Jpnn
Tanmalaka--Dinas
Pendidikan Kota Padang belum bisa memastikan apakah Padang akan
mengajukan penambahan guru. Termasuk pengangkatan guru honorer menjadi
PNS. Sebab, ada beberapa hal yang menjadi pertimbangan, seperti jumlah
guru yang dapat dikatakan sudah banyak dan Kota Padang juga memiliki
jumlah pegawai negeri sipil (PNS) yang banyak.
Berdasar data Dinas Pendidikan Padang, jumlah guru non-PNS (honorer) 1.779 guru. Jumlah tersebut mendekati 50 persen dari jumlah guru PNS di Padang yaitu 3.982 guru.“Kami belum mendapatkan surat dari Badan Kepegawaian Daerah untuk mengajukan guru honorer yang akan diangkat menjadi PNS. Jika pun ada surat resmi untuk mendata guru yang akan diangkat baru akan dikaji lagi,” kata Kepala Dinas Pendidikan Padang, Dian Wijaya, kepada Padang Ekspres (Group JPNN).
Tapi secara teknis, kata Dian, Padang tidak kekurangan guru. Saat ini terjadi penumpukan atau kurang meratanya penyebaran guru di sekolah. Seperti, jumlah guru di tingkat SLTA berlebih 325 guru, tingkat SLTP mengalami kelebihan guru 299. “Tapi ditingkat SD masih mengalami kekurangan sekitar 527 guru. Kekurangan itu bisa diatasi oleh guru lain,” katanya.
Kabid Pendidikan SMP dan SMA, Jufril Siry mengimbau guru honorer ini jangan terlalu terpaku untuk diangkat menjadi PNS.
“Gaji guru honorer ini memang masih jauh dari layak, hanya mendapatkan Rp300 ribu per bulan. Untuk mencukupi kebutuhan itu, disarankan guru honorer ini bisa kreatif,” katanya.
Contohnya di bidang seni atau olahraga. Jadi guru honor bisa memanfaatkan hal ini dengan membuka les atau mengajar di luar jam wajib sekolah. “Pendidikan tidak sebatas pada mengajar di sekolah, banyak peluang lain yang bisa dimanfaatkan. Jika hal itu dilakukan tentu, akan menambahkan penghasilan yang lebih baik,” katanya.
Selain kreatif, kata Jufril, orangtua pun harus memiliki respons positif dengan adanya guru honor ini. Meski pemerintah telah membantu biaya pendidikan dengan dana bantuan operasional sekolah (untuk SD dan SLTP), tapi tidak begitu saja pendidikan itu gratis. Orangtua harus memiliki peran dalam pendidikan anaknya di sekolah.
“Tidak semua orangtua siswa berasal dari keluarga tidak mampu. Jadi apa salahnya orangtua yang memiliki rezeki lebih menyumbangkan sebagian uangnya untuk meningkatkan mutu pendidikan anaknya melalui sekolah. Tidak adil kan keluarga mampu menikmati pendidikan gratis sama yang dinikmati anak kurang mampu,” kata mantan Kepala SMAN 1 Padang ini.
Dengan menyumbangkan sedikit rezekinya pada sekolah, tentu sekolah bisa membayarkan pada gaji guru honor ini, sehingga terbantu juga proses belajar di sekolah dengan baik. “Jika mampu apa salahnya membantu sekolah dengan materil dan sekolah bisa memanfaatkan dengan menambah gaji guru honor ini,” imbuhnya.
Terpisah, Kepala BKD Padang, Hiptonius mengakui belum ada surat resmi pengangkatan guru honorer ini. Jadi belum bisa dipastikan apa Padang akan mengajukan formasi PNS. “Padang telah memiliki kelebihan pegawai, dan itu telah dibicarakan pada tahun sebelumnya,” tukasnya. (e)
Berdasar data Dinas Pendidikan Padang, jumlah guru non-PNS (honorer) 1.779 guru. Jumlah tersebut mendekati 50 persen dari jumlah guru PNS di Padang yaitu 3.982 guru.“Kami belum mendapatkan surat dari Badan Kepegawaian Daerah untuk mengajukan guru honorer yang akan diangkat menjadi PNS. Jika pun ada surat resmi untuk mendata guru yang akan diangkat baru akan dikaji lagi,” kata Kepala Dinas Pendidikan Padang, Dian Wijaya, kepada Padang Ekspres (Group JPNN).
Tapi secara teknis, kata Dian, Padang tidak kekurangan guru. Saat ini terjadi penumpukan atau kurang meratanya penyebaran guru di sekolah. Seperti, jumlah guru di tingkat SLTA berlebih 325 guru, tingkat SLTP mengalami kelebihan guru 299. “Tapi ditingkat SD masih mengalami kekurangan sekitar 527 guru. Kekurangan itu bisa diatasi oleh guru lain,” katanya.
Kabid Pendidikan SMP dan SMA, Jufril Siry mengimbau guru honorer ini jangan terlalu terpaku untuk diangkat menjadi PNS.
“Gaji guru honorer ini memang masih jauh dari layak, hanya mendapatkan Rp300 ribu per bulan. Untuk mencukupi kebutuhan itu, disarankan guru honorer ini bisa kreatif,” katanya.
Contohnya di bidang seni atau olahraga. Jadi guru honor bisa memanfaatkan hal ini dengan membuka les atau mengajar di luar jam wajib sekolah. “Pendidikan tidak sebatas pada mengajar di sekolah, banyak peluang lain yang bisa dimanfaatkan. Jika hal itu dilakukan tentu, akan menambahkan penghasilan yang lebih baik,” katanya.
Selain kreatif, kata Jufril, orangtua pun harus memiliki respons positif dengan adanya guru honor ini. Meski pemerintah telah membantu biaya pendidikan dengan dana bantuan operasional sekolah (untuk SD dan SLTP), tapi tidak begitu saja pendidikan itu gratis. Orangtua harus memiliki peran dalam pendidikan anaknya di sekolah.
“Tidak semua orangtua siswa berasal dari keluarga tidak mampu. Jadi apa salahnya orangtua yang memiliki rezeki lebih menyumbangkan sebagian uangnya untuk meningkatkan mutu pendidikan anaknya melalui sekolah. Tidak adil kan keluarga mampu menikmati pendidikan gratis sama yang dinikmati anak kurang mampu,” kata mantan Kepala SMAN 1 Padang ini.
Dengan menyumbangkan sedikit rezekinya pada sekolah, tentu sekolah bisa membayarkan pada gaji guru honor ini, sehingga terbantu juga proses belajar di sekolah dengan baik. “Jika mampu apa salahnya membantu sekolah dengan materil dan sekolah bisa memanfaatkan dengan menambah gaji guru honor ini,” imbuhnya.
Terpisah, Kepala BKD Padang, Hiptonius mengakui belum ada surat resmi pengangkatan guru honorer ini. Jadi belum bisa dipastikan apa Padang akan mengajukan formasi PNS. “Padang telah memiliki kelebihan pegawai, dan itu telah dibicarakan pada tahun sebelumnya,” tukasnya. (e)
Tidak ada komentar:
Posting Komentar