selalu menjadi korbannya. Karena BPN terkesan
lebih membela kepentingan pemilik modal,"tuturnya kepada INILAH.COM,
Selasa (30/07/2013).
Salah satu contoh kasus yang mengemuka,
lanjut politisi PDI Perjuangan ini, sengketa lahan di Karawang, Jawa
Barat. Sejumlah petani asal Teluk Jambe, Karawang, Jawa Barat, nekat
menutup ruas tol Karawang, beberapa waktu lalu.
"Informasi yang
berkembang, aksi yang merugikan public itu, dipicu kerena ketidak puasan
petani terhadap BPN. Karena, lembaga yang dipimpin Pak Hendarman itu,
lebih berpihak kepada pengembang atau pemilik modal. Ini masalah serius,
Komisi II akan dalami," terangnya.
Yasona mengingatkan BPN untuk
kembali ke jalan yang benar. Bahwa keberpihakan BPN haruslah mengacu
kepada undang-undang yang berlaku. "Undang-undang kan melindungi rakyat
yang tidak berdaya. Nah, BPN harus ikuti itu. Bukan malah menjadi
kepanjangan tangan pengusaha," pungkasnya.[jat]
Tidak ada komentar:
Posting Komentar