Muhammad Taufiqqurahman - detikNews
Jakarta - Ratusan kepala daerah akan terjun menjadi juru kampanye dalam Pilpres 2014 ini. Sah-sah saja itu dilakukan tapi yang perlu disorot, jangan sampai muncul mobilisasi aparat birokrasi untuk berkampanye mendukung salah satu calon.
"Hal itu tidak diperkenankan, memobilisasi aparat birokrasi untuk mendukung kandidat. Modus-modus seperti ini kerap muncul di daerah. Karena itu harus diingatkan sejak awal," terang pengamat politik UGM, Arie Sudjito, Kamis (5/6/2014).
Menurut dia, secara prosedur memang tak masalah para kepala daerah itu menjadi juru kampanye, yang penting tidak menyalahgunakan jabatannya yang melanggar aturan.
"Mereka juga tidak boleh menggunakan fasilitas publik untuk kampanye, anggaran daerah, maupun alat pemerintahan," jelas Arie.
Sejak awal mesti diwanti-wanti para kepala daerah ini agar jujur dalam memenangkan calon mereka. Serta tidak melanggar aturan yang melawan hukum.
"Karena itu Bawaslu dan Panwaslu tidak boleh ragu menegur dan memproses secara hukum jika ada aparat birokrasi menggunakan sumberdayanya untuk kampanye. Pengalaman pemilu legisllatif dan Pilkada harus jadi pelajaran untuk Pilpres," tutupnya.
Tidak ada komentar:
Posting Komentar