Jakarta (ANTARA News) - Politikus PDI Perjuangan Dr. (cand.) Dewi Aryani, M.Si. akan mendeklarasikan "Gerakan Birokrasi Bersih dan Melayani" bersama dengan Prof. Dr. Eko Prasojo (Wakil Menteri Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi) dan Prof. Irfan (Ketua Program Sarjana Reguler dan Paralel, Departemen Ilmu Administrasi FISIP Universitas Indonesia) di Daerah Pemilihan Jawa Tengah 9.

Dewi dalam siaran pers yang diterima ANTARA News di Jakarta, Jumat pagi, mengatakan bahwa pelaksanaan kegiatan itu bertepatan reses DPR RI masa persidangan II tahun sidang 2011–2012.  Dijadwalkan deklarasi di tiga pendopo kabupaten/kota di Dapil Jateng 9 (Kabupaten Tegal, Kota Tegal, dan Kabupaten Brebes) itu pada tanggal 17 s.d. 18 Desember 2011.

Dewi pada acara itu akan mengundang kepala daerah, SKPD,  muspida, camat, kepala desa, serta anggota DPRD dan tokoh masyarakat yang berasal dari tiga wilayah Dapil Jateng 9 atau daerah pemilihan yang telah mengantarkan kandidat doktor UI itu ke Senayan sebagai anggota DPR RI periode 2009-2014. Pada acara ini, dia akan membatik logo birokrasi bersih dan melayani.

"Di wilayah kami banyak sentra atau desa pembatik. Oleh karena itu, kami akan melibatkan mereka dalam pembuatan desain-desain khas bunga dipadukan dengan logo birokrasi bersih dan melayani," kata Duta UI untuk Reformasi Birokrasi Indonesia itu.

Ia lantas menjelaskan tujuan cara tersebut, yakni untuk mendukung, menggerakkan, dan mendorong berbagai upaya reformasi administrasi pemerintah daerah, khususnya di Kabupaten Tegal, Kota Tegal, dan Kabupaten Brebes.

Dengan demikian, lanjut dia,  diharapkan dapat menciptakan pemerintahan di daerah yang efektif dan bersih, serta mampu mewujudkan pelaksanaan birokrasi yang sesuai dengan tugas pokok masing-masing praktisi birokrasi sehingga dapat secara simultan membantu mempercepat perwujudan Indonesia bebas KKN, bangkit menuju bangsa yang kuat, andal, dan dapat menyejahterakan masyarakat sesuai dengan empat pilar kebangsaan.

Di mata Dewi Aryani kebiasaan birokrasi selama ini hanya siap dilayani, dan belum siap melayani. Di samping itu, ketidakberhasilan proses pembangunan akibat proses reformasi politik dan hukum yang tidak diikuti dengan reformasi sistem administrasi negara secara menyeluruh. Akibatnya, birokrasi yang tidak efisien dan bersih, merajalelanya mafia penegakan hukum, masivnya korupsi yang menjangkiti hampir ke seluruh struktur pemerintahan hingga lembaga non pemerintah, dan carut-marut sistem politik yang transaksional.

Selain deklarasi yang akan dihadiri 1.000-an orang itu, kata dia, para aparatur juga akan berdialog dengan Wakil Menteri Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, Eko Prasojo, dan pencerahan berupa paparan bertema "Reformasi Birokrasi dan Otonomi Daerah" oleh Guru Besar UI, Irfan.

Yayasan KAKI juga mengambil bagian dengan melakukan survei dengan menyebarkan 1.000 kuisioner untuk mengetahui tingkat pemahaman aparat tehadap program-program reformasi birokrasi. Di samping untuk mencari faktor-faktor yang mendorong aparat dapat memiliki komitmen untuk menjadi praktisi birokrasi yang bersih, bebas KKN, dan melayani rakyat sebagaimana tugasnya sebagai birokrat. (*)