Jakarta (ANTARA News) - Direktur Utama Perum Lembaga Kantor Berita Nasional ANTARA Ahmad Mukhlis Yusuf pada Kamis menyatakan media bukanlah tempat untuk pengenalan unsur politik tertentu.

"Jika `branding` politik pada media terjadi maka pengelola perusahaan mempertaruhkan reputasi medianya," kata Mukhlis seusai peluncuran Buku "Brandmate: Mengubah Just Friends menjadi Soulmates" di Jakarta.

Menurut dia jika "branding" politik di media terus dilakukan baik dalam jangka menengah dan panjang maka ditakutkan pelanggan bisa menilai negatif citra media tersebut.

Mukhlis menjelaskan dengan melakukan hal itu maka dikhawatirkan dapat mempertaruhkan masa depan perusahaan.

"Pers telah menjadi industri, jika hal itu menjadi industri yang memiliki identitas akan jadi lebih baik, namun jika industri tanpa identitas seperti dipolitisasi maka hal itu harus dipisahkan," jelas Mukhlis.

Hal itu ditakutkan karena media dapat menjadi tidak berimbang dalam pemberitaannya dan konsumen dikhawatirkan memiliki citra negatif pada media.

Sementara itu Konsultan Merek dan Etnografer Amalia E. Maulana mengatakan "branding" unsur politik atau tidak yang bisa merasakannya hanyalah pemangku kepentingan seperti pelanggan dan mitra perusahaan.

"Apakah itu terasa atau tidak, jika tidak maka tidak masalah. Sedangkan yang bisa menentukan bukan perusahaan media itu, harus ada riset apakah pelanggan terganggu dengan hal itu," jelas Amalia.

Hal itu menurut Amalia kembali kepada konsumen media sendiri, apakah merasa masih cocok dengan media tersebut atau tidak karena semuanya berdasarkan penilaian eksternal.

Namun Amalia menegaskan jika kebutuhan masyarakat atau penilaian konsumen media berubah maka perusahaan juga harus melihat kepada kebutuhan pelanggan agar tetap bisa menjaga kesetiaan mereka terhadap produk perusahaan.
(T.B019)