Prins David Saut - detikNews
Jakarta
Berembus kabar jika ratusan mahasiswa akan 'menyambut'
SBY di Pangkalan Udara Halim Perdana Kusuma. Jika hal ini benar
dilakukan, Kapolri Jenderal Timur Pradopo tak akan segan menegakkan
hukum, termasuk melakukan protap nomer 1, yakni tembak di tempat.
"Sekali
lagi kita tegas mulai dari pendekatan persuasif sampai penegakan hukum
(termasuk protat tembak di tempat)," kata Timur saat ditanya wartawan
mengenai kemungkinan penerapan protap nomer 1.
Hal ini
disampaikan Timur kepada wartawan usai acara penandatanganan MoU
optimalisasi pemberantasan tindak pidana korupsi bersama Kejagung,
Polri, dan KPK di gedung Kejaksaan Agung, Jl Sultan Hasanuddin nomor 1,
Kebayoran Lama, Jakarta selatan, Kamis (29/3/2012).
Timur
mengatakan, penggunaan protap akan disesuaikan dengan aksi mahasiswa.
Jika aksi berlangsung tertib, maka polisi akan mengakomodir.
"Demo sesuai ketentuan yaitu yang memberitahu dan tidak anarkis, itu yang kita akomodir," katanya.
Kamis, 29 Maret 2012
Polri: penanganan demo Jakarta sesuai prosedur
Jakarta (ANTARA
News) - Kepala Biro Penerangan Masyarakat (Karo Penmas) Polri Brigjen
Pol M. Taufik menyatakan penanganan bentrok dalam aksi unjuk rasa
mahasiswa di kawasan Gambir, Jakarta Pusat, pada Selasa (27/3) sudah
sesuai dengan Standar Operasional Prosedur (SOP).
Menurut Taufik, aparat kepolisian di lapangan sudah berusaha meminta mahasiswa yang tergabung dalam Konsolidasi Nasional Mahasiswa Indonesia (Konami) meninggalkan barang berbahaya sesuai prosedur.
"Tapi mahasiswa justru reaktif," katanya di Jakarta, Rabu, serta menambahkan polisi menemukan 20 molotov saat melakukan penggeledahan.
Upaya aparat membubarkan aksi massa dengan tembakan gas air mata dan water canon, kata dia, juga dilakukan sesuai prosedur.
Bentrok antara mahasiswa dan aparat kepolisian dalam aksi unjuk rasa menolak rencana kenaikan harga bahan bakar minyak (BBM) membuat sejumlah mahasiswa dan aparat kepolisian terluka.
Menurut Taufik, 17 aparat kepolisian terluka karena kena lemparan batu dan salah satu diantaranya masih dirawat di Rumah Sakit Dokter Cipto Mangunkusumo.
Ia menambahkan, pengunjuk rasa juga merusak satu unit mobil, satu unit kendaraan roda dua dan pos polisi di Senen. (S023)
Menurut Taufik, aparat kepolisian di lapangan sudah berusaha meminta mahasiswa yang tergabung dalam Konsolidasi Nasional Mahasiswa Indonesia (Konami) meninggalkan barang berbahaya sesuai prosedur.
"Tapi mahasiswa justru reaktif," katanya di Jakarta, Rabu, serta menambahkan polisi menemukan 20 molotov saat melakukan penggeledahan.
Upaya aparat membubarkan aksi massa dengan tembakan gas air mata dan water canon, kata dia, juga dilakukan sesuai prosedur.
Bentrok antara mahasiswa dan aparat kepolisian dalam aksi unjuk rasa menolak rencana kenaikan harga bahan bakar minyak (BBM) membuat sejumlah mahasiswa dan aparat kepolisian terluka.
Menurut Taufik, 17 aparat kepolisian terluka karena kena lemparan batu dan salah satu diantaranya masih dirawat di Rumah Sakit Dokter Cipto Mangunkusumo.
Ia menambahkan, pengunjuk rasa juga merusak satu unit mobil, satu unit kendaraan roda dua dan pos polisi di Senen. (S023)
Rabu, 28 Maret 2012
Polisi selidiki pembakaran mobil dinas Gorontalo
Gorontalo (ANTARA
News) - Polres Kota Gorontalo tengah menyelidiki pembakaran sebuah mobil
dinas dalam aksi unjuk rasa menolak kenaikan harga bahan bakar minyak
di kota itu, Selasa (27/3).
Polisi masih melakukan penelusuran awal dan sejauh ini belum menindak pelakunya, kata Kepala Satuan Reserse dan Kriminal Polres Gorontalo Ajun Komisaris Polisi Lesman Katili, Rabu.
"Untuk sementara belum ditetapkan pelaku, masih kita dalami penyelidikannya," kata dia.
Lesman mengatakan aksi perusakan dan pembakaran mobil itu sudah masuk dalam ranah pidana, dan siapa pun pelakunya akan ditindak sesuai perundang-undangan yang berlaku.
Dalam unjuk rasa menolak kenaikan harga BBM hari Selasa itu, sejumlah mahasiswa merusak dan mendorong sebuah mobil minibus berplat merah bernomor DM 1132 B dari sebuah rumah makan hingga ke depan Universitas Negeri Gorontalo.
Di depan kampus universitas negeri itu mereka kemudian membakar mobil tersebut.
Polisi masih melakukan penelusuran awal dan sejauh ini belum menindak pelakunya, kata Kepala Satuan Reserse dan Kriminal Polres Gorontalo Ajun Komisaris Polisi Lesman Katili, Rabu.
"Untuk sementara belum ditetapkan pelaku, masih kita dalami penyelidikannya," kata dia.
Lesman mengatakan aksi perusakan dan pembakaran mobil itu sudah masuk dalam ranah pidana, dan siapa pun pelakunya akan ditindak sesuai perundang-undangan yang berlaku.
Dalam unjuk rasa menolak kenaikan harga BBM hari Selasa itu, sejumlah mahasiswa merusak dan mendorong sebuah mobil minibus berplat merah bernomor DM 1132 B dari sebuah rumah makan hingga ke depan Universitas Negeri Gorontalo.
Di depan kampus universitas negeri itu mereka kemudian membakar mobil tersebut.
Demonstrasi mahasiswa jangan anarkhis dan menjarah
Makassar (ANTARA
News) - Sejumlah warga mempertanyakan demonstrasi mahasiswa di Makassar
yang sudah berujung pada aksi anarkis dan penjarahan serta berakhir
bentrok dengan aparat keamanan.
"Negeri ini makin kacau saja, mahasiswanya beringas dibalas juga dengan aksi beringas aparat polisi yang melakukan pengamanan," ujar Anwar salah seorang warga di Makassar, Selasa.
Ia mengatakan, aksi unjuk rasa yang berakhir bentrok antara mahasiswa, polisi dan warga menciptakan suasana yang tidak nyaman hingga malam hari ini.
Apalagi aksi mahasiswa saat siang hari, terlihat begitu banyak mahasiswa yang melakukan aksi unjuk rasa di Jalan Sultan Alauddin kemudian bergerak menuju rumah makan siap saji McDonald dan melakukan penjarahan.
Aksi penjarahan itu dia anggap sebagai bentuk kejahatan yang dilakukan secara bersama-sama dengan melakukan penjarahan, merusak fasilitas serta membuat pengunjung merasa ketakutan.
"Saya heran saja kenapa restoran seperti McDonald diserang mahasiswa, terlebih lagi apa hubungannya McDonald itu dengan isu kenaikan BBM," katanya.
Pengrusakan dan penjarahan serta mengorbankan kepentingan masyarakat juga tidak ada bedanya dengan aksi kriminal
"Itu kejahatan jika kepentingan orang banyak dikorbankan. Saya jujur tidak sepakat dengan adanya rencana kenaikan BBM oleh pemerintah, tapi jangan korbankan kami dong. Kami hanya ingin mengerjakan pekerjaan kami," katanya.
Sebelumnya, sejumlah mahasiswa beberapa kampus dan elemen pergerakan eksternal kampus secara serentak melakukan unjukrasa terkait rencana kenaikan BBM April 2012 di beberapa titik ruas jalan Kota Makassar, Sulawesi Selatan.
Berdasarkan pantauan, mahasiswa Universitas 45 melakukan aksinya menutup sebagian jalan Urip Sumoharjo depan kampus mereka dan berorasi di atas truk yang sebelumnya disandera mahasiswa. Tidak hanya itu ban bekas menjadi sasaran pembakaran.
Aksi tersebut mereka lakukan sebagai bentuk penolakan atas rencana pemerintah menaikkan harga BBM bersubsidi.
Selain itu, aksi unjuk rasa juga berakhir bentrok di Jalan Sultan Alauddin Makassar yang berlangsung lebih dari enam jam.
"Negeri ini makin kacau saja, mahasiswanya beringas dibalas juga dengan aksi beringas aparat polisi yang melakukan pengamanan," ujar Anwar salah seorang warga di Makassar, Selasa.
Ia mengatakan, aksi unjuk rasa yang berakhir bentrok antara mahasiswa, polisi dan warga menciptakan suasana yang tidak nyaman hingga malam hari ini.
Apalagi aksi mahasiswa saat siang hari, terlihat begitu banyak mahasiswa yang melakukan aksi unjuk rasa di Jalan Sultan Alauddin kemudian bergerak menuju rumah makan siap saji McDonald dan melakukan penjarahan.
Aksi penjarahan itu dia anggap sebagai bentuk kejahatan yang dilakukan secara bersama-sama dengan melakukan penjarahan, merusak fasilitas serta membuat pengunjung merasa ketakutan.
"Saya heran saja kenapa restoran seperti McDonald diserang mahasiswa, terlebih lagi apa hubungannya McDonald itu dengan isu kenaikan BBM," katanya.
Pengrusakan dan penjarahan serta mengorbankan kepentingan masyarakat juga tidak ada bedanya dengan aksi kriminal
"Itu kejahatan jika kepentingan orang banyak dikorbankan. Saya jujur tidak sepakat dengan adanya rencana kenaikan BBM oleh pemerintah, tapi jangan korbankan kami dong. Kami hanya ingin mengerjakan pekerjaan kami," katanya.
Sebelumnya, sejumlah mahasiswa beberapa kampus dan elemen pergerakan eksternal kampus secara serentak melakukan unjukrasa terkait rencana kenaikan BBM April 2012 di beberapa titik ruas jalan Kota Makassar, Sulawesi Selatan.
Berdasarkan pantauan, mahasiswa Universitas 45 melakukan aksinya menutup sebagian jalan Urip Sumoharjo depan kampus mereka dan berorasi di atas truk yang sebelumnya disandera mahasiswa. Tidak hanya itu ban bekas menjadi sasaran pembakaran.
Aksi tersebut mereka lakukan sebagai bentuk penolakan atas rencana pemerintah menaikkan harga BBM bersubsidi.
Selain itu, aksi unjuk rasa juga berakhir bentrok di Jalan Sultan Alauddin Makassar yang berlangsung lebih dari enam jam.
Jusuf Kalla minta mahasiswa tidak merusak fasum
Makassar (ANTARA
News) - Mantan Wakil Presiden HM Jusuf Kalla meminta mahasiswa tidak
merusak fasilitas umum dan sosial milik rakyat, menyusul demonstrasi
menolak kenaikan harga BBM.
"Jangan merusak fasilitas umum (fasum) karena itu milik kita bersama. Manfaatnya sangat besar, jika dirusak akan banyak masyarakat yang tidak `mendukungmu` (mahasiswa, red.)," katanya di Wisma Kalla Makassar, Rabu.
Ia mengatakan, unjuk rasa mahasiswa yang merusak fasilitas umum dan sosial serta sarana perkantoran lainnya akan menimbulkan antipati masyarakat karena menimbulkan kerugian besar.
Salah satu contoh antipati masyarakat terhadap unjuk rasa yakni dengan banyaknya warga yang menentang dan juga melakukan perlawanan terhadap mahasiswa berunjuk rasa.
Dirinya mempersilakan para mahasiswa berunjuk rasa, tetapi jangan mengorbankan kepentingan masyarakat, aktivitas warga yang mencari nafkah akan terganggu jika unjuk rasa anarkis, apalagi menutup semua akses jalan.
"Tujuan mahasiswa berunjuk rasa itu sangat baik, tetapi jangan sampai anarkis," katanya saat melakukan pertemuan dengan Kapolda Sulselbar Irjen Pol Mudji Waluyo dan Wali Kota Makassar Ilham Arief Sirajuddin di Makassar.
Sejumlah mahasiswa dari beberapa perguruan tinggi dan elemen pergerakan eksternal kampus secara serentak berunjuk rasa terkait rencana kenaikan harga BBM mulai 1 April 2012 di beberapa titik ruas jalan di Kota Makassar.
Sebelumnya, mahasiswa Universitas 45 berunjuk rasa menutup sebagian jalan Urip Sumoharjo di depan kampus mereka dan berorasi di atas truk yang sebelumnya disandera, serta membakar ban bekas.
Unjuk rasa mahasiswa juga berakhir bentrok dengan aparat keamanan selama lebih enam jam di Jalan Sultan Alauddin Makassar.
(KR-MH/E005)
"Jangan merusak fasilitas umum (fasum) karena itu milik kita bersama. Manfaatnya sangat besar, jika dirusak akan banyak masyarakat yang tidak `mendukungmu` (mahasiswa, red.)," katanya di Wisma Kalla Makassar, Rabu.
Ia mengatakan, unjuk rasa mahasiswa yang merusak fasilitas umum dan sosial serta sarana perkantoran lainnya akan menimbulkan antipati masyarakat karena menimbulkan kerugian besar.
Salah satu contoh antipati masyarakat terhadap unjuk rasa yakni dengan banyaknya warga yang menentang dan juga melakukan perlawanan terhadap mahasiswa berunjuk rasa.
Dirinya mempersilakan para mahasiswa berunjuk rasa, tetapi jangan mengorbankan kepentingan masyarakat, aktivitas warga yang mencari nafkah akan terganggu jika unjuk rasa anarkis, apalagi menutup semua akses jalan.
"Tujuan mahasiswa berunjuk rasa itu sangat baik, tetapi jangan sampai anarkis," katanya saat melakukan pertemuan dengan Kapolda Sulselbar Irjen Pol Mudji Waluyo dan Wali Kota Makassar Ilham Arief Sirajuddin di Makassar.
Sejumlah mahasiswa dari beberapa perguruan tinggi dan elemen pergerakan eksternal kampus secara serentak berunjuk rasa terkait rencana kenaikan harga BBM mulai 1 April 2012 di beberapa titik ruas jalan di Kota Makassar.
Sebelumnya, mahasiswa Universitas 45 berunjuk rasa menutup sebagian jalan Urip Sumoharjo di depan kampus mereka dan berorasi di atas truk yang sebelumnya disandera, serta membakar ban bekas.
Unjuk rasa mahasiswa juga berakhir bentrok dengan aparat keamanan selama lebih enam jam di Jalan Sultan Alauddin Makassar.
(KR-MH/E005)
Polri: Massa Konami Dibubarkan Sebab Melempari Polisi
Andri Haryanto - detikNews
Jakarta Polri membantah bila tindak pembubaran paksa terhadap peserta aksi unjuk rasa dari Konami sebagai bentuk tindakan represif aparat. Pembubaran paksa dilakukan tersebut merupakan buntut sikap reaktif demonstran yang menyerang polisi dengan lemparan batu.
Di dalam keterangannya, Rabu (28/3/2012), Kepala Biro Penerangan Masyarakat (Karo Penmas) Mabes Polri, Brigjen Pol Mohammad Taufik, menuturkan pembubaran paksa bermula ketika massa pengunjuk rasa mendekati Istana Merdeka. Polisi meminta massa menanggalkan barang-barang berhaya yang mereka bawa.
"Kita berharap barang-barang berbahaya yang dibawa supaya ditinggalkan. Tapi mereka reaktif dan melempari petugas dengan batu sehingga dibubarkan paksa," kata Taufik.
Menurutnya, Polri sudah menjalankan standard operational procedur (SOP) yang berlaku dalam pembubaran paksa tersebut. Mulai penggunaan water canon, tembakan peringatan, hingga penggunaan gas air mata.
Di dalam bentok yang terjadi sore hari kemarin di Gambir itu sebanyak 17 polisi mengalami luka berat terkena lemparan batu dari pengunjuk rasa. "Ada 17 orang itu sampai sekarang masih diopname di RSCM mungkin kondisinya agak berat. Yang lain luka-lukanya bisa diobati dan rawat jalan," papar Taufik.
Sementara itu ada juga korban dari demonstran yang terkena gas air mata. Namun Taufik mengaku tidak mengetahui berapa jumlah pasti korban tersebut.
Hasil penyisiran di lokasi bentrokan, polisi menemukan 20 bom molotov yang diduga dibawa para demonstran dalam aksi unjuk rasa. Kendaraan patroli polisi dan pos polantas yang ada di sekitar wilayah Senen juga didapati dirusak oleh massa pengunjukrasa.
Dia menambahkan, dalam aksi unjuk rasa kemaren tidak ada niatan dari polri untuk menghalangi pengunjukrasa. Melainkan justru mengawal agar aksi penyampaian aspirasi tersebut berlangsung aman dan tertib sebagaimana juga Polri terapkan tiap kali berlangsung unjuk rasa.
"Tidak juga untuk menghalangi, menghambat atau memberikan hal-hal yang tidak diharapkan oleh pengunjuk rasa. Semuanya agar unjuk rasa berjalan sesuai koridor yang berlaku," imbuh Taufik.
Jakarta Polri membantah bila tindak pembubaran paksa terhadap peserta aksi unjuk rasa dari Konami sebagai bentuk tindakan represif aparat. Pembubaran paksa dilakukan tersebut merupakan buntut sikap reaktif demonstran yang menyerang polisi dengan lemparan batu.
Di dalam keterangannya, Rabu (28/3/2012), Kepala Biro Penerangan Masyarakat (Karo Penmas) Mabes Polri, Brigjen Pol Mohammad Taufik, menuturkan pembubaran paksa bermula ketika massa pengunjuk rasa mendekati Istana Merdeka. Polisi meminta massa menanggalkan barang-barang berhaya yang mereka bawa.
"Kita berharap barang-barang berbahaya yang dibawa supaya ditinggalkan. Tapi mereka reaktif dan melempari petugas dengan batu sehingga dibubarkan paksa," kata Taufik.
Menurutnya, Polri sudah menjalankan standard operational procedur (SOP) yang berlaku dalam pembubaran paksa tersebut. Mulai penggunaan water canon, tembakan peringatan, hingga penggunaan gas air mata.
Di dalam bentok yang terjadi sore hari kemarin di Gambir itu sebanyak 17 polisi mengalami luka berat terkena lemparan batu dari pengunjuk rasa. "Ada 17 orang itu sampai sekarang masih diopname di RSCM mungkin kondisinya agak berat. Yang lain luka-lukanya bisa diobati dan rawat jalan," papar Taufik.
Sementara itu ada juga korban dari demonstran yang terkena gas air mata. Namun Taufik mengaku tidak mengetahui berapa jumlah pasti korban tersebut.
Hasil penyisiran di lokasi bentrokan, polisi menemukan 20 bom molotov yang diduga dibawa para demonstran dalam aksi unjuk rasa. Kendaraan patroli polisi dan pos polantas yang ada di sekitar wilayah Senen juga didapati dirusak oleh massa pengunjukrasa.
Dia menambahkan, dalam aksi unjuk rasa kemaren tidak ada niatan dari polri untuk menghalangi pengunjukrasa. Melainkan justru mengawal agar aksi penyampaian aspirasi tersebut berlangsung aman dan tertib sebagaimana juga Polri terapkan tiap kali berlangsung unjuk rasa.
"Tidak juga untuk menghalangi, menghambat atau memberikan hal-hal yang tidak diharapkan oleh pengunjuk rasa. Semuanya agar unjuk rasa berjalan sesuai koridor yang berlaku," imbuh Taufik.
Mahasiswa Lempari Supermarket Giant, TNI Lepas Tembakan Peringatan
Muhammad Nur Abdurrahman - detikNews
Makassar Massa gabungan mahasiswa dari beberapa kampus yang melempari supermarket Giant, di jalan Sultan Alauddin, Makassar, rabu (28/3/2012), dibalas tembakan peringatan dari anggota TNI Angkatan Darat yang berjaga di sekitar pusat pertokoan tersebut.
Saat anggota TNI AD dari Batalyon Artileri Medan (Yon Armed) melepaskan tembakan di udara, ratusan mahasiswa langsung berlarian. Kapolsek Rappocini AKP Ahmad Mariadi langsung mendatangi pasukan TNI agar tidak terpancing provokasi mahasiswa. Koordinator aksi mahasiswa berjibaku menenangkan massanya, untuk menghentikan lemparannya ke supermarket Giant.
Saat situasi mulai kondusif, massa mahasiswa yang berjumlah ratusan kemudian mendatangi restoran KFC yang berdampingan dengan supermarket Giant. Setelah meminta pegawai KFC menutup restorannya, mahasiswa kemudian mendatangi SPBU yang lokasinya berhadapan dengan KFC.
Sebelum mendatangi Giant dan KFC, mahasiswa lebih dahulu mendatangi restoran cepat saji Mc Donald di jalan yang sama. Meski tidak terjadi keributan seperti yang terjadi kemarin, mahasiswa tetap memblokir jalan dan meminta pegawai Mc Donald tidak membuka restorannya.
Makassar Massa gabungan mahasiswa dari beberapa kampus yang melempari supermarket Giant, di jalan Sultan Alauddin, Makassar, rabu (28/3/2012), dibalas tembakan peringatan dari anggota TNI Angkatan Darat yang berjaga di sekitar pusat pertokoan tersebut.
Saat anggota TNI AD dari Batalyon Artileri Medan (Yon Armed) melepaskan tembakan di udara, ratusan mahasiswa langsung berlarian. Kapolsek Rappocini AKP Ahmad Mariadi langsung mendatangi pasukan TNI agar tidak terpancing provokasi mahasiswa. Koordinator aksi mahasiswa berjibaku menenangkan massanya, untuk menghentikan lemparannya ke supermarket Giant.
Saat situasi mulai kondusif, massa mahasiswa yang berjumlah ratusan kemudian mendatangi restoran KFC yang berdampingan dengan supermarket Giant. Setelah meminta pegawai KFC menutup restorannya, mahasiswa kemudian mendatangi SPBU yang lokasinya berhadapan dengan KFC.
Sebelum mendatangi Giant dan KFC, mahasiswa lebih dahulu mendatangi restoran cepat saji Mc Donald di jalan yang sama. Meski tidak terjadi keributan seperti yang terjadi kemarin, mahasiswa tetap memblokir jalan dan meminta pegawai Mc Donald tidak membuka restorannya.
VIVAnews - Kejaksaan Agung siap membuktikan
transaksi Rp97 miliar yang dilakukan mantan pegawai Direktorat Jenderal
Pajak, Dhana Widyatmika. Jaksa Agung Basrief Arief mengatakan bukti itu
akan diungkap di persidangan.
Kepada wartawan, Rabu 28 Maret 2012, Basrief menjelaskan, transaksi Rp97 miliar itu bukan dari transaksi tunggal. Meskipun, dia mengatakan transaksi itu berada dalam satu rekening.
"Jadi jangan dipersepsikan nominal sebesar itu dilakukan dalam satu transaksi. Itu keliru. Tapi memang itu satu rekening. Di situ ada beberapa transaksi yang berkaitan dengan masalah lalu lintas uang yang keluar masuk di situ," kata dia.
Pengacara Dhana membantah dan meminta Kejaksaan membuktikan tudingan transaksi gendut ini.
Sebelumnya, Kepala Pusat Penerangan Hukum Kejaksaan Agung M Adi Toegarisman mengatakan penyidik menemukan aliran uang mencapai puluhan miliar pada salah satu rekening milik tersangka kasus pajak, Dhana Widyatmika.
"Salah satu rekening tersangka ditemukan aliran uang masuk berjumlah sekitar Rp97 miliar," kata Adi di Kejagung, Jakarta, Selasa.
Dhana diduga memutar uang untuk berinvestasi tanah atau di perusahaan-perusahaan wajib pajak dan sebagainya. "Bayangkan kalau ada sekitar 11-12 rekening dari 7 bank," katanya.
Dia menolak menyebutkan dari mana aliran uang dan berada di rekening bank mana yang dia maksudkan itu. "Tidak bisa disebutkan," kata Adi. (umi)
Kepada wartawan, Rabu 28 Maret 2012, Basrief menjelaskan, transaksi Rp97 miliar itu bukan dari transaksi tunggal. Meskipun, dia mengatakan transaksi itu berada dalam satu rekening.
"Jadi jangan dipersepsikan nominal sebesar itu dilakukan dalam satu transaksi. Itu keliru. Tapi memang itu satu rekening. Di situ ada beberapa transaksi yang berkaitan dengan masalah lalu lintas uang yang keluar masuk di situ," kata dia.
Pengacara Dhana membantah dan meminta Kejaksaan membuktikan tudingan transaksi gendut ini.
Sebelumnya, Kepala Pusat Penerangan Hukum Kejaksaan Agung M Adi Toegarisman mengatakan penyidik menemukan aliran uang mencapai puluhan miliar pada salah satu rekening milik tersangka kasus pajak, Dhana Widyatmika.
"Salah satu rekening tersangka ditemukan aliran uang masuk berjumlah sekitar Rp97 miliar," kata Adi di Kejagung, Jakarta, Selasa.
Dhana diduga memutar uang untuk berinvestasi tanah atau di perusahaan-perusahaan wajib pajak dan sebagainya. "Bayangkan kalau ada sekitar 11-12 rekening dari 7 bank," katanya.
Dia menolak menyebutkan dari mana aliran uang dan berada di rekening bank mana yang dia maksudkan itu. "Tidak bisa disebutkan," kata Adi. (umi)
Selasa, 27 Maret 2012
TNI dibekali peluru karet saja
Jember, Jawa Timur
(ANTARA News) - Komandan Kodim 0814/Jember, Letnan Kolonel Infantri
Irwan Subekti, menyatakan, "Anggota TNI akan dipersenjatai lengkap namun
menggunakan peluru karet atau amunisi hampa."
Penyataan
dia itu terkait pengerahan personil militer membantu polisi
mengantisipasi demonstrasi penolakan penaikan harga BBM bersubsidi. Dia
mengungkap sekitar 600 personel TNI-AD di wilayah kerjanya siap
melaksanakan perintah pengamanan itu.
"Para personel TNI siap membantu aparat kepolisian dalam
mengamankan unjuk rasa dan 600 personel bisa dipanggil kapan saja ketika
dibutuhkan sesuai permintaan Kapolres," katanya, di Jember, Jawa Timur,
Senin.
Di Kabupaten Jember dan sekitarnya, terdapat beberapa satuan militer. Mulai dari Kodim 0814/Jember, Batalion Artileri Medan 8 Kostrad, Brigade Infantri 9 Kostrad, Batalion Infantri 515, dan Batalion Infantri 509/Raider.
Di Kabupaten Jember dan sekitarnya, terdapat beberapa satuan militer. Mulai dari Kodim 0814/Jember, Batalion Artileri Medan 8 Kostrad, Brigade Infantri 9 Kostrad, Batalion Infantri 515, dan Batalion Infantri 509/Raider.
Jika satu satuan berkekuatan secara rerata 450 personel, maka di sana terdapat paling tidak 2.500 personel TNI-AD.
"Kalau anggota TNI di Koramil biasanya sudah siaga di lapangan untuk membantu kepolisian sektor (polsek) mengamankan demonstrasi di masing-masing kecamatan," katanya.
Selain mengamankan demonstrasi, lanjut dia, pihak TNI menyatakan kesiapan untuk membantu aparat kepolisian dalam mengantisipasi penimbunan BBM di Kabupaten Jember.
Kapolres Jember, AKBP Jayadi, mengatakan sebanyak 800 personel gabungan dari Polri, TNI, dan Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) disiagakan untuk mengamankan demonstrasi besar-besaran menolak kenaikan harga BBM di Jember, Selasa (27/3).
Sebelumnya, mantan Asisten Teritorial Kepala Staf TNI-AD, Mayor Jenderal (Purnawirawan) Saurip Kadi, menolak tegas pelibatan personel TNI dalam pengamanan demonstrasi menolak kenaikan BBM bersubsidi jenis premium dan solar.
"Pelibatan TNI dalam pengamanan demo sudah melanggar undang-undang atau konstitusi, bahkan hal itu melanggar kemanusiaan," katanya saat berkunjung ke Jember, Sabtu (24/3).
Menurut dia, musuh negara saat ini bukanlah rakyat, sehingga TNI tidak perlu ikut campur dalam mengamankan demonstrasi yang menyuarakan aspirasi masyarakat di sejumlah daerah.
"Rakyat bukan musuh TNI. Demo yang menyuarakan aspirasi rakyat seharusnya didengar oleh pemerintah dan jangan sekali-sekali TNI melawan rakyat karena itu menghianati reformasi," ucap dia. (*)
"Kalau anggota TNI di Koramil biasanya sudah siaga di lapangan untuk membantu kepolisian sektor (polsek) mengamankan demonstrasi di masing-masing kecamatan," katanya.
Selain mengamankan demonstrasi, lanjut dia, pihak TNI menyatakan kesiapan untuk membantu aparat kepolisian dalam mengantisipasi penimbunan BBM di Kabupaten Jember.
Kapolres Jember, AKBP Jayadi, mengatakan sebanyak 800 personel gabungan dari Polri, TNI, dan Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) disiagakan untuk mengamankan demonstrasi besar-besaran menolak kenaikan harga BBM di Jember, Selasa (27/3).
Sebelumnya, mantan Asisten Teritorial Kepala Staf TNI-AD, Mayor Jenderal (Purnawirawan) Saurip Kadi, menolak tegas pelibatan personel TNI dalam pengamanan demonstrasi menolak kenaikan BBM bersubsidi jenis premium dan solar.
"Pelibatan TNI dalam pengamanan demo sudah melanggar undang-undang atau konstitusi, bahkan hal itu melanggar kemanusiaan," katanya saat berkunjung ke Jember, Sabtu (24/3).
Menurut dia, musuh negara saat ini bukanlah rakyat, sehingga TNI tidak perlu ikut campur dalam mengamankan demonstrasi yang menyuarakan aspirasi masyarakat di sejumlah daerah.
"Rakyat bukan musuh TNI. Demo yang menyuarakan aspirasi rakyat seharusnya didengar oleh pemerintah dan jangan sekali-sekali TNI melawan rakyat karena itu menghianati reformasi," ucap dia. (*)
Polwan "modal senyum" akan hadapi perempuan demonstran
Jakarta (ANTARA
News) - Polisi wanita atau polwan akan turun tangan mengamankan aksi
demonstrasi menolak rencana kenaikan harga bahan bakar minyak (BBM) di
wilayah Jakarta.
"Posisinya (polwan) di Monas dan DPR, setiap lokasi satu peleton," kata Kepala Biro Operasional Polda Metro Jaya, Komisaris Besar Polisi Agung Budi Maryoto saat dihubungi wartawan di Jakarta, Selasa.
Agung mengatakan polwan yang mengamankan aksi demo tersebut, tidak dibekali senjata sehingga hanya bermodalkan senyum saat menghadapi pendemo.
Polda Metro Jaya mengerahkan petugas wanita guna menghadapi perempuan yang terlibat unjuk rasa menolak rencana kenaikan harga BBM.
Alasan lainnya, menghindari anggapan negatif dari masyarakat, apabila ada pengunjuk rasa wanita pingsan maka ditangani polwan, agar tidak dianggap melanggar etika.
"Jika pendemo didominasi wanita lalu ricuh dan polisi laki-laki melerai dibilangnya pelecehan seksual juga. Intinya etika dan pelanggaran HAM, makanya dikerahkan polwan," ujar Agung.
Agung menjelaskan polwan yang bertugas mengamankan aksi unjuk rasa melalui proses seleksi dan dipilih berdasarkan pelatihan psikologi massa dan menenangkan massa, serta bertindak sebagai seorang perunding atau negosiator yang dapat mengendalikan emosi.
(T014)
"Posisinya (polwan) di Monas dan DPR, setiap lokasi satu peleton," kata Kepala Biro Operasional Polda Metro Jaya, Komisaris Besar Polisi Agung Budi Maryoto saat dihubungi wartawan di Jakarta, Selasa.
Agung mengatakan polwan yang mengamankan aksi demo tersebut, tidak dibekali senjata sehingga hanya bermodalkan senyum saat menghadapi pendemo.
Polda Metro Jaya mengerahkan petugas wanita guna menghadapi perempuan yang terlibat unjuk rasa menolak rencana kenaikan harga BBM.
Alasan lainnya, menghindari anggapan negatif dari masyarakat, apabila ada pengunjuk rasa wanita pingsan maka ditangani polwan, agar tidak dianggap melanggar etika.
"Jika pendemo didominasi wanita lalu ricuh dan polisi laki-laki melerai dibilangnya pelecehan seksual juga. Intinya etika dan pelanggaran HAM, makanya dikerahkan polwan," ujar Agung.
Agung menjelaskan polwan yang bertugas mengamankan aksi unjuk rasa melalui proses seleksi dan dipilih berdasarkan pelatihan psikologi massa dan menenangkan massa, serta bertindak sebagai seorang perunding atau negosiator yang dapat mengendalikan emosi.
(T014)
Senin, 26 Maret 2012
Kalla: Menaikan Harga BBM Adalah Pilihan
VIVAnews - Mantan Wakil Prsiden Jusuf Kalla menilai,
menetapkan untuk menaikan harga bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi
adalah pilihan sulit bagi pemerintah. Tapi kenaikan harga BBM adalah
jalan keluar yang tepat daripada terus memberi subsidi bagi kalangan
menengah ke atas.
"Ini pilihan, apakah subsidi naik tinggi, dan membuat anggaran lain dikurangi, atau subsidi dikurangi agar anggaran infrastruktur seperti jalan, jembatan, rumah sakit dan sekolah tetap bisa dijalankan dan ditingkatkan," ujar Jusuf Kalla saat ditanya wartawan usai melantik pengurus PMI Provinsi Papua, Kamis 22 Maret di Jayapura.
Menurut Kalla, lebih baik subsidi dipangkas, sebab selama ini yang menikmati hanya kalangan atas saja. Karena itu, pemerintah sebaiknya tak memberikan subsidi terus-terusan kepada pemilik mobil. "Bagi kita tentunya lebih baik anggaran pembangunan ditingkatkan dari pada subsidi dipertahankan," katanya.
Mengenai protes yang kian meluas dan anarkis terkait rencana kenaikan BBM ini, menurut Kalla, disebabkan karena pemerintah tak memiliki perencanaan dan sosialisasi yang baik.
"Pemerintah tidak membuat pra kondisi yang baik. Secara nasional kan terlalu banyak isu, seperti korupsi dan konflik. Akibatnya masyarakat merasa ini banyak korupsi tapi pemerintah menaikan BBM," ujarnya.
Karena itu, pemerintah harus menerapkan sistem yang baik sebelum menaikan harga BBM. seperti melakukan penghematan anggaran. Tapi pemerintah juga harus konsekwen memberikan konversi yang jelas sehingga masyarakat menyadari bahwa pemerintah yang pertama berbuat.
"Zaman saya wapres, kita lebih dulu memberikan contoh dengan melakukan penghematan, seperti penghematan listrik, mobil, dan sampai jam tayang TV dikurangi," katanya.
Tapi saat ini, masyarakat yang justru dipaksa lebih dulu menerima kebijakan pemerintah, sementara pemerintah tak memberikan contoh yang baik. "Akibatnya muncul ketidakpuasan seperti yang terjadi saat ini," ujarnya.
"Ini pilihan, apakah subsidi naik tinggi, dan membuat anggaran lain dikurangi, atau subsidi dikurangi agar anggaran infrastruktur seperti jalan, jembatan, rumah sakit dan sekolah tetap bisa dijalankan dan ditingkatkan," ujar Jusuf Kalla saat ditanya wartawan usai melantik pengurus PMI Provinsi Papua, Kamis 22 Maret di Jayapura.
Menurut Kalla, lebih baik subsidi dipangkas, sebab selama ini yang menikmati hanya kalangan atas saja. Karena itu, pemerintah sebaiknya tak memberikan subsidi terus-terusan kepada pemilik mobil. "Bagi kita tentunya lebih baik anggaran pembangunan ditingkatkan dari pada subsidi dipertahankan," katanya.
Mengenai protes yang kian meluas dan anarkis terkait rencana kenaikan BBM ini, menurut Kalla, disebabkan karena pemerintah tak memiliki perencanaan dan sosialisasi yang baik.
"Pemerintah tidak membuat pra kondisi yang baik. Secara nasional kan terlalu banyak isu, seperti korupsi dan konflik. Akibatnya masyarakat merasa ini banyak korupsi tapi pemerintah menaikan BBM," ujarnya.
Karena itu, pemerintah harus menerapkan sistem yang baik sebelum menaikan harga BBM. seperti melakukan penghematan anggaran. Tapi pemerintah juga harus konsekwen memberikan konversi yang jelas sehingga masyarakat menyadari bahwa pemerintah yang pertama berbuat.
"Zaman saya wapres, kita lebih dulu memberikan contoh dengan melakukan penghematan, seperti penghematan listrik, mobil, dan sampai jam tayang TV dikurangi," katanya.
Tapi saat ini, masyarakat yang justru dipaksa lebih dulu menerima kebijakan pemerintah, sementara pemerintah tak memberikan contoh yang baik. "Akibatnya muncul ketidakpuasan seperti yang terjadi saat ini," ujarnya.
Demonstran Harus Taat Aturan, Polisi yang Menangani Wajib Profesional
Indra Subagja - detikNews
Jakarta Demonstrasi anti kenaikan BBM merebak di sejumlah kota. Tidak terkecuali di jantung pemerintahan di Jakarta. Ribuan orang bergerak di jalan. Unjuk rasa sah-sah saja, tapi tentu harus taat aturan.
"Setiap elemen bangsa, buruh, petani, nelayan yang tidak puas dengan kebijakan pemerintah yang tidak cerdas silakan turun ke jalan. Tapi tentunya demonstrasi yang dilaksanakan harus mengacu pada rambu-rambu perundang-undangan yang ada," jelas Anggota Komisi III DPR Indra saat berbincang, Senin (26/3/2012).
UU No 9/1998 tentang penyampaian pendapat di muka umum cukup jelas mengatur hak dan kewajiban pendemo. Demo yang mengkritisi kebijakan pemerintah yang dinilai menyengsarakan rakyat tentu harus dilakukan dengan cara yang cerdas dan tertib. Bila rusuh, rakyat juga yang sengsara.
"Kita perlihatkan bahwa demonstrasi yang dilakukan bisa tertib. Dan tentunya aparat keamanan, terutama kepolisian agar jangan menyikapai demo secara refresif," jelas politisi PKS ini.
Polisi harus mengedepankan pendekatan humanis dan persuasif kepada pendemo. Apalagi cuaca di Jakarta tengah panas, hal itu akan mudah menimbulkan gesekan.
"Jangan memposisikan pengunjuk rasa sebagai musuh yang harus diperlakukan secara keras. Polri harus profesional dan proporsional dalam menyikapi demo. Semua harus taat pada aturan," jelasnya,
Unjuk rasa kenaikan BBM semakin marak terjadi. Banyak aksi yang berujung pada kekerasan. Untuk hari ini saja di Jakarta diperkirakan ada 3 ribu demonstran yang akan datang ke Jakarta.
Jakarta Demonstrasi anti kenaikan BBM merebak di sejumlah kota. Tidak terkecuali di jantung pemerintahan di Jakarta. Ribuan orang bergerak di jalan. Unjuk rasa sah-sah saja, tapi tentu harus taat aturan.
"Setiap elemen bangsa, buruh, petani, nelayan yang tidak puas dengan kebijakan pemerintah yang tidak cerdas silakan turun ke jalan. Tapi tentunya demonstrasi yang dilaksanakan harus mengacu pada rambu-rambu perundang-undangan yang ada," jelas Anggota Komisi III DPR Indra saat berbincang, Senin (26/3/2012).
UU No 9/1998 tentang penyampaian pendapat di muka umum cukup jelas mengatur hak dan kewajiban pendemo. Demo yang mengkritisi kebijakan pemerintah yang dinilai menyengsarakan rakyat tentu harus dilakukan dengan cara yang cerdas dan tertib. Bila rusuh, rakyat juga yang sengsara.
"Kita perlihatkan bahwa demonstrasi yang dilakukan bisa tertib. Dan tentunya aparat keamanan, terutama kepolisian agar jangan menyikapai demo secara refresif," jelas politisi PKS ini.
Polisi harus mengedepankan pendekatan humanis dan persuasif kepada pendemo. Apalagi cuaca di Jakarta tengah panas, hal itu akan mudah menimbulkan gesekan.
"Jangan memposisikan pengunjuk rasa sebagai musuh yang harus diperlakukan secara keras. Polri harus profesional dan proporsional dalam menyikapi demo. Semua harus taat pada aturan," jelasnya,
Unjuk rasa kenaikan BBM semakin marak terjadi. Banyak aksi yang berujung pada kekerasan. Untuk hari ini saja di Jakarta diperkirakan ada 3 ribu demonstran yang akan datang ke Jakarta.
Polri: Silakan Demo tentang BBM dengan Baik & Santun
Reni Kartikawati - detikNews
Jakarta Polri mempersilakan warga berdemo mengungkapkan ketidaksetujuannya tentang kenaikan harga Bahan Bakar Minyak (BBM) dengan berdemonstrasi. Namun, Polri mengimbau semua itu dilakukan dengan cara yang santun dan tidak anarki.
"Kita masih ingat, contoh, baru beberapa hari yang lalu di Makassar, itu kan tidak ada konteks, kenapa harus penguasaan SPBU, penguasaan mobil tangki, apalagi mobil truk yang bawa gas dan Coca Cola juga dilakukan penjarahan. Itu sangat disayangkan. Kita melakukan proses demonstrasi ini secara baik dan santun," jelas ujar Kepala Biro Penerangan Masyarakat Mabes Polri (KaroPenMas) Brigjen Mochamad Taufik.
Hal itu disampaikan Taufik saat Jumpa Pers di Mabes Polri, Jalan Trunojoyo, Minggu (25/03/12).
Polri pun mengimbau pada masyarakat agar melaksanakan kebebasan berpendapat itu sesuai Undang-undang dan aturan yang berlaku.
"Saya ingin mengajak, mengimbau, melaksanakan, hak kebebasan berpendapat itu sebagaimana diatur dalam UU disampaikan dalam situasi yang santun yang tidak melakukan kegiatan-kegiatan pelanggaran hukum, apalagi kegiatan yang anarkistis," ajak Taufik.
Konsentrasi massa dalam jumlah besar, imbuhnya, kerawanannya sangat tinggi dan mudah terpancing melakukan tindakan-tindakan yang anarki.
"Oleh karena itu para pelaksana di lapangan dari semua elemen yang ada yang akan turun melaksanakan unjuk rasa penolakan BBM, bisa mengawasi dan mengendalikan anggotanya masing-masing. Kan ada penanggungjawab, ada ketua ada koordinator dan sejenisnya itu," jelas Taufik.
Jakarta Polri mempersilakan warga berdemo mengungkapkan ketidaksetujuannya tentang kenaikan harga Bahan Bakar Minyak (BBM) dengan berdemonstrasi. Namun, Polri mengimbau semua itu dilakukan dengan cara yang santun dan tidak anarki.
"Kita masih ingat, contoh, baru beberapa hari yang lalu di Makassar, itu kan tidak ada konteks, kenapa harus penguasaan SPBU, penguasaan mobil tangki, apalagi mobil truk yang bawa gas dan Coca Cola juga dilakukan penjarahan. Itu sangat disayangkan. Kita melakukan proses demonstrasi ini secara baik dan santun," jelas ujar Kepala Biro Penerangan Masyarakat Mabes Polri (KaroPenMas) Brigjen Mochamad Taufik.
Hal itu disampaikan Taufik saat Jumpa Pers di Mabes Polri, Jalan Trunojoyo, Minggu (25/03/12).
Polri pun mengimbau pada masyarakat agar melaksanakan kebebasan berpendapat itu sesuai Undang-undang dan aturan yang berlaku.
"Saya ingin mengajak, mengimbau, melaksanakan, hak kebebasan berpendapat itu sebagaimana diatur dalam UU disampaikan dalam situasi yang santun yang tidak melakukan kegiatan-kegiatan pelanggaran hukum, apalagi kegiatan yang anarkistis," ajak Taufik.
Konsentrasi massa dalam jumlah besar, imbuhnya, kerawanannya sangat tinggi dan mudah terpancing melakukan tindakan-tindakan yang anarki.
"Oleh karena itu para pelaksana di lapangan dari semua elemen yang ada yang akan turun melaksanakan unjuk rasa penolakan BBM, bisa mengawasi dan mengendalikan anggotanya masing-masing. Kan ada penanggungjawab, ada ketua ada koordinator dan sejenisnya itu," jelas Taufik.
Minggu, 25 Maret 2012
DPR: Kenaikan Harga BBM di Tangan Pemerintah
VIVAnews - Wakil Ketua Badan Anggaran DPR, Tamsil
Linrung, mengatakan, kenaikan harga bahan bakar minyak (BBM) subsidi
sepenuhnya akan diserahkan kepada pemerintah. Pemerintah memiliki ruang
untuk menaikkan atau menjaga harga BBM subsidi.
"Ini mengerucut ke situ, dan sekarang masing-masing fraksi kembali membicarakan. Karena ini sudah berlarut-larut, dan ini suara kami bersama," kata Tansil, di Gedung DPR RI, Jakarta, Sabtu malam, 24 Maret 2012
Tanzil menegaskan, kebijakan ini diambil untuk melihat sejauh mana profesionalitas pemerintah dalam mengelola anggaran. "Karena pemerintah kan bilang BBM tidak naik berisiko terhadap fiskal, tapi secara politis kami tidak ingin naik," ujarnya.
Dalam pembahasan hingga kini, lanjut Tanzil, penambahan dana subsidi untuk BBM belum disetujui DPR. Karena Badan Anggaran (Banggar) menginginkan dana penambahan subsidi tersebut dimasukkan dalam dana cadangan risiko fiskal.
"Jadi terserah pemerintah mau naikkan atau tidak menaikkan. Kalau tidak menaikkan, jika ada lonjakan harga kan bisa menggunakan dana cadangan risiko fiskal untuk subsidi," ucapnya.
Sejauh ini, pemerintah bersikukuh menaikkan harga BBM subsidi dari Rp4.500 menjadi Rp6.000 untuk mencegah defisit APBN. Melihat kenaikan harga minyak dunia yang kian melambung, kenaikan harga itu akan menambah penghematan subsidi hingga Rp137,38 triliun. (eh)
"Ini mengerucut ke situ, dan sekarang masing-masing fraksi kembali membicarakan. Karena ini sudah berlarut-larut, dan ini suara kami bersama," kata Tansil, di Gedung DPR RI, Jakarta, Sabtu malam, 24 Maret 2012
Tanzil menegaskan, kebijakan ini diambil untuk melihat sejauh mana profesionalitas pemerintah dalam mengelola anggaran. "Karena pemerintah kan bilang BBM tidak naik berisiko terhadap fiskal, tapi secara politis kami tidak ingin naik," ujarnya.
Dalam pembahasan hingga kini, lanjut Tanzil, penambahan dana subsidi untuk BBM belum disetujui DPR. Karena Badan Anggaran (Banggar) menginginkan dana penambahan subsidi tersebut dimasukkan dalam dana cadangan risiko fiskal.
"Jadi terserah pemerintah mau naikkan atau tidak menaikkan. Kalau tidak menaikkan, jika ada lonjakan harga kan bisa menggunakan dana cadangan risiko fiskal untuk subsidi," ucapnya.
Sejauh ini, pemerintah bersikukuh menaikkan harga BBM subsidi dari Rp4.500 menjadi Rp6.000 untuk mencegah defisit APBN. Melihat kenaikan harga minyak dunia yang kian melambung, kenaikan harga itu akan menambah penghematan subsidi hingga Rp137,38 triliun. (eh)
Polres antisipasi penimbunan BBM
Temanggung (ANTARA
News) - Jajaran Kepolisian Resor Temanggung, Jawa Tengah, terus
melakukan antisipasi penimbunan bahan bakar minyak menjelang kenaikan
harga.
"Kami melakukan patroli wilayah untuk memantau para pihak yang berkaitan langsung dengan BBM sebagai antisipasi penimbunan BBM," kata Kapolres Temanggung AKBP Susilo Wardono di Temanggung, Sabtu.
Ia mengatakan, secara khusus pihaknya telah memerintahkan kepada semua satuan dan sektor untuk melakukan deteksi dini upaya penimbunan BBM.
Menurut dia, hal tersebut perlu dilakukan mengingat sangat rawan terjadi aksi penimbunan yang dilakukan oleh spekulan menjelang kenaikan harga BBM.
"Hingga sekarang kami belum menemukan adanya penimbunan BBM. Tetapi, kami tetap siaga untuk terus melacak kemungkinan adanya penimbunan," katanya.
Ia mengatakan, upaya yang dilakukan antara lain memantau terhadap distribusi BBM dan berkoordinasi dengan seluruh pengusaha stasiun pengisian bahan bakar umum (SPBU) di Kabupaten Temanggung.
"Kami telah berkoordinasi dengan pengusaha SPBU dan distribusi BBM kami pantau agar sesuai dengan prosedur, terutama yang melakukan pembelian BBM menggunakan jerigen," katanya.
Ia mengatakan, untuk pengamanan akan melakukan penjagaan di SPBU pada H-3 menjelang kenaikan harga BBM.
"Sejauh ini kami masih berkonsentrasi untuk menghadapi kemungkinan terjadi aksi responsif masyarakat terhadap rencana kenaikan BBM tersebut," katanya.
Ia menuturkan, untuk menyalurkan aspirasi menolak kenaikan harga BBM merupakan hak masyarakat, namun harus tetap mentaati prosedur dan menjaga ketertiban dan keamanan.
(U.H018/M026
"Kami melakukan patroli wilayah untuk memantau para pihak yang berkaitan langsung dengan BBM sebagai antisipasi penimbunan BBM," kata Kapolres Temanggung AKBP Susilo Wardono di Temanggung, Sabtu.
Ia mengatakan, secara khusus pihaknya telah memerintahkan kepada semua satuan dan sektor untuk melakukan deteksi dini upaya penimbunan BBM.
Menurut dia, hal tersebut perlu dilakukan mengingat sangat rawan terjadi aksi penimbunan yang dilakukan oleh spekulan menjelang kenaikan harga BBM.
"Hingga sekarang kami belum menemukan adanya penimbunan BBM. Tetapi, kami tetap siaga untuk terus melacak kemungkinan adanya penimbunan," katanya.
Ia mengatakan, upaya yang dilakukan antara lain memantau terhadap distribusi BBM dan berkoordinasi dengan seluruh pengusaha stasiun pengisian bahan bakar umum (SPBU) di Kabupaten Temanggung.
"Kami telah berkoordinasi dengan pengusaha SPBU dan distribusi BBM kami pantau agar sesuai dengan prosedur, terutama yang melakukan pembelian BBM menggunakan jerigen," katanya.
Ia mengatakan, untuk pengamanan akan melakukan penjagaan di SPBU pada H-3 menjelang kenaikan harga BBM.
"Sejauh ini kami masih berkonsentrasi untuk menghadapi kemungkinan terjadi aksi responsif masyarakat terhadap rencana kenaikan BBM tersebut," katanya.
Ia menuturkan, untuk menyalurkan aspirasi menolak kenaikan harga BBM merupakan hak masyarakat, namun harus tetap mentaati prosedur dan menjaga ketertiban dan keamanan.
(U.H018/M026
Filipina akan Protes Peluncuran Roket Korut yang Disebut AS Berdampak ke RI
Nurul Hidayati - detikNews
Manila Bila Indonesia tak khawatir atas rencana peluncuran roket jarak jauh Korut, tidak demikian dengan Filipina. Negeri tetangga itu memantau rencana itu dan akan memprotesnya bertepatan dengan KTT Keamanan Nuklir II di Seoul, yang dihadiri para pemimpin dunia termasuk Presiden SBY.
Wapres Jejomar Binay yang mewakili Presiden Aquino dalam KTT itu, secara resmi akan menyampaikan posisi pemerintahannya dalam masalah ini. Binay terbang ke Korsel hari Sabtu siang untuk menghadiri KTT yang dimulai pada Senin besok. Demikian diberitakan media Filipina, Inquirer, Minggu (25/3/2012).
Filipina telah menyatakan keprihatinan atas peluncuran roket itu dan meminta Amerika Serikat membantu memantau roket, yang bagian roket diperkirakan akan jatuh di Filipina utara. Filipina dan militer AS berkoordinasi untuk melacak jalur roket Korea Utara.
"Militer Filipina berkoordinasi dengan mitra AS dalam pemantauan peluncuran yang direncanakan," kata juru bicara Departemen Luar Negeri Raul Hernandez pada AFP.
"Kami terus mendesak DPRK (Korea Utara) untuk tidak meneruskan peluncuran yang direncanakan," kata Hernandez.
Pyongyang pekan lalu mengumumkan akan meluncurkan roket untuk menempatkan satelit di orbit antara 12 dan 16 April, dan bersikeras ini adalah murni untuk penelitian ruang angkasa. Tapi Amerika Serikat dan negara-negara lain melihat peluncuran itu sebagai uji coba rudal balistik terselubung.
Kemlu Filipina sebelumnya merilis statemen yang menyatakan bahwa rencana peluncuran satelit Korut itu "tidak bisa diterima." Filipina mengimbau Korea Utara untuk mematuhi Resolusi Dewan Keamanan PBB 1874 dan 1718, yang menyerukan meninggalkan program rudal balistik.
"Mereka harus mematuhi Resolusi Dewan Keamanan PBB yang secara eksplisit menuntut bahwa mereka tidak bisa melakukan peluncuran yang menggunakan teknologi rudal balistik," ujarnya.
Menteri Pertahanan Voltaire Gazmin pada hari Jumat menyatakan, pemerintah perlu meminta bantuan AS dalam pelacakan jalur roket tersebut mengingat minimnya perlengkapan militer Filipina sehingga tidak memiliki kemampuan untuk melakukannya sendiri.
Sebelumnya dilaporkan, seorang pejabat senior AS memperingatkan, wilayah Australia, Indonesia dan Filipina dapat terpengaruh roket Korea Utara yang akan diluncurkan bulan depan.
"Jika uji coba rudal Korea Utara terlaksana, kami menilai dampaknya kira-kira sampai ke wilayah di antara Australia, Indonesia dan Filipina," kata Asisten Menlu AS untuk Asia Timur dan Pasifik, Kurt Campbell, seperti dikutip Harian Sydney Morning Herald, Sabtu (24/3). Campbell mengajak Indonesia, Australia dan Filipina mengecam rencana tersebut.
Pemerintah Indonesia tidak khawatir atas peluncuran roket Korut. Sebab Indonesia dan Korea Utara mempunyai hubungan yang cukup baik.
"Dengan kebijakan CBM (Confidence Building Measure), untuk saling mempercayai, tidak ada saling curiga mencurigai. Hubungan kita dengan Korut sangat baik. Tidak ada alasan apa pun kita khawatir," ujar Juru Bicara Kemenhan Brigjen TNI Hartind Asrin kepada detikcom.
Manila Bila Indonesia tak khawatir atas rencana peluncuran roket jarak jauh Korut, tidak demikian dengan Filipina. Negeri tetangga itu memantau rencana itu dan akan memprotesnya bertepatan dengan KTT Keamanan Nuklir II di Seoul, yang dihadiri para pemimpin dunia termasuk Presiden SBY.
Wapres Jejomar Binay yang mewakili Presiden Aquino dalam KTT itu, secara resmi akan menyampaikan posisi pemerintahannya dalam masalah ini. Binay terbang ke Korsel hari Sabtu siang untuk menghadiri KTT yang dimulai pada Senin besok. Demikian diberitakan media Filipina, Inquirer, Minggu (25/3/2012).
Filipina telah menyatakan keprihatinan atas peluncuran roket itu dan meminta Amerika Serikat membantu memantau roket, yang bagian roket diperkirakan akan jatuh di Filipina utara. Filipina dan militer AS berkoordinasi untuk melacak jalur roket Korea Utara.
"Militer Filipina berkoordinasi dengan mitra AS dalam pemantauan peluncuran yang direncanakan," kata juru bicara Departemen Luar Negeri Raul Hernandez pada AFP.
"Kami terus mendesak DPRK (Korea Utara) untuk tidak meneruskan peluncuran yang direncanakan," kata Hernandez.
Pyongyang pekan lalu mengumumkan akan meluncurkan roket untuk menempatkan satelit di orbit antara 12 dan 16 April, dan bersikeras ini adalah murni untuk penelitian ruang angkasa. Tapi Amerika Serikat dan negara-negara lain melihat peluncuran itu sebagai uji coba rudal balistik terselubung.
Kemlu Filipina sebelumnya merilis statemen yang menyatakan bahwa rencana peluncuran satelit Korut itu "tidak bisa diterima." Filipina mengimbau Korea Utara untuk mematuhi Resolusi Dewan Keamanan PBB 1874 dan 1718, yang menyerukan meninggalkan program rudal balistik.
"Mereka harus mematuhi Resolusi Dewan Keamanan PBB yang secara eksplisit menuntut bahwa mereka tidak bisa melakukan peluncuran yang menggunakan teknologi rudal balistik," ujarnya.
Menteri Pertahanan Voltaire Gazmin pada hari Jumat menyatakan, pemerintah perlu meminta bantuan AS dalam pelacakan jalur roket tersebut mengingat minimnya perlengkapan militer Filipina sehingga tidak memiliki kemampuan untuk melakukannya sendiri.
Sebelumnya dilaporkan, seorang pejabat senior AS memperingatkan, wilayah Australia, Indonesia dan Filipina dapat terpengaruh roket Korea Utara yang akan diluncurkan bulan depan.
"Jika uji coba rudal Korea Utara terlaksana, kami menilai dampaknya kira-kira sampai ke wilayah di antara Australia, Indonesia dan Filipina," kata Asisten Menlu AS untuk Asia Timur dan Pasifik, Kurt Campbell, seperti dikutip Harian Sydney Morning Herald, Sabtu (24/3). Campbell mengajak Indonesia, Australia dan Filipina mengecam rencana tersebut.
Pemerintah Indonesia tidak khawatir atas peluncuran roket Korut. Sebab Indonesia dan Korea Utara mempunyai hubungan yang cukup baik.
"Dengan kebijakan CBM (Confidence Building Measure), untuk saling mempercayai, tidak ada saling curiga mencurigai. Hubungan kita dengan Korut sangat baik. Tidak ada alasan apa pun kita khawatir," ujar Juru Bicara Kemenhan Brigjen TNI Hartind Asrin kepada detikcom.
Polda Sumut Tidak Ingin Bertindak Represif Hadapi Pendemo BBM
Khairul Ikhwan - detikNews
Medan Pola pengamanan aksi demonstrasi yang akan dilakukan Polri di Sumatera Utara (Sumut) diupayakan secara persuasif. Penanganan diupayakan tidak represif sepanjang aksi demo anti kenaikan harga BBM yang akan dilakukan pada Senin (26/3) juga berjalan tertib.
Kepala Kepolisian Daerah (Polda) Sumut Irjen Pol Wisjnu Amat Sastro menyatakan, dalam rencana pengamanan aksi demo di Sumut hari Senin besok yang disebut-sebut diikuti ribuan orang ini, pihaknya mendapat bantuan dari Kodam I Bukit Barisan.
"Ada pasukan TNI yang di BKO-an ke Polda untuk membantu suasana kondusif. Penempatan pasukannya akan disesuaikan dengan kebutuhan," kata Wisjnu, Minggu (25/3/2012) di Markas Brigade Mobil (Brimob) Sumut, Jl. Wahid Hasyim, Medan, usai apel siaga pengamanan.
Diingatkan Wisjnu masyarakat yang akan berdemonstrasi agar menjalankan aksinya dengan tertib. Jangan melakukan hal-hal yang membuat keadaan tidak kondusif.
"Kalau ada yang membakar-bakar gedung, kita juga punya langkah sesuai dengan undang-undang," kata Wisjnu.
Apel siaga pengamanan yang berlangsung di Markas Brimob Sumut tersebut, diikuti 3.177 personel. Masing-masing terdiri dari Polri, TNI dan Satuan Polisi Pamong Praja.
Medan Pola pengamanan aksi demonstrasi yang akan dilakukan Polri di Sumatera Utara (Sumut) diupayakan secara persuasif. Penanganan diupayakan tidak represif sepanjang aksi demo anti kenaikan harga BBM yang akan dilakukan pada Senin (26/3) juga berjalan tertib.
Kepala Kepolisian Daerah (Polda) Sumut Irjen Pol Wisjnu Amat Sastro menyatakan, dalam rencana pengamanan aksi demo di Sumut hari Senin besok yang disebut-sebut diikuti ribuan orang ini, pihaknya mendapat bantuan dari Kodam I Bukit Barisan.
"Ada pasukan TNI yang di BKO-an ke Polda untuk membantu suasana kondusif. Penempatan pasukannya akan disesuaikan dengan kebutuhan," kata Wisjnu, Minggu (25/3/2012) di Markas Brigade Mobil (Brimob) Sumut, Jl. Wahid Hasyim, Medan, usai apel siaga pengamanan.
Diingatkan Wisjnu masyarakat yang akan berdemonstrasi agar menjalankan aksinya dengan tertib. Jangan melakukan hal-hal yang membuat keadaan tidak kondusif.
"Kalau ada yang membakar-bakar gedung, kita juga punya langkah sesuai dengan undang-undang," kata Wisjnu.
Apel siaga pengamanan yang berlangsung di Markas Brimob Sumut tersebut, diikuti 3.177 personel. Masing-masing terdiri dari Polri, TNI dan Satuan Polisi Pamong Praja.
Tiga Pengebom KBRI Paris Ditahan
TEMPO.CO , Paris -
Tiga orang terduga pelaku peletak bom di depan Gedung Kedutaan Besar
Republik Indonesia (KBRI) di Paris, Prancis, telah ditangkap polisi
antiteror, Rabu 21 Maret 2012. Ketiganya tak hanya ditahan, tapi juga
sedang diinterogasi oleh polisi antiteror Prancis.
Seperti
dikutip BBC, ketiga orang itu ditangkap pukul 5.45 waktu setempat. Meski
begitu sumber kepolisian menolak menyebutkan siapa sebenarnya ketiga
pelaku peletak bom di KBRI Paris itu. "Kami menganggap kejadian ini
sebuah keajaiban kecil," kata seorang pejabat polisi yang menolak
disebutkan namanya kepada kantor berita AFP. "Beruntung dan ajaib, tidak
ada korban jiwa dalam ledakan itu."Rabu 21 Maret 2012 pagi kemarin terjadi ledakan di luar gedung KBRI di Paris, Prancis. Ledakan terjadi sekitar pukul 05.15 waktu setempat ketika jalanan sepi. Ledakan itu memecahkan kaca-kaca jendela dalam radius 50 meter dan menyulut api pada dua mobil yang diparkir dekat persimpangan jalan.
Lokasi ledakan berjarak 15-20 meter di seberang Kedutaan Besar, yang berada di gedung Rue Cortambert. Serangan tak menimbulkan korban luka tapi merusak kaca-kaca jendela. Polisi langsung bergegas melakukan penyelidikan.
Kepada wartawan, Kepala Staf Kepolisian Prancis Jean-Lous Fiamenghi mengungkapkan tas yang berisi bom itu dipergoki berada di bawah jendela Kedutaan oleh seorang pekerja kebersihan. "Dia melihat isi tas, membukanya, dan berpikir itu pasti sebuah bom begitu melihat sebuah kaleng yang ditempeli kabel-kabel,” ucap Fiamenghi. »Dia kemudian menjatuhkannya, meninggalkan area, dan memanggil polisi. Saat itulah benda tersebut meledak.”
Pemerintah Indonesia mengatakan prihatin dengan ledakan yang terjadi dan akan bekerja sama dengan polisi Prancis. "Saya ingin polisi diizinkan melakukan penyelidikan mereka sebelum kita mulai berspekulasi mengapa hal ini terjadi di depan kedutaan kita dan apakah kita target," kata Menteri Luar Negeri Indonesia Marty Natalegawa.
Sabtu, 24 Maret 2012
Tolak BBM, Mahasiswa Kepung Jakarta
JAKARTA – Mahasiswa akan kepung
Jakarta menolak kenaikan harga Bahan Bakar Minyak (BBM). Liga Mahasiswa
Nasional untuk Demokrasi (LMND) membenarkan akan ada aksi besar-besaran
yang terjadi di Jakarta dan diikuti beberapa kota besar di Indonesia.
“Perlawanan habis-habisan akan kami lakukan untuk menolak kenaikan harga BBM,” kata Ketua Umum LMND, Lamen Hendra Saputra, Sabtu (24/5).
Dijelaskan, pada 26 Maret LMND bersama SRMI akan membangun posko pengaduan di kampong-kampung miskin. Posko-posko akan dibentuk di Jakarta, Pulau Seribu, Cianjur, Garut, Lampung, Sumut, Kupang, Kefamenanu, Bima, Manado, Mobagu, dan lain-lain.
“Kegiatan Posko meliputi pengumpulan tanda tangan dukungan masyarakat menolak kenaikan harga BBM, diskusi hak-hak ekonomi dan politik warga negara,” jelasnya.
Ia mengatakan, kegiatan akan berakhir pada 31 Maret 2012 untuk selanjutnya akan diteruskan dengan kegiatan penutup melakukan “Deklarasi Warga Negara Melawan Kenaikan Harga BBM. Dan penyerahan 50 ribu surat dukungan masyarakat menolak kenaikan harga BBM,” pungkasnya. (boy/jpnn)
“Perlawanan habis-habisan akan kami lakukan untuk menolak kenaikan harga BBM,” kata Ketua Umum LMND, Lamen Hendra Saputra, Sabtu (24/5).
Dijelaskan, pada 26 Maret LMND bersama SRMI akan membangun posko pengaduan di kampong-kampung miskin. Posko-posko akan dibentuk di Jakarta, Pulau Seribu, Cianjur, Garut, Lampung, Sumut, Kupang, Kefamenanu, Bima, Manado, Mobagu, dan lain-lain.
“Kegiatan Posko meliputi pengumpulan tanda tangan dukungan masyarakat menolak kenaikan harga BBM, diskusi hak-hak ekonomi dan politik warga negara,” jelasnya.
Ia mengatakan, kegiatan akan berakhir pada 31 Maret 2012 untuk selanjutnya akan diteruskan dengan kegiatan penutup melakukan “Deklarasi Warga Negara Melawan Kenaikan Harga BBM. Dan penyerahan 50 ribu surat dukungan masyarakat menolak kenaikan harga BBM,” pungkasnya. (boy/jpnn)
Demo Anarkis Bisa Dipidana
MAKASSAR--Unjuk
rasa di Jalan Perintis Kemerdekaan (Pintu I Unhas) yang berujung
penjarahan, pengrusakan hingga pembakaran sebuah mobil, dan penganiayaan
terhadap seorang petugas keamanan menjadi sorotan tajam kalangan
akademisi. Mereka menilai oknum yang melakukan tindakan tersebut
bukanlah demonstran, tetapi perusuh.
Karena itu oknum mahasiswa yang melakukan tindakan tersebut harus ditindak secara hukum. Pengamat Hukum, Prof. Achmad Ali, mengatakan, saat era orde baru atau saat dirinya masih berstatus mahasiswa tidak ada aksi-aksi seperti itu. Aksi demontrasi dilakukan secara baik-baik. Mahasiswa berorasi di sebuah mimbar dengan kalimat-kalimat yang baik.
Mahasiswa yang ingin berunjukrasa ke luar kampus pun untuk membawa petisi ke DPRD, dibatasi. Hanya diwakilkan sekitar 20-an orang mahasiswa. Meski demikian, dikisahkannya, mahasiswa tetap ditangkap. Dijebloskan ke dalam penjara tanpa terlebih dulu diadili. Bahkan, setelah dilepas, kata maaf pun tidak ada.
Menurut hukum, kata Guru Besar Fakultas Hukum Unhas ini, unjuk rasa atau demo merupakan Hak Asasi Manusia. Itu ditegaskan dalam undang-undang. Siapa yang menghalangi aksi unjuk rasa, berarti melanggar hukum. "Tapi ingat, yang saya maksud unjuk rasa, bukan perusuh atau tindakan anarkis," terang mantan Komisioner Hak Asasi Manusia ini.
Ditambahkannya, di dalam undang-undang dijelaskan definisi unjuk rasa dan itu demokrasi. "Tetapi, yang terjadi dan saya heran (aksi di Unhas). Biasanya Unhas tidak seperti itu. Biasanya kampus yang lain dulu baru Unhas. (Ini) Langsung sangat
anarkis dan membakar mobil. Karena itu perlu kita pisahkan, mana demo atau unjuk rasa dan mana perusuh. Kalau sudah membakar mobil, merusak barang atau mengganggu ketertiban umum, itu sudah perusuh. Di negara manapun seperti itu," tandasnya.
Dalam setiap aksi ada rambu-rambu hukum setiap tindakan yang perlu ditaati. Memang, antara demo dan anarkis perbedaannya sangat tipis. Tapi, yang tipis itulah dipertahankan saat membawakan suara (aspirasi). "Saya pikir (aksi di Unhas) bukan suara mahasiswa secara keseluruhan. Tapi, ada satu atau dua orang provokator. Sehari sebelum demo, saya mengajar yang diikuti 400 orang mahasiswa. Ada yang bertanya mengenai kenaikan BBM dan bagaimana kalau mereka ingin menyalurkan aspirasi" Saya bilang silahkan. Itu hak demokrasi Anda. Tapi, dengan cara-cara yang demokratis. Tidak sampai merusak dan mengganggu ketertiban umum, apalagi sampai membakar mobil. Apakah si pemilik mobil itu yang akan menaikkan BBM. Apa hubungannya?," paparnya.
Perbuatan yang dilakukan oknum mahasiswa di depan Pintu I Unhas, diakuinya, jelas merupakan tindak pidana. Itu bisa kena dan masuk pasal 135 KUH Pidana, bisa masuk ke situ. Jelas dan pasti itu merupakan tindak kejahatan, tapi ingat bukan demonya. Tindakan anarkis merupakan suatu kejahatan. Namanya kejahatan, juga sama dengan koruptor. "Korupsi sama saja dengan mereka yang membakar mobil. Sama saja dengan pemerkosaan," imbuhnya.
Mengenai apakah korban pengrusakan sudah melapor atau belum, sambungnya, secara lisan baru pihak Pertamina yang menyampaikan. Itu disampaikan saat pihak Pertamina melakukan audiens dengan Kapolda. "Baru ada penyampaian ke Kapolda," timpalnya. Pengamanan terhadap sejumlah objek-objek vital, tutur Muhammad Siswa, sudah dilakukan. "Setiap ada tindakan anarkis, maka harus ditindak,"
Informasi yang didapatkan, pihak kepolisian masih melakukan penyelidikan. Bahkan, disinyalir ada lima nama yang diidentifikasi terlibat dalam kerusuhan tersebut. Hasil koordinasi jelang kenaikan BBM 1 April, mendatang, dan persetujuan serta arahan Asisten Operasional Mabes Polri, diperintahkan untuk dilakukan pengamanan SPBU secara terbuka. Petugas kepolisian akan dibantu dengan personil TNI dari Kodam VII Wirabuana.
Hasil rapat koordinasi sekitar pukul 13.30 Wita, kemarin, menyebutkan, Kapolrestabes dan Kapolres se Sulsel diperintahkan untuk melakukan koordinasi dengan Dandim setempat, dan menugaskan minimal dua personil Polri dan dua personil TNI untuk pengamanan terbuka 1 x 24 jam. Jika situasi keamanan berkembang dan rawan maka dapat menambah kekuatan personil polri dan TNI yang melaksanakan Pengamanan. (abg)
Karena itu oknum mahasiswa yang melakukan tindakan tersebut harus ditindak secara hukum. Pengamat Hukum, Prof. Achmad Ali, mengatakan, saat era orde baru atau saat dirinya masih berstatus mahasiswa tidak ada aksi-aksi seperti itu. Aksi demontrasi dilakukan secara baik-baik. Mahasiswa berorasi di sebuah mimbar dengan kalimat-kalimat yang baik.
Mahasiswa yang ingin berunjukrasa ke luar kampus pun untuk membawa petisi ke DPRD, dibatasi. Hanya diwakilkan sekitar 20-an orang mahasiswa. Meski demikian, dikisahkannya, mahasiswa tetap ditangkap. Dijebloskan ke dalam penjara tanpa terlebih dulu diadili. Bahkan, setelah dilepas, kata maaf pun tidak ada.
Menurut hukum, kata Guru Besar Fakultas Hukum Unhas ini, unjuk rasa atau demo merupakan Hak Asasi Manusia. Itu ditegaskan dalam undang-undang. Siapa yang menghalangi aksi unjuk rasa, berarti melanggar hukum. "Tapi ingat, yang saya maksud unjuk rasa, bukan perusuh atau tindakan anarkis," terang mantan Komisioner Hak Asasi Manusia ini.
Ditambahkannya, di dalam undang-undang dijelaskan definisi unjuk rasa dan itu demokrasi. "Tetapi, yang terjadi dan saya heran (aksi di Unhas). Biasanya Unhas tidak seperti itu. Biasanya kampus yang lain dulu baru Unhas. (Ini) Langsung sangat
anarkis dan membakar mobil. Karena itu perlu kita pisahkan, mana demo atau unjuk rasa dan mana perusuh. Kalau sudah membakar mobil, merusak barang atau mengganggu ketertiban umum, itu sudah perusuh. Di negara manapun seperti itu," tandasnya.
Dalam setiap aksi ada rambu-rambu hukum setiap tindakan yang perlu ditaati. Memang, antara demo dan anarkis perbedaannya sangat tipis. Tapi, yang tipis itulah dipertahankan saat membawakan suara (aspirasi). "Saya pikir (aksi di Unhas) bukan suara mahasiswa secara keseluruhan. Tapi, ada satu atau dua orang provokator. Sehari sebelum demo, saya mengajar yang diikuti 400 orang mahasiswa. Ada yang bertanya mengenai kenaikan BBM dan bagaimana kalau mereka ingin menyalurkan aspirasi" Saya bilang silahkan. Itu hak demokrasi Anda. Tapi, dengan cara-cara yang demokratis. Tidak sampai merusak dan mengganggu ketertiban umum, apalagi sampai membakar mobil. Apakah si pemilik mobil itu yang akan menaikkan BBM. Apa hubungannya?," paparnya.
Perbuatan yang dilakukan oknum mahasiswa di depan Pintu I Unhas, diakuinya, jelas merupakan tindak pidana. Itu bisa kena dan masuk pasal 135 KUH Pidana, bisa masuk ke situ. Jelas dan pasti itu merupakan tindak kejahatan, tapi ingat bukan demonya. Tindakan anarkis merupakan suatu kejahatan. Namanya kejahatan, juga sama dengan koruptor. "Korupsi sama saja dengan mereka yang membakar mobil. Sama saja dengan pemerkosaan," imbuhnya.
Mengenai apakah korban pengrusakan sudah melapor atau belum, sambungnya, secara lisan baru pihak Pertamina yang menyampaikan. Itu disampaikan saat pihak Pertamina melakukan audiens dengan Kapolda. "Baru ada penyampaian ke Kapolda," timpalnya. Pengamanan terhadap sejumlah objek-objek vital, tutur Muhammad Siswa, sudah dilakukan. "Setiap ada tindakan anarkis, maka harus ditindak,"
Informasi yang didapatkan, pihak kepolisian masih melakukan penyelidikan. Bahkan, disinyalir ada lima nama yang diidentifikasi terlibat dalam kerusuhan tersebut. Hasil koordinasi jelang kenaikan BBM 1 April, mendatang, dan persetujuan serta arahan Asisten Operasional Mabes Polri, diperintahkan untuk dilakukan pengamanan SPBU secara terbuka. Petugas kepolisian akan dibantu dengan personil TNI dari Kodam VII Wirabuana.
Hasil rapat koordinasi sekitar pukul 13.30 Wita, kemarin, menyebutkan, Kapolrestabes dan Kapolres se Sulsel diperintahkan untuk melakukan koordinasi dengan Dandim setempat, dan menugaskan minimal dua personil Polri dan dua personil TNI untuk pengamanan terbuka 1 x 24 jam. Jika situasi keamanan berkembang dan rawan maka dapat menambah kekuatan personil polri dan TNI yang melaksanakan Pengamanan. (abg)
Wujudkan UNDIP Menuju Kampus Berkelas Dunia
INILAH.COM,Semarang - Predikat world class university
(kampus berkelas dunia) merupakan idaman bagi setiap perguruan tinggi
di seluruh dunia, termasuk Universitas Diponegoro (UNDIP) di Jawa
Tengah, Semarang.
Pasalnya, dengan predikat ini, kompetensi sebuah perguruan tinggi tidak hanya diakui secara nasional, namun juga telah dianggap pantas untuk bersaing dan bersanding dengan perguruan tinggi terbaik dunia.
Bagi Indonesia, ini merupakan hal yang penting. Tidak hanya dapat menaikan kualitas pendidikan bagi generasi muda, namun juga dapat mengenalkan Indonesia ke mata dunia. Pada akhirnya, negara ini tidak lagi dipandang sebelah mata di kancah Internasional.
Menuju kampus yang berkelas dunia bukan perkara mudah. Namun sangat tergantung dari sarana dan prasarana yang memadahi di universitas tersebut.
Menanggapi hal tersebut, Bakti Pendidikan Djarum Foundation yang memang concern terhadap dunia pendidikan merealisasikan dukungannya dengan memberikan bantuan pembangunan Gedung C Fakultas Ekonomika dan Bisnis Universitas Diponegoro (UNDIP), lengkap dengan berbagai fasilitas penunjang guna mendukung proses belajar mengajar.
"Gedung baru dan beragam fasilitas Hi Tech yang ada di Fakultas Ekonomika dan Bisnis UNDIP saat ini selain sangat membantu proses belasajar mengajar juga akan mendukung meralisasikan impian menuju world class university," kata Dekan Fakultas Ekonomi Bisnis UNDIP, Mohamad Nasir.
Nasir menjelaskan Pembangunan Gedung C ini dimulai pada Juni 2011 dan selesai pada November lalu. Namun, gedung yang sudah rampung ini tidak bisa digunakan untuk perkuliahan.
Karena bantuan dari Djarum, seperti 1.000 bangku, komputer, dan fasilitas roof top untuk bersantai bagi mahasiswa, gedung C FEB bisa beroperasi.
"Intinya, perkembangan FEB tidak terlepas dari dukungan berbagai pihak. Dengan adanya pembangunan ini diharapkan dapat meningkatkan kualitas layanan bagi mahasiswa dan masyarakat pada umumnya," jelasnya.
Sementara itu, Primadi H. Serad, Program Director Bakti Pendidikan Djarum Foundation menambahkan kepedulian ini adalah untuk memajukan kualitas pendidikan di Indonesia. Karena pendidikan merupakan kunci bagi suatu bangsa untuk dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat dalam mewujudkan masa depan yang lebih baik.
“Kami mendukung Universitas Diponegoro untuk mencapai predikat world class university, dan kami mengharapkan nantinya hal tersebut dapat turut menaikkan kualitas dan nama Indonesia di mata dunia,” ungkap Primadi dalam siaran pers yang diterima INILAH.COM, Kamis (22/3).
Selain pemberian bantuan ini, sambung Primadi, Djarum Foundation secara konsisten turut serta dalam meningkatkan kualitas dunia pendidikan Indonesia melalui program Djarum Beasiswa Plus. [mor]
Pasalnya, dengan predikat ini, kompetensi sebuah perguruan tinggi tidak hanya diakui secara nasional, namun juga telah dianggap pantas untuk bersaing dan bersanding dengan perguruan tinggi terbaik dunia.
Bagi Indonesia, ini merupakan hal yang penting. Tidak hanya dapat menaikan kualitas pendidikan bagi generasi muda, namun juga dapat mengenalkan Indonesia ke mata dunia. Pada akhirnya, negara ini tidak lagi dipandang sebelah mata di kancah Internasional.
Menuju kampus yang berkelas dunia bukan perkara mudah. Namun sangat tergantung dari sarana dan prasarana yang memadahi di universitas tersebut.
Menanggapi hal tersebut, Bakti Pendidikan Djarum Foundation yang memang concern terhadap dunia pendidikan merealisasikan dukungannya dengan memberikan bantuan pembangunan Gedung C Fakultas Ekonomika dan Bisnis Universitas Diponegoro (UNDIP), lengkap dengan berbagai fasilitas penunjang guna mendukung proses belajar mengajar.
"Gedung baru dan beragam fasilitas Hi Tech yang ada di Fakultas Ekonomika dan Bisnis UNDIP saat ini selain sangat membantu proses belasajar mengajar juga akan mendukung meralisasikan impian menuju world class university," kata Dekan Fakultas Ekonomi Bisnis UNDIP, Mohamad Nasir.
Nasir menjelaskan Pembangunan Gedung C ini dimulai pada Juni 2011 dan selesai pada November lalu. Namun, gedung yang sudah rampung ini tidak bisa digunakan untuk perkuliahan.
Karena bantuan dari Djarum, seperti 1.000 bangku, komputer, dan fasilitas roof top untuk bersantai bagi mahasiswa, gedung C FEB bisa beroperasi.
"Intinya, perkembangan FEB tidak terlepas dari dukungan berbagai pihak. Dengan adanya pembangunan ini diharapkan dapat meningkatkan kualitas layanan bagi mahasiswa dan masyarakat pada umumnya," jelasnya.
Sementara itu, Primadi H. Serad, Program Director Bakti Pendidikan Djarum Foundation menambahkan kepedulian ini adalah untuk memajukan kualitas pendidikan di Indonesia. Karena pendidikan merupakan kunci bagi suatu bangsa untuk dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat dalam mewujudkan masa depan yang lebih baik.
“Kami mendukung Universitas Diponegoro untuk mencapai predikat world class university, dan kami mengharapkan nantinya hal tersebut dapat turut menaikkan kualitas dan nama Indonesia di mata dunia,” ungkap Primadi dalam siaran pers yang diterima INILAH.COM, Kamis (22/3).
Selain pemberian bantuan ini, sambung Primadi, Djarum Foundation secara konsisten turut serta dalam meningkatkan kualitas dunia pendidikan Indonesia melalui program Djarum Beasiswa Plus. [mor]
Waspada, Aksi Pencurian Barang dalam Mobil
VIVAnews - Waspadai pencurian terhadap barang di dalam mobil yang ditinggal di parkiran. Wartawan Jawa Pos,
Dimas Ginanjar, baru saja mengalaminya. Sejumlah peralatan liputan
seperti kamera SLR dan laptop raib digondol maling yang memecah kaca
mobilnya.
Ceritanya, sekitar pukul 12.00 WIB, Jumat 23 Maret 2012, Dimas dan tiga anggota keluarganya berangkat salat Jumat di masjid Al Jihad, Kranggan, Kecamatan Jati Sampurna, Kota Bekasi. Tas berisi kamera diletakkan di bagasi ditutupi dengan handuk dan tumpukan tas lainnya.
"Sampai di masjid, saya parkir mobil di sisi Jalan Garuda 10. Padatnya parkiran oleh jamaah lainnya membuat mobil saya mendapat parkir di sisi belakang dan paling ujung. Jarak dengan masjid kira-kira 50 meter," kata Dimas.
Usai salat Jumat, sekitar pukul 12.40 WIB, Dimas kembali ke parkiran. Dia mendapati handuk yang tadinya di dalam mobil sudah berada di sisi luar kiri mobil. "Kaca belakang sebelah kiri Avanza sudah hancur," katanya.
Dia menduga, pelaku mengambil barang usai memecah kaca dengan benda keras dan didorong. Dimas kehilangan tas berisi laptop compaq core i5, Nikon D7000, lensa fix Nikon 50mm F:1,8, lensa Sigma 70-300mm, buku tabungan, dan beberapa barang berharga hilang. "Kerugian diperkirakan mencapai Rp20 juta," ujarnya.
Dimas langsung melapor ke Pos Polisi Jati Sampurna. Petugas yang menemuinya menyuruh lapor ke Polsek Pondok Gede. "Tidak ada pemeriksaan lain kecuali data-data standar seperti nama, alamat, dan inventaris barang kehilangan yang digunakan untuk membuat laporan kehilangan barang," katanya. Malam ini, Dimas juga melaporkan kejadian itu ke Polres Bekasi. (art)
Ceritanya, sekitar pukul 12.00 WIB, Jumat 23 Maret 2012, Dimas dan tiga anggota keluarganya berangkat salat Jumat di masjid Al Jihad, Kranggan, Kecamatan Jati Sampurna, Kota Bekasi. Tas berisi kamera diletakkan di bagasi ditutupi dengan handuk dan tumpukan tas lainnya.
"Sampai di masjid, saya parkir mobil di sisi Jalan Garuda 10. Padatnya parkiran oleh jamaah lainnya membuat mobil saya mendapat parkir di sisi belakang dan paling ujung. Jarak dengan masjid kira-kira 50 meter," kata Dimas.
Usai salat Jumat, sekitar pukul 12.40 WIB, Dimas kembali ke parkiran. Dia mendapati handuk yang tadinya di dalam mobil sudah berada di sisi luar kiri mobil. "Kaca belakang sebelah kiri Avanza sudah hancur," katanya.
Dia menduga, pelaku mengambil barang usai memecah kaca dengan benda keras dan didorong. Dimas kehilangan tas berisi laptop compaq core i5, Nikon D7000, lensa fix Nikon 50mm F:1,8, lensa Sigma 70-300mm, buku tabungan, dan beberapa barang berharga hilang. "Kerugian diperkirakan mencapai Rp20 juta," ujarnya.
Dimas langsung melapor ke Pos Polisi Jati Sampurna. Petugas yang menemuinya menyuruh lapor ke Polsek Pondok Gede. "Tidak ada pemeriksaan lain kecuali data-data standar seperti nama, alamat, dan inventaris barang kehilangan yang digunakan untuk membuat laporan kehilangan barang," katanya. Malam ini, Dimas juga melaporkan kejadian itu ke Polres Bekasi. (art)
"Tomcat" Takut Sinar Matahari
Jakarta (ANTARA) - Menteri Koordinator bidang
Kesejahteraan Rakyat (Menko Kesra) Agung Laksono mengatakan serangga
"tomcat" atau kumbang rove yang memiliki racun penyebab luka pada kulit
manusia, takut pada sinar matahari.
"Tomcat takut pada sinar matahari meskipun dia suka pada cahaya lampu," kata Agung Laksono di Jakarta, Kamis. Untuk itu, Agung meminta masyarakat mewaspadai tomcat di daerah yang lembab dan tidak terpapar sinar matahari.
"Masyarakat sendiri diimbau untuk kerap menutup pintu dan bila ada jendela diberi kasa nyamuk untuk mencegah kumbang itu masuk," katanya.
Selain itu, masyarakat juga diimbau untuk tidur menggunakan kelambu jika di daerahnya tengah mewabah serangan kumbang tersebut.
Agung mengatakan, Kementerian Kesehatan dan Kementerian Pertanian telah melakukan koordinasi untuk menanggulangi serangan tomcat.
"Salah satu upaya penanggulangan adalah penyemprotan insektisida dan sosialisasi kepada masyarakat," katanya.
Masyarakat, tambah Agung harus menjaga kebersihan rumah dan lingkungan terutama tanaman yang tidak terawat yang ada di sekitar rumah karena bisa menjadi tempat kumbang Paederus.
Selain itu, masyarakat juga dilarang menggosok kulit atau mata bila bersentuhan dengan kumbang tomcat.
"Bila kumbang ini berada di kulit kita, singkirkan dengan hati-hati, dengan meniup atau mengunakan kertas untuk mengambil kumbang," katanya.
Selain itu, dia juga mengimbau untuk segera beri air mengalir beserta sabun pada kulit yang bersentuhan dengan serangga itu. (rr)
Jumat, 23 Maret 2012
TNI hanya jaga objek vital
Jakarta (ANTARA
News) - Menteri Koordinator Politik, Hukum dan Keamanan, Djoko Suyanto,
menegaskan, penjagaan anggota TNI di depan Istana Negara tidak lebih
dari upaya menjaga objek-objek vital mengingat kerumunan atau aksi
demonstrasi bisa memunculkan potensi gangguan keamanan.
"Mau 100.000 atau 500.000 orang dan tak ada ekses, TNI pun buat apa menjaga (demonstrasi). Tapi, potensi ancaman harus diwaspadai," kata Djoko usai menutup acara Jakarta International Defense Dialogue (JIDD), di Jakarta Convention Center (JCC), Jumat.
Menurut dia, TNI sebenarnya belum menurunkan pasukan, tetapi hanya mendekat ke objek yang berpotensi terhadap ancaman keamanan. Hal itu dilakukan untuk menghindari pengerahan pasukan yang terlalu lama jika terjadi ancaman.
"Kita tahu bahwa markas TNI jauh di luar kota. Jika tak disiapkan, TNI akan terlambat," jelasnya.
Ia menyebutkan, sesuai UU TNI, TNI berkewajiban menjaga objek-objek vital seperti istana negara, bandara, jalan tol maupun stasiun. Untuk penjagaan Istana, TNI bahkan boleh menjaga hingga 100 meter di sekitarnya.
Panglima TNI, Laksamana TNI Agus Suhartono, mengatakan, TNI perlu menjaga masyarakat yang berunjuk rasa agar tidak terjebak tindakan melanggar hukum.
"Kalau anarkis kan melanggar hukum. Kita jaga supaya mereka tak melakukannya," kata Panglima.
Kepala Pusat Penerangan Mabes TNI, Laksamana Muda Iskandar Sitompul, menambahkan, pasukan TNI yang menjaga TNI tak dilengkapi dengan senjata api. "Pasukan TNI hanya membawa tameng dan pentungan," ujarnya.
Selain Istana Negara, saat ini TNI juga menjaga bunker-bunker BBM, kantor Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral, Bandara Soekarno-Hatta, dan Pelabuhan Tanjung Priok.
"Itu wajib dijaga. Di setiap provinsi dan perusahaan swasta pun, TNI sudah mempersiapkan pasukan yang stand by di dekat objek vital," kata Iskandar.
"Mau 100.000 atau 500.000 orang dan tak ada ekses, TNI pun buat apa menjaga (demonstrasi). Tapi, potensi ancaman harus diwaspadai," kata Djoko usai menutup acara Jakarta International Defense Dialogue (JIDD), di Jakarta Convention Center (JCC), Jumat.
Menurut dia, TNI sebenarnya belum menurunkan pasukan, tetapi hanya mendekat ke objek yang berpotensi terhadap ancaman keamanan. Hal itu dilakukan untuk menghindari pengerahan pasukan yang terlalu lama jika terjadi ancaman.
"Kita tahu bahwa markas TNI jauh di luar kota. Jika tak disiapkan, TNI akan terlambat," jelasnya.
Ia menyebutkan, sesuai UU TNI, TNI berkewajiban menjaga objek-objek vital seperti istana negara, bandara, jalan tol maupun stasiun. Untuk penjagaan Istana, TNI bahkan boleh menjaga hingga 100 meter di sekitarnya.
Panglima TNI, Laksamana TNI Agus Suhartono, mengatakan, TNI perlu menjaga masyarakat yang berunjuk rasa agar tidak terjebak tindakan melanggar hukum.
"Kalau anarkis kan melanggar hukum. Kita jaga supaya mereka tak melakukannya," kata Panglima.
Kepala Pusat Penerangan Mabes TNI, Laksamana Muda Iskandar Sitompul, menambahkan, pasukan TNI yang menjaga TNI tak dilengkapi dengan senjata api. "Pasukan TNI hanya membawa tameng dan pentungan," ujarnya.
Selain Istana Negara, saat ini TNI juga menjaga bunker-bunker BBM, kantor Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral, Bandara Soekarno-Hatta, dan Pelabuhan Tanjung Priok.
"Itu wajib dijaga. Di setiap provinsi dan perusahaan swasta pun, TNI sudah mempersiapkan pasukan yang stand by di dekat objek vital," kata Iskandar.
YLKI: optimalkan pengawasan jelang kenaikan harga BBM
Jakarta (ANTARA
News) - Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia (YLKI) meminta aparat
kepolisian mengoptimalkan pengawasan menjelang kenaikan harga bahan
bakar minyak (BBM) bersubsidi tanggal 1 April 2012.
Menurut Pengurus Harian YLKI, Tulus Abadi di Jakarta, Jumat, pengetatan pengawasan diperlukan untuk mengantisipasi kemungkinan munculnya aksi pembelian secara berlebihan dan penimbunan BBM.
"Aparat kepolisian mesti menjalankan fungsinya menjaga agar tidak terjadi penyalahgunaan BBM di lapangan," katanya.
Pemerintah, kata dia, harus menempatkan aparat kepolisian di stasiun-stasiun pengisian bahan bakar umum (SPBU) dan titik-titik rawan lainnya.
"Kondisi ini diciptakan sendiri oleh pemerintah, sehingga pemerintah harus punya strategi agar dampaknya tidak tereskalasi," ujarnya.
Ia juga menghimbau masyarakat tidak melakukan membeli BBM dalam jumlah berlebihan menjelang kenaikan harga karena justru akan mendorong kenaikan harga.
Tulus menjelaskan pula bahwa saat ini pasokan BBM sebenarnya masih cukup aman namun variasi harganya cukup tinggi sehingga memicu munculnya penyalahgunaan, termasuk penjualan ke luar negeri.
Ia mengatakan tingkat penyelundupan BBM di wilayah yang berbatasan dengan Filipina, Malaysia, dan Singapura cukup tinggi karena harga bahan bakar di negara-negara itu lebih mahal, sampai Rp15.000 per liter di Filipina dan Malaysia.(K007)
Menurut Pengurus Harian YLKI, Tulus Abadi di Jakarta, Jumat, pengetatan pengawasan diperlukan untuk mengantisipasi kemungkinan munculnya aksi pembelian secara berlebihan dan penimbunan BBM.
"Aparat kepolisian mesti menjalankan fungsinya menjaga agar tidak terjadi penyalahgunaan BBM di lapangan," katanya.
Pemerintah, kata dia, harus menempatkan aparat kepolisian di stasiun-stasiun pengisian bahan bakar umum (SPBU) dan titik-titik rawan lainnya.
"Kondisi ini diciptakan sendiri oleh pemerintah, sehingga pemerintah harus punya strategi agar dampaknya tidak tereskalasi," ujarnya.
Ia juga menghimbau masyarakat tidak melakukan membeli BBM dalam jumlah berlebihan menjelang kenaikan harga karena justru akan mendorong kenaikan harga.
Tulus menjelaskan pula bahwa saat ini pasokan BBM sebenarnya masih cukup aman namun variasi harganya cukup tinggi sehingga memicu munculnya penyalahgunaan, termasuk penjualan ke luar negeri.
Ia mengatakan tingkat penyelundupan BBM di wilayah yang berbatasan dengan Filipina, Malaysia, dan Singapura cukup tinggi karena harga bahan bakar di negara-negara itu lebih mahal, sampai Rp15.000 per liter di Filipina dan Malaysia.(K007)
Polres Sampang tangkap penimbun BBM
Sampang (ANTARA
News) - Petugas kepolisian dari jajaran Polres Sampang, Madura,
menangkap tiga orang yang diduga hendak menimbun bahan bakar minyak
(BBM).
Kepada pers di Sampang, Jumat, Kepala Bagian Operasional (Kabag Ops) Kompol Danuri ketiganya tertangkap petugas yang sedang berpatroli ke stasiun pengisian bahan bakar umum (SPBU).
"Personel kami menemukan warga yang mengangkut BBM dalam jumlah banyak di tiga lokasi SPBU di Sampang," katanya.
Ia menambahkan ketiga penimbun BBM tertangkap di SPBU Pangelen, SPBU Ketapang dan SPBU Kota Sampang dengan barang bukti 260 liter dan 190 liter BBM.
Dalam pengembangan penyidikan lebih lanjut, polisi juga menemukan 31 jerigen dan dua drum penuh berisikan BBM jenis bensin di salah satu rumah tersangka.
Ketiga orang pelaku penimbunan BBM itu masing-masing berisial AS (40), HS (50) dan RD (55) dan saat ini ditetapkan sebagai tersangka.
Mereka terancam jeratan hukuman tiga tahun penjara jika terbukti melanggar Pasal 53 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Migas.(ANT)
Kepada pers di Sampang, Jumat, Kepala Bagian Operasional (Kabag Ops) Kompol Danuri ketiganya tertangkap petugas yang sedang berpatroli ke stasiun pengisian bahan bakar umum (SPBU).
"Personel kami menemukan warga yang mengangkut BBM dalam jumlah banyak di tiga lokasi SPBU di Sampang," katanya.
Ia menambahkan ketiga penimbun BBM tertangkap di SPBU Pangelen, SPBU Ketapang dan SPBU Kota Sampang dengan barang bukti 260 liter dan 190 liter BBM.
Dalam pengembangan penyidikan lebih lanjut, polisi juga menemukan 31 jerigen dan dua drum penuh berisikan BBM jenis bensin di salah satu rumah tersangka.
Ketiga orang pelaku penimbunan BBM itu masing-masing berisial AS (40), HS (50) dan RD (55) dan saat ini ditetapkan sebagai tersangka.
Mereka terancam jeratan hukuman tiga tahun penjara jika terbukti melanggar Pasal 53 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Migas.(ANT)
RI-China sepakat tingkatkan kemitraan strategis
Beijing (ANTARA
News) - Pemerintah Indonesia dan Pemerintah China sepakat untuk
meningkatkan kerja sama dan kemitraan strategis di berbagai bidang.
Presiden Susilo Bambang Yudhoyono dalam pertemuan bilateral kedua negara di "The Great Hall of People" Beijing, Jumat, menegaskan, Indonesia selalu bersemangat untuk meningkatkan kemitraan dengan China.
"Kami punya energi untuk terus bekerja sama dan meningkatkan kemitraan strategis," kata Yudhoyono.
Yudhoyono juga mengucapkan terima kasih untuk semangat dan sambutan masyarakat China terkait upaya peningkatan kerja sama itu.
Sementara itu, Presiden Hu Jintao dalam pengantar pertemuan bilateral mengatakan, peningkatan kemitraan kedua negara adalah suatu keniscayaan.
Selain itu, Hu Jintao juga berniat untuk bertukar pandangan dengan Presiden Yudhoyono tentang berbagai isu yang berkembang di tingkat regional dan global.
Niat untuk menjalin kerja sama itu juga diungkapkan oleh Presiden Yudhoyono saat bertemu sejumlah pengusaha asal China dan Indonesia di Beijing.
"Saya mengundang untuk sebuah kerja sama yang lebih erat," katanya.
Yudhoyono mengatakan, Indonesia adalah negara yang memiliki fundamental ekonomi yang baik. Oleh karena itu, investor asal China tidak perlu ragu untuk menanamkan modal di Indonesia.
Saat ini, katanya, Indonesia sedang menerapkan Masterplan Percepatan dan Perluasan Pembangunan Ekonomi Indonesia (MP3EI).
Masterplan itu mencakup rencana pembangunan di enam koridor dan sejumlah klaster di seluruh Indonesia.
Yudhoyono mengatakan, Indonesia sangat prospektif bagi investor karena memiliki sejumlah kelebihan, antara lain sumber daya alam, sumber daya manusia, pertumbuhan ekonomi yang baik, serta kelas menengah dan daya beli yang terus meningkat.
(F008*R018/Z003)
Presiden Susilo Bambang Yudhoyono dalam pertemuan bilateral kedua negara di "The Great Hall of People" Beijing, Jumat, menegaskan, Indonesia selalu bersemangat untuk meningkatkan kemitraan dengan China.
"Kami punya energi untuk terus bekerja sama dan meningkatkan kemitraan strategis," kata Yudhoyono.
Yudhoyono juga mengucapkan terima kasih untuk semangat dan sambutan masyarakat China terkait upaya peningkatan kerja sama itu.
Sementara itu, Presiden Hu Jintao dalam pengantar pertemuan bilateral mengatakan, peningkatan kemitraan kedua negara adalah suatu keniscayaan.
Selain itu, Hu Jintao juga berniat untuk bertukar pandangan dengan Presiden Yudhoyono tentang berbagai isu yang berkembang di tingkat regional dan global.
Niat untuk menjalin kerja sama itu juga diungkapkan oleh Presiden Yudhoyono saat bertemu sejumlah pengusaha asal China dan Indonesia di Beijing.
"Saya mengundang untuk sebuah kerja sama yang lebih erat," katanya.
Yudhoyono mengatakan, Indonesia adalah negara yang memiliki fundamental ekonomi yang baik. Oleh karena itu, investor asal China tidak perlu ragu untuk menanamkan modal di Indonesia.
Saat ini, katanya, Indonesia sedang menerapkan Masterplan Percepatan dan Perluasan Pembangunan Ekonomi Indonesia (MP3EI).
Masterplan itu mencakup rencana pembangunan di enam koridor dan sejumlah klaster di seluruh Indonesia.
Yudhoyono mengatakan, Indonesia sangat prospektif bagi investor karena memiliki sejumlah kelebihan, antara lain sumber daya alam, sumber daya manusia, pertumbuhan ekonomi yang baik, serta kelas menengah dan daya beli yang terus meningkat.
(F008*R018/Z003)
Nyepi di Bali, Dua Kelompok Warga Bentrok
VIVAnews - Dua kelompok warga terlibat bentrok di
Kecamatan Seririt, Kabupaten Buleleng, Bali, dinihari tadi. Bentrok
pecah menjelang umat Hindu Bali menjalankan Catur Brata penyepian.
Diduga bentrok akibat salah paham dua kelompok pemuda di Jalan Diponegoro antara kampung Madura dan kampung Patemon. Akibat bentrok dua kelompok itu, tiga orang mengalami luka-luka.
Mereka di antaranya adalah Jaya Sanjaya mengalami luka pada mulut, Arifin yang mengalami luka pada wajah akibat terkena lemparan batu, dan Rahmat, yang mengalami luka pada mulutnya.
Peristiwa bentrok itu terjadi selama hampir tiga jam, mulai pukul 01.00 WITA hingga pukul 04.00 WITA. Menurut warga kampung Madura yang berhasil dihubungi, Abdul Rahman, bentrokan bermula saat pemuda dari Desa Petemon menaiki sepeda motor dalam kondisi mabuk sembari berteriak-teriak menantang warga kampung Madura.
"Mereka menaiki motor dengan suara yang meraung-raung. Tak hanya sekali, tapi beberapa kali bolak-balik ke kampung kami," imbuhnya.
Saat bertemu sejumlah pemuda setempat terjadi ketegangan berujung pemukulan. Melihat ada warga dianiaya, warga lainnya langsung datang membantu, sehingga para pelaku kabur.
Tak berselang lama, datang massa dalam jumlah besar ke kampung Madura dan langsung melakukan penyerangan. Mereka melempari dengan batu ke arah warga.
Warga kampung Madura yang tidak terima hal itu langsung melakukan serangan balik guna mempertahankan diri. Akhirnya petugas Polsek Seririt dibantu Polres Buleleng datang membantu guna mengendalikan situasi.
Pecalang gadungan diamankan
Sementara itu, seorang pria di Denpasar diamankan polisi lantaran diketahui menjadi pecalang gadungan saat hari raya Nyepi. Hingga kini, polisi masih belum bersedia membeber identitas dan kronologi bagaimana sampai pelaku ditangkap saat umat Hindu melaksanakan Catur Brata penyepian.
"Soal itu (pecalang gadungan) silakan tanya langsung ke Polresta Denpasar," kata Kabid Humas Polda Bali Komisaris Besar Hariadi yang dihubungi VIVAnews, Jumat 23 Maret 2012. Namun, Kasubag Humas Polresta Denpasar AKP Ida Bagus Made Sarjana belum berhasil dikonfirmasi terkait hal itu, lantaran tidak kunjung mengangkat telepon.
Informasi dihimpun menyebutkan, pagi tadi pelaku yang berpakaian ala pecalang diamankan pecalang Desa Adat Kesiman, karena gelagatnya mencurigakan.
Hingga saat ini, pelaku masih diamankan di Mapolsek Denpasar Timur untuk penanganan lebih lanjut. Penangkapan seseorang yang berlagak pecalang sungguhan dibenarkan Ketua Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB) Bali Ida Bagus Wiana.
"Biasalah orang ini ingin memanfaatkan situasi saat umat merayakan hari Nyepi dengan berlagak pecalang sungguhan," kata Wiana.
Menurut dia, saat perayaan Nyepi yang berlangsung khidmat itu, selalu saja ada pihak yang ingin memanfaatkan situasi demi kepentingan tertentu, seperti dilakukan pelaku. Sejauh ini, belum diketahui motif pecalang palsu tersebut, karena masih dalam penyelidikan pihak kepolisian.
Guna menghindari hal tidak diinginkan, dia meminta agar semua pihak menghargai posisinya masing-masing. "Polisi tetaplah pakai seragam resmi polisi ,tidak perlu pakai baju pecalang. Semua sudah punya tugas masing-masing untuk menjaga Bali khususnya sekarang dalam rangka Nyepi," imbuhnya. (art)
Diduga bentrok akibat salah paham dua kelompok pemuda di Jalan Diponegoro antara kampung Madura dan kampung Patemon. Akibat bentrok dua kelompok itu, tiga orang mengalami luka-luka.
Mereka di antaranya adalah Jaya Sanjaya mengalami luka pada mulut, Arifin yang mengalami luka pada wajah akibat terkena lemparan batu, dan Rahmat, yang mengalami luka pada mulutnya.
Peristiwa bentrok itu terjadi selama hampir tiga jam, mulai pukul 01.00 WITA hingga pukul 04.00 WITA. Menurut warga kampung Madura yang berhasil dihubungi, Abdul Rahman, bentrokan bermula saat pemuda dari Desa Petemon menaiki sepeda motor dalam kondisi mabuk sembari berteriak-teriak menantang warga kampung Madura.
"Mereka menaiki motor dengan suara yang meraung-raung. Tak hanya sekali, tapi beberapa kali bolak-balik ke kampung kami," imbuhnya.
Saat bertemu sejumlah pemuda setempat terjadi ketegangan berujung pemukulan. Melihat ada warga dianiaya, warga lainnya langsung datang membantu, sehingga para pelaku kabur.
Tak berselang lama, datang massa dalam jumlah besar ke kampung Madura dan langsung melakukan penyerangan. Mereka melempari dengan batu ke arah warga.
Warga kampung Madura yang tidak terima hal itu langsung melakukan serangan balik guna mempertahankan diri. Akhirnya petugas Polsek Seririt dibantu Polres Buleleng datang membantu guna mengendalikan situasi.
Pecalang gadungan diamankan
Sementara itu, seorang pria di Denpasar diamankan polisi lantaran diketahui menjadi pecalang gadungan saat hari raya Nyepi. Hingga kini, polisi masih belum bersedia membeber identitas dan kronologi bagaimana sampai pelaku ditangkap saat umat Hindu melaksanakan Catur Brata penyepian.
"Soal itu (pecalang gadungan) silakan tanya langsung ke Polresta Denpasar," kata Kabid Humas Polda Bali Komisaris Besar Hariadi yang dihubungi VIVAnews, Jumat 23 Maret 2012. Namun, Kasubag Humas Polresta Denpasar AKP Ida Bagus Made Sarjana belum berhasil dikonfirmasi terkait hal itu, lantaran tidak kunjung mengangkat telepon.
Informasi dihimpun menyebutkan, pagi tadi pelaku yang berpakaian ala pecalang diamankan pecalang Desa Adat Kesiman, karena gelagatnya mencurigakan.
Hingga saat ini, pelaku masih diamankan di Mapolsek Denpasar Timur untuk penanganan lebih lanjut. Penangkapan seseorang yang berlagak pecalang sungguhan dibenarkan Ketua Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB) Bali Ida Bagus Wiana.
"Biasalah orang ini ingin memanfaatkan situasi saat umat merayakan hari Nyepi dengan berlagak pecalang sungguhan," kata Wiana.
Menurut dia, saat perayaan Nyepi yang berlangsung khidmat itu, selalu saja ada pihak yang ingin memanfaatkan situasi demi kepentingan tertentu, seperti dilakukan pelaku. Sejauh ini, belum diketahui motif pecalang palsu tersebut, karena masih dalam penyelidikan pihak kepolisian.
Guna menghindari hal tidak diinginkan, dia meminta agar semua pihak menghargai posisinya masing-masing. "Polisi tetaplah pakai seragam resmi polisi ,tidak perlu pakai baju pecalang. Semua sudah punya tugas masing-masing untuk menjaga Bali khususnya sekarang dalam rangka Nyepi," imbuhnya. (art)
Polisi Amankan Pecalang Palsu
INILAH.COM, Denpasar - Di tengah heningnya seluruh
umat Hindu melaksanakan Berata Penyepian atau Hari Raya Nyepi pada hari
Jumat(23/03/2012), seorang pria di Denpasar malah bikin ulah dengan
menjadi pecalang gadungan (pengamanan adat palsu).
Ia di ketahui menjadi pecalang gadungan oleh Pecalang atau pengamanan adat setempat) karena ketahuan dari kartu pengenal atau Id yang di kenakannya berbeda dari id para pecalang pada umumnya.
Pecalang palsu yang bereaksi di jalanan ini ditangkap para pecalang di Kesiman pemedilan Denpasar sebelum akhirnya diserahkan ke pihak kepolisian Polsek Denpasar Timur. Pihak kepolisian yang masih mendalami kasus ini hingga kini belum mau mengungkap identitas dan kronologis aksi pecalang palsu ini.
"Soal itu (pecalang gadungan) silakan tanya langsung ke Polresta Denpasar, " sergah Kabid Humas Polda Bali Kombes Pol Hariadi dihubungi, Jumat (23/3/2012). Namun dari informasi yang berkembang menyebutkan, pelaku berpakaian ala pecalang diamankan pecalang Desa Adat Kesiman, karena gelagat dan gerak-geriknya mencurigakan.
Pecalang gadungan ini hingga saat ini masih diamankan di Mapolsek Denpasar Timur untuk di mintai keterangannya. Penangkapan seorang pria bak pecalang sungguhan ini, dibenarkan Ketua Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB) Denpasar Ida Bagus Wiana.
Menurutnya, saat Hari Raya Nyepi yang berlangsung khidmat, selalu saja ada pihak-pihak yang ingin memanfaatkan situasi untuk kepentingan tertentu, seperti yang dilakukan oleh pecalang gadungan itu. Gus wiana mengaku belum mengetahui motif pecalang palsu tersebut karena hingga kini masih di periksa intensif oleh pihak kepolisian. [mvi]
Ia di ketahui menjadi pecalang gadungan oleh Pecalang atau pengamanan adat setempat) karena ketahuan dari kartu pengenal atau Id yang di kenakannya berbeda dari id para pecalang pada umumnya.
Pecalang palsu yang bereaksi di jalanan ini ditangkap para pecalang di Kesiman pemedilan Denpasar sebelum akhirnya diserahkan ke pihak kepolisian Polsek Denpasar Timur. Pihak kepolisian yang masih mendalami kasus ini hingga kini belum mau mengungkap identitas dan kronologis aksi pecalang palsu ini.
"Soal itu (pecalang gadungan) silakan tanya langsung ke Polresta Denpasar, " sergah Kabid Humas Polda Bali Kombes Pol Hariadi dihubungi, Jumat (23/3/2012). Namun dari informasi yang berkembang menyebutkan, pelaku berpakaian ala pecalang diamankan pecalang Desa Adat Kesiman, karena gelagat dan gerak-geriknya mencurigakan.
Pecalang gadungan ini hingga saat ini masih diamankan di Mapolsek Denpasar Timur untuk di mintai keterangannya. Penangkapan seorang pria bak pecalang sungguhan ini, dibenarkan Ketua Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB) Denpasar Ida Bagus Wiana.
Menurutnya, saat Hari Raya Nyepi yang berlangsung khidmat, selalu saja ada pihak-pihak yang ingin memanfaatkan situasi untuk kepentingan tertentu, seperti yang dilakukan oleh pecalang gadungan itu. Gus wiana mengaku belum mengetahui motif pecalang palsu tersebut karena hingga kini masih di periksa intensif oleh pihak kepolisian. [mvi]
Napi Kasus Korupsi Tak Dapat Remisi Nyepi
VIVAnews - Direktorat Jenderal Pemasyarakatan
Kementerian Hukum dan HAM, hari ini memberikan remisi khusus kepada 333
orang narapidana (napi) yang beragama Hindu dalam rangka hari raya Nyepi
tahun 2012. Dari jumlah tersebut, lima orang napi mendapatkan remisi
khusus II yakni mendapatkan pengurangan masa hukuman dan langsung
dibebaskan hari ini.
"Kami berikan remisi kepada 333 orang. Sebanyak 328 orang mendapatkan remisi khusus I, dikurangi masa hukumannya dan 5 orang diberikan remisi khusus II dan langsung bebas," kata Dirjen Pemasyarakatan Kemenkumham, Sihabuddin melalui siaran pers di Jakarta, Jumat 23 Maret 2012.
Sihabuddin menjelaskan, napi yang paling banyak mendapat remisi Nyepi tahun 2012 berada di wilayah Bali dengan jumlah 235 orang. Disusul Kalimantan Tengah sebanyak 32 orang napi, Nusa Tenggara Barat 15 orang, dan Sumatera Utara 8 orang.
Remisi Khusus Nyepi ini, dia melanjutkan, diberikan kepada narapidana yang melanggar tindak pidana kejahatan umum. Sementara itu, kepada narapidana yang melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2006 seperti terorisme, narkotika, dan psikotropika, korupsi, kejahatan terhadap keamanan negara dan kejahatan HAM yang berat, serta kejahatan transnasional terorganisasi tidak diberikan remisi. hal itu karena ada kebijakan Menkumham mengenai pengetatan remisi khusus koruptor dan teroris.
"Yang dua tindak pidana itu tidak diberikan remisi karena ada pengetatan," tutur Sihabuddin.
Keputusan Ditjen Pemasyarakatan, Sihabuddin menambahkan, mengacu Keputusan Presiden RI Nomor 174 Tahun 1999 tentang Remisi dan Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1999 tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasyarakatan.
Selain itu, aturan tersebut menyebutkan remisi khusus hari raya Nyepi diberikan kepada narapidana yang beragama Hindu yang sudah menjalani masa pidana lebih dari 6 bulan, berkelakuan baik, dan tidak pernah tercatat di dalam buku register buku register F atau buku catatan pelanggaran disiplin. (art)
"Kami berikan remisi kepada 333 orang. Sebanyak 328 orang mendapatkan remisi khusus I, dikurangi masa hukumannya dan 5 orang diberikan remisi khusus II dan langsung bebas," kata Dirjen Pemasyarakatan Kemenkumham, Sihabuddin melalui siaran pers di Jakarta, Jumat 23 Maret 2012.
Sihabuddin menjelaskan, napi yang paling banyak mendapat remisi Nyepi tahun 2012 berada di wilayah Bali dengan jumlah 235 orang. Disusul Kalimantan Tengah sebanyak 32 orang napi, Nusa Tenggara Barat 15 orang, dan Sumatera Utara 8 orang.
Remisi Khusus Nyepi ini, dia melanjutkan, diberikan kepada narapidana yang melanggar tindak pidana kejahatan umum. Sementara itu, kepada narapidana yang melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2006 seperti terorisme, narkotika, dan psikotropika, korupsi, kejahatan terhadap keamanan negara dan kejahatan HAM yang berat, serta kejahatan transnasional terorganisasi tidak diberikan remisi. hal itu karena ada kebijakan Menkumham mengenai pengetatan remisi khusus koruptor dan teroris.
"Yang dua tindak pidana itu tidak diberikan remisi karena ada pengetatan," tutur Sihabuddin.
Keputusan Ditjen Pemasyarakatan, Sihabuddin menambahkan, mengacu Keputusan Presiden RI Nomor 174 Tahun 1999 tentang Remisi dan Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1999 tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasyarakatan.
Selain itu, aturan tersebut menyebutkan remisi khusus hari raya Nyepi diberikan kepada narapidana yang beragama Hindu yang sudah menjalani masa pidana lebih dari 6 bulan, berkelakuan baik, dan tidak pernah tercatat di dalam buku register buku register F atau buku catatan pelanggaran disiplin. (art)
Didik Minta Para Cagub Bertarung Secara Fair
INILAH.COM, Jakarta - Calon Wakil Gubernur (Cawagub) dari
PKS, Didik J Rachbini meminta semua calon Gubernur bisa berkampanye
secara sehat dan santun. Menurutnya para kandidat lebih baik memikirkan
visi dan misi mereka dari pada saling menyerang satu sama lainnya.
"Saya mengingatkan kepada seluruh bakal calon lain tidak boleh saling mencela, mari kita buktikan dengan konsep program saja. Pada intinya, kita harus bersaing dengan sehat, fair, baik dan santun. Karena Jakarta ini harus ditata dengan pola yang santun, jadi tidak perlu lagi bicara soal rasisme," jelas Cawagub Didik J Rachbini, di Gedung Jakarta Media Center (JMC), Kebon Sirih, Jakarta, Kamis, (22/3/2012).
Didik mengaku enggan berkomentar tentang salah satu pesaingnya yaitu Fauzi Bowo yang saat ini sedang memimpin kota Jakarta. "Jangan nyerang orang lain, tapi masyarakat Jakarta yang tinggal di gedung mewah ber-AC itu kalau keluar bikin macet gak karu-karuan, tidak bermartabat sehingga harus diubah," tandasnya.
Seperti diberitakan sebelumnya, Pemilukada Jakarta 2012, diprediksi akan berlangsung secara sengit dan ketat. Hal tersebut karena dalam Pemilukada kali ini, ada enam pasangan calon Gubernur yang akan bertarung, baik yang diusung oleh partai politik, maupun dari jalur independen.[ba
"Saya mengingatkan kepada seluruh bakal calon lain tidak boleh saling mencela, mari kita buktikan dengan konsep program saja. Pada intinya, kita harus bersaing dengan sehat, fair, baik dan santun. Karena Jakarta ini harus ditata dengan pola yang santun, jadi tidak perlu lagi bicara soal rasisme," jelas Cawagub Didik J Rachbini, di Gedung Jakarta Media Center (JMC), Kebon Sirih, Jakarta, Kamis, (22/3/2012).
Didik mengaku enggan berkomentar tentang salah satu pesaingnya yaitu Fauzi Bowo yang saat ini sedang memimpin kota Jakarta. "Jangan nyerang orang lain, tapi masyarakat Jakarta yang tinggal di gedung mewah ber-AC itu kalau keluar bikin macet gak karu-karuan, tidak bermartabat sehingga harus diubah," tandasnya.
Seperti diberitakan sebelumnya, Pemilukada Jakarta 2012, diprediksi akan berlangsung secara sengit dan ketat. Hal tersebut karena dalam Pemilukada kali ini, ada enam pasangan calon Gubernur yang akan bertarung, baik yang diusung oleh partai politik, maupun dari jalur independen.[ba
Warga Gotong Royong Bersihkan Oli di Lokasi Kebakaran Pluit
Ray Jordan - detikNews
Jakarta Api di lokasi kebakaran di kawasan Muara Karang, Pluit, Jakarta Utara, kini sudah mulai padam. Namun, di lokasi tersebut banyak tumpahan oli. Warga pun gotong royong membersihkannya.
"Dari tadi pagi pukul 1.00 WIB, banyak warga yang mengumpulkan tumpahan oli di selokan," ujar Irwan, kepala suku dinas pemadam kebakaran wilayah Jakarta Utara, saat dikonfirmasi, Jumat (23/3/2012).
Banyak dari warga yang berusah mengumpulkan oli menggunakan ember, jerigen dan mengangkutnya dengan gerobak.
"Saat ini api sudah padam. Asap tebal juga sudah tidak ada. Tapi tadi pagi sempat masih ada api, karena panas daan bercampur oli juga," ungkapnya.
Irwan menambahkan, hingga saat ini pihaknya masih menyelidiki penyebab kebakaran. Namun dia juga belum mengetahui siapa pemilik gudang nahas tersebut.
"Untuk penyebab kita belum ketahui, masih diteliti. Untuk pemilik gudang ini juga kita belum tahu, belum ketemu," jelasnya.
Seperti diberitakan, gudang oli di kawasan Muara Karang, Pluit, Jakarta Utara, habis terbakar. Petugas sempat mengalami kesulitan karena maaterial yang terbakar bercampur dengan oli.
Jakarta Api di lokasi kebakaran di kawasan Muara Karang, Pluit, Jakarta Utara, kini sudah mulai padam. Namun, di lokasi tersebut banyak tumpahan oli. Warga pun gotong royong membersihkannya.
"Dari tadi pagi pukul 1.00 WIB, banyak warga yang mengumpulkan tumpahan oli di selokan," ujar Irwan, kepala suku dinas pemadam kebakaran wilayah Jakarta Utara, saat dikonfirmasi, Jumat (23/3/2012).
Banyak dari warga yang berusah mengumpulkan oli menggunakan ember, jerigen dan mengangkutnya dengan gerobak.
"Saat ini api sudah padam. Asap tebal juga sudah tidak ada. Tapi tadi pagi sempat masih ada api, karena panas daan bercampur oli juga," ungkapnya.
Irwan menambahkan, hingga saat ini pihaknya masih menyelidiki penyebab kebakaran. Namun dia juga belum mengetahui siapa pemilik gudang nahas tersebut.
"Untuk penyebab kita belum ketahui, masih diteliti. Untuk pemilik gudang ini juga kita belum tahu, belum ketemu," jelasnya.
Seperti diberitakan, gudang oli di kawasan Muara Karang, Pluit, Jakarta Utara, habis terbakar. Petugas sempat mengalami kesulitan karena maaterial yang terbakar bercampur dengan oli.
Densus Sita Rp 1 Miliar dari Terduga Teroris Sumedang
Muhammad Taufiqqurahman - detikNews
Jakarta CP (43), terduga teroris yang ditangkap oleh Tim Densus 88 di Sumedang langsung dibawa ke Mabes Polri. Dalam penggerebekan itu, polisi menyita buku rekening senilai Rp 1 miliar.
"Iya ada (buku rekening)," ujar Kabag Penum Mabes Polri Kombes Pol Boy Rafli Amar kepada detikcom, Jumat (23/3/2012).
Menurut Boy Rafli, CP diduga terkait dengan pelatihan teorisme di Aceh. "Kita sedang menelusuri soal senjatanya juga," katanya.
Seperti diketahui, CP ditangkap oleh Tim Densus 88 di Sumedang langsung dibawa ke Mabes Polri. "Satu orang yang ditangkap terduga teroris itu ditangani langsung oleh Densus 88. Dia langsung dibawa ke Mabes Polri," ujar Kapolres Sumedang AKBP Eka Satria Bhakti saat dihubungi detikbandung via telepon selulernya, Kamis (22/3).
Penggeledahan juga dilakukan kepolisian selama 1 jam sejak pukul 13.00 WIB di tempat C bekerja di sebuah toko ponsel dan pulsa di kawasan Jl Angkrek, Sumedang. C ditangkap tanpa perlawanan.
Jakarta CP (43), terduga teroris yang ditangkap oleh Tim Densus 88 di Sumedang langsung dibawa ke Mabes Polri. Dalam penggerebekan itu, polisi menyita buku rekening senilai Rp 1 miliar.
"Iya ada (buku rekening)," ujar Kabag Penum Mabes Polri Kombes Pol Boy Rafli Amar kepada detikcom, Jumat (23/3/2012).
Menurut Boy Rafli, CP diduga terkait dengan pelatihan teorisme di Aceh. "Kita sedang menelusuri soal senjatanya juga," katanya.
Seperti diketahui, CP ditangkap oleh Tim Densus 88 di Sumedang langsung dibawa ke Mabes Polri. "Satu orang yang ditangkap terduga teroris itu ditangani langsung oleh Densus 88. Dia langsung dibawa ke Mabes Polri," ujar Kapolres Sumedang AKBP Eka Satria Bhakti saat dihubungi detikbandung via telepon selulernya, Kamis (22/3).
Penggeledahan juga dilakukan kepolisian selama 1 jam sejak pukul 13.00 WIB di tempat C bekerja di sebuah toko ponsel dan pulsa di kawasan Jl Angkrek, Sumedang. C ditangkap tanpa perlawanan.
Kamis, 22 Maret 2012
Hendarman: Hendardji Cagub Bonek
INILAH.COM, Jakarta - Mantan Jaksa Agung Hendarman Supandji
menyatakan dukungannya terhadap langkah Hendardji Supandji untuk maju
dalam Pilgub DKI Jakarta.
Namun, sebagai kakak kandung, Hendarman sempat memberi pesan agar Hendardji tidak melakukan politik uang. "Saya mendukung semangat dan niatnya untuk (maju Pilgub). Hanya pesan saya jangan melakukan money politik," ujar Hendarman saat ditemui usai acara Peluncuran Laporan Tahunan Kejaksaan Agung Republik Indonesia Tahun 2011, di Sasana Pradana, gedung utama Kejaksaan Agung, Jakarta, Kamis (22/3/2012).
Meski menyatakan mendukung, Hendarman mengaku hanya memberi dukungan moril berupa doa saja, bukan dukungan materil. Selain itu saat ditanya bagaimana peluang Hendardji di Pemilukada Jakarta, dia mengatakan yang terpenting maju dulu. "Saya sebagai kakak optimis semoga berhasil. Dia maju aja, bondo nekat aja" katanya.
Saat ditanya kedekatan Hendarji dengan mantan Menpora Adhyaksa Dault, Hendarman menilai itu sah-sah saja. Dia mengatakan Hendardji dan Adhyaksa telah lama berteman. "Pak Adhyaksa ketemu sama adik saya kan sahabat beliau," ucapnya.
Seperti diberitakan sebelumnya, Hendardji yang merupakan Danpom maju sebagai calon Gubernur dari jalur independen, bersama dengan Ahmad Riza Patria sebagai wakilnya. Pasangan ini akan bersaing ketat dengan empat calon gubernur dari koalisi parpol dan satu pasangan gubernur yang juga dari jalur independen.[bay]
Namun, sebagai kakak kandung, Hendarman sempat memberi pesan agar Hendardji tidak melakukan politik uang. "Saya mendukung semangat dan niatnya untuk (maju Pilgub). Hanya pesan saya jangan melakukan money politik," ujar Hendarman saat ditemui usai acara Peluncuran Laporan Tahunan Kejaksaan Agung Republik Indonesia Tahun 2011, di Sasana Pradana, gedung utama Kejaksaan Agung, Jakarta, Kamis (22/3/2012).
Meski menyatakan mendukung, Hendarman mengaku hanya memberi dukungan moril berupa doa saja, bukan dukungan materil. Selain itu saat ditanya bagaimana peluang Hendardji di Pemilukada Jakarta, dia mengatakan yang terpenting maju dulu. "Saya sebagai kakak optimis semoga berhasil. Dia maju aja, bondo nekat aja" katanya.
Saat ditanya kedekatan Hendarji dengan mantan Menpora Adhyaksa Dault, Hendarman menilai itu sah-sah saja. Dia mengatakan Hendardji dan Adhyaksa telah lama berteman. "Pak Adhyaksa ketemu sama adik saya kan sahabat beliau," ucapnya.
Seperti diberitakan sebelumnya, Hendardji yang merupakan Danpom maju sebagai calon Gubernur dari jalur independen, bersama dengan Ahmad Riza Patria sebagai wakilnya. Pasangan ini akan bersaing ketat dengan empat calon gubernur dari koalisi parpol dan satu pasangan gubernur yang juga dari jalur independen.[bay]
Presiden minta aksi demonstrasi tidak rugikan masyarakat
Jakarta (ANTARA
News) - Presiden Susilo Bambang Yudhoyono meminta elemen masyarakat yang
tidak sepaham dengan kebijakan pemerintah dan melakukan aksi
demonstrasi agar tetap mengikuti aturan, sehingga tidak merugikan
kepentingan umum atau elemen masyarakat lainnya.
Dalam keterangan pers sebelum bertolak menuju China di Bandara Halim Perdanakusuma Jakarta, Kamis, Kepala Negara mengatakan pemerintah membuka ruang untuk menyampaikan pendapat, namun hendaknya tidak menimbulkan kerugian bagi kepentingan umum.
Kepala Negara menambahkan selama melakukan kunjungan kenegaraan ke China dan Korea Selatan hingga 29 Maret mendatang, Wapres Boediono akan menjalankan tugas Presiden.
Presiden meminta agar pembahasan APBN perubahan 2012 dengan DPR RI dapat berjalan dengan baik dan sesuai dengan yang diharapkan.
"Seminggu saya di luar negeri wapres akan menjalankan tugas presiden, kelola dengan baik, pembahasan pemerintah dan DPR menyangkut APBN P 2012. Harapan saya semua berjalan dengan baik,"
Presiden dan Ibu Negara Ani Yudhoyono bertolak menuju China sekitar pukul 10:00 WIB dari Bandara Halim Perdanakusuma, Jakarta.
Sejumlah menteri yang ikut dalam rombongan Presiden antara lain Menteri Perdagangan Gita Wirjawan, Menteri Perindustrian MS Hidayat, Menteri Pemuda dan Olahraga Andi Mallarangeng, Menteri Sekretaris Negara Sudi Silalahi, dan sejumlah pejabat lainnya.
Dalam keterangan pers sebelum bertolak menuju China di Bandara Halim Perdanakusuma Jakarta, Kamis, Kepala Negara mengatakan pemerintah membuka ruang untuk menyampaikan pendapat, namun hendaknya tidak menimbulkan kerugian bagi kepentingan umum.
Kepala Negara menambahkan selama melakukan kunjungan kenegaraan ke China dan Korea Selatan hingga 29 Maret mendatang, Wapres Boediono akan menjalankan tugas Presiden.
Presiden meminta agar pembahasan APBN perubahan 2012 dengan DPR RI dapat berjalan dengan baik dan sesuai dengan yang diharapkan.
"Seminggu saya di luar negeri wapres akan menjalankan tugas presiden, kelola dengan baik, pembahasan pemerintah dan DPR menyangkut APBN P 2012. Harapan saya semua berjalan dengan baik,"
Presiden dan Ibu Negara Ani Yudhoyono bertolak menuju China sekitar pukul 10:00 WIB dari Bandara Halim Perdanakusuma, Jakarta.
Sejumlah menteri yang ikut dalam rombongan Presiden antara lain Menteri Perdagangan Gita Wirjawan, Menteri Perindustrian MS Hidayat, Menteri Pemuda dan Olahraga Andi Mallarangeng, Menteri Sekretaris Negara Sudi Silalahi, dan sejumlah pejabat lainnya.
Polri Minta Perguruan Tinggi Jelaskan Alasan BBM Naik ke Masyarakat
Andri Haryanto - detikNews
Jakarta Aksi penolakan kenaikan harga Bahan Bakar Minyak (BBM) mendapat penolakan keras dari masyarakat, khususnya mahasiswa. Polri meminta perguruan tinggi ikut turun tangan membantu pemerintah menjelaskan kepada masyarakat soal alasan kenaikan BBM per 1 April nanti.
"Diharapkan kepada civitas akademika supaya menjelaskan kenapa BBM naik, apa dampaknya kalau ini dinaikan dan apa dampaknya kalau tidak dinaikkan. Sehingga, masyarakat tahu persis pemerintah mengambil langkah-langkah yang sudah tepat," kata Kadiv Humas Mabes Polri, Irjen Saud Usman Nasution, di Jakarta, Kamis (22/3/2012).
Saud mengatakan, pihaknya khawatir bila kelak terjadi bias informasi di masyarakat terkait kenaikan BBM, terlebih ditunggangi pihak tertentu maka akan terjadi konflik di tengah masyarakat.
"Tapi sepanjang tidak tahu mengapa naik apalagi sudah ditungangi pihak tertentu otomatis masyarakat mendapat informasi keliru. Kita berharap pihak terkait, jelaskanlah kepada masyarakat ini. Ini bukan tangungjawab Polri saja, tapi semua pihak," terangnya.
Catatan Mabes Polri, terdapat 3 aksi unjukrasa menolak kenaikan BBM yang berakhir ricuh kemarin. Selain aksi dorong antar polisi dan demonstran, di Makassar dan juga Sumatera Utara demo berakhir chaos.
Di Makassar, massa melempar dan membakar kendaraan dinas polisi hutan, merusak kaca depan mobil pembawa BBM, lalu menyandera mobil yang membawa tabung gas elpiji dan membagikannya kepada orang yang melintas.
Tidak hanya itu, massa juga merusak dua kendaraan pembawa minuman soda, merusak kantor SPBU di Tamalanrea, dan juga merusak Alfamart. Selain itu, massa yang beringas menganiaya aparat yang tengah mengamankan demo, Bripka Idris, dan mengambil kamera dari AKP Daniel yang tengah mendokumentasikan aksi unjuk rasa.
Di Sumut, massa memaksa masuk kantor DPRD Sumut dengan merubuhkan pagar gedung. 4 polisi terluka, salah satunya perwira yang tengah memimpin pengamanan aksi unjuk rasa.
(ahy/gun)
Jakarta Aksi penolakan kenaikan harga Bahan Bakar Minyak (BBM) mendapat penolakan keras dari masyarakat, khususnya mahasiswa. Polri meminta perguruan tinggi ikut turun tangan membantu pemerintah menjelaskan kepada masyarakat soal alasan kenaikan BBM per 1 April nanti.
"Diharapkan kepada civitas akademika supaya menjelaskan kenapa BBM naik, apa dampaknya kalau ini dinaikan dan apa dampaknya kalau tidak dinaikkan. Sehingga, masyarakat tahu persis pemerintah mengambil langkah-langkah yang sudah tepat," kata Kadiv Humas Mabes Polri, Irjen Saud Usman Nasution, di Jakarta, Kamis (22/3/2012).
Saud mengatakan, pihaknya khawatir bila kelak terjadi bias informasi di masyarakat terkait kenaikan BBM, terlebih ditunggangi pihak tertentu maka akan terjadi konflik di tengah masyarakat.
"Tapi sepanjang tidak tahu mengapa naik apalagi sudah ditungangi pihak tertentu otomatis masyarakat mendapat informasi keliru. Kita berharap pihak terkait, jelaskanlah kepada masyarakat ini. Ini bukan tangungjawab Polri saja, tapi semua pihak," terangnya.
Catatan Mabes Polri, terdapat 3 aksi unjukrasa menolak kenaikan BBM yang berakhir ricuh kemarin. Selain aksi dorong antar polisi dan demonstran, di Makassar dan juga Sumatera Utara demo berakhir chaos.
Di Makassar, massa melempar dan membakar kendaraan dinas polisi hutan, merusak kaca depan mobil pembawa BBM, lalu menyandera mobil yang membawa tabung gas elpiji dan membagikannya kepada orang yang melintas.
Tidak hanya itu, massa juga merusak dua kendaraan pembawa minuman soda, merusak kantor SPBU di Tamalanrea, dan juga merusak Alfamart. Selain itu, massa yang beringas menganiaya aparat yang tengah mengamankan demo, Bripka Idris, dan mengambil kamera dari AKP Daniel yang tengah mendokumentasikan aksi unjuk rasa.
Di Sumut, massa memaksa masuk kantor DPRD Sumut dengan merubuhkan pagar gedung. 4 polisi terluka, salah satunya perwira yang tengah memimpin pengamanan aksi unjuk rasa.
(ahy/gun)
Kasus Wa Ode, KPK Panggil Pimpinan Banggar Olly dan Tamsil
Fajar Pratama - detikNews
Jakarta Satu demi satu pihak Banggar DPR dipanggil KPK terkait kasus dugaan suap dana percepatan pembangunan infrastruktur daerah yang menjerat politisi Wa Ode Nurhayati. Setelah sebelumnya melakukan penggeledahan dan memanggil staf, Kamis (22/3) ini, KPK memanggil 2 pimpinan Banggar DPR, Olly Dondokambey dan Tamsil Linrung.
"Keduanya diperiksa Kamis ini," tutur sumber detikcom di KPK, Rabu (21/2/2012) malam.
Jubir KPK, Johan Budi belum bisa dimintai keterangan mengenai pemanggilan ini. Pesan singkat yang dilayangkan detikcom belum dibalas.
Sementara itu, Kabag Pemberitaan KPK Priharsa Nugraha masih mengaku belum mendapatkan agenda pemeriksaan. "Saya belum tahu," ujarnya.
Berdasarkan informasi yang dikimpulkan, dua nama wakil ketua Banggar di atas memang cukup memiliki kaitan erat dengan Wa Ode. Khusus untuk Tamsil, konon dia berperan aktif dalam kasus ini.
Terkait kasus yang sama, KPK pekan lalu memeriksa staf Banggar bernama Khaeruddin. Selain itu KPK juga telah memanggil Kasubbag Rapat Banggar bernama Nando.
KPK sebelumnya juga telah melakukan penggeledahan di ruang Banggar DPR. Dari penggeledahan itu, KPK berhasil menyita sebuah laptop dan dokumen-dokumen.
Dalam kasus ini KPK telah menetapkan Wa ode dan pengusaha Fahd Arafiq sebagai tersangka. Keduanya dicegah keluar negeri oleh KPK bersama Haris dan staf Wa Ode bernama Sefa Yolanda. Dua nama terakhir berstatus sebagai saksi. Wa Ode diduga telah menerima suap sebesar Rp 6,9 miliar dari Haris Surahman, kader Partai Golkar lainnya.
Uang itu disebut milik Fadh yang diberikan oleh Haris kepada Wa Ode melalui stafnya, Sefa Yolanda, serta seorang lagi bernama Syarif Achmad. Uang tersebut dikirim ke rekening Bank Mandiri sebanyak sembilan kali transfer pada 13 Oktober sampai 1 November 2010.
Uang ditransfer sekali sebesar Rp 1,5 miliar, dua kali sebanyak Rp 1 miliar, empat kali transfer Rp 500 juta, dan dua kali sebesar Rp 250 juta.
Pemberian uang tersebut dimaksudkan agar Fadh dan Haris mendapatkan proyek pada tiga kabupaten di Aceh, yaitu Aceh Besar, Pidie Jaya, dan Bener Meriah, serta Kabupaten Minahasa di Sulawesi Utara. Deal yang terbangun, Wa Ode akan memperjuangkan daerah itu agar masing-masing mendapatkan alokasi anggaran DPID sebesar Rp 40 miliar.
Namun belakangan, pada penetapan daerah penerima DPID, hanya dua kabupaten yang diakomodasi, Aceh Besar sebesar Rp 19,8 miliar dan Bener Meriah Rp 24,75 miliar. Fadh dan Haris kemudian menagih Wa Ode agar mengembalikan uang itu.
Jakarta Satu demi satu pihak Banggar DPR dipanggil KPK terkait kasus dugaan suap dana percepatan pembangunan infrastruktur daerah yang menjerat politisi Wa Ode Nurhayati. Setelah sebelumnya melakukan penggeledahan dan memanggil staf, Kamis (22/3) ini, KPK memanggil 2 pimpinan Banggar DPR, Olly Dondokambey dan Tamsil Linrung.
"Keduanya diperiksa Kamis ini," tutur sumber detikcom di KPK, Rabu (21/2/2012) malam.
Jubir KPK, Johan Budi belum bisa dimintai keterangan mengenai pemanggilan ini. Pesan singkat yang dilayangkan detikcom belum dibalas.
Sementara itu, Kabag Pemberitaan KPK Priharsa Nugraha masih mengaku belum mendapatkan agenda pemeriksaan. "Saya belum tahu," ujarnya.
Berdasarkan informasi yang dikimpulkan, dua nama wakil ketua Banggar di atas memang cukup memiliki kaitan erat dengan Wa Ode. Khusus untuk Tamsil, konon dia berperan aktif dalam kasus ini.
Terkait kasus yang sama, KPK pekan lalu memeriksa staf Banggar bernama Khaeruddin. Selain itu KPK juga telah memanggil Kasubbag Rapat Banggar bernama Nando.
KPK sebelumnya juga telah melakukan penggeledahan di ruang Banggar DPR. Dari penggeledahan itu, KPK berhasil menyita sebuah laptop dan dokumen-dokumen.
Dalam kasus ini KPK telah menetapkan Wa ode dan pengusaha Fahd Arafiq sebagai tersangka. Keduanya dicegah keluar negeri oleh KPK bersama Haris dan staf Wa Ode bernama Sefa Yolanda. Dua nama terakhir berstatus sebagai saksi. Wa Ode diduga telah menerima suap sebesar Rp 6,9 miliar dari Haris Surahman, kader Partai Golkar lainnya.
Uang itu disebut milik Fadh yang diberikan oleh Haris kepada Wa Ode melalui stafnya, Sefa Yolanda, serta seorang lagi bernama Syarif Achmad. Uang tersebut dikirim ke rekening Bank Mandiri sebanyak sembilan kali transfer pada 13 Oktober sampai 1 November 2010.
Uang ditransfer sekali sebesar Rp 1,5 miliar, dua kali sebanyak Rp 1 miliar, empat kali transfer Rp 500 juta, dan dua kali sebesar Rp 250 juta.
Pemberian uang tersebut dimaksudkan agar Fadh dan Haris mendapatkan proyek pada tiga kabupaten di Aceh, yaitu Aceh Besar, Pidie Jaya, dan Bener Meriah, serta Kabupaten Minahasa di Sulawesi Utara. Deal yang terbangun, Wa Ode akan memperjuangkan daerah itu agar masing-masing mendapatkan alokasi anggaran DPID sebesar Rp 40 miliar.
Namun belakangan, pada penetapan daerah penerima DPID, hanya dua kabupaten yang diakomodasi, Aceh Besar sebesar Rp 19,8 miliar dan Bener Meriah Rp 24,75 miliar. Fadh dan Haris kemudian menagih Wa Ode agar mengembalikan uang itu.
Rabu, 21 Maret 2012
Mochtar Pesan Kamar Bertarif US$ 100 Per Malam di Villa Lalu
Chazizah Gusnita - detikNews
Jakarta Wali Kota Bekasi nonaktif, Mochtar Mohammad memesan kamar nomor 10 di Villa Lalu, Seminyak, Bali. Kamar itu bertarif 100 US$ per malam.
"Kalau kamar itu tarifnya sekarang 100 dolar per malam. Kalau peak season bisa di atas itu," kata Sales Marketing Manager Suriadewi saat dihubungi detikcom, Rabu (21/3/2012).
Menurut Suriadewi, saat check in, Mochtar sudah memberikan uang muka sebesar Rp 1 juta. Sebelum dibawa pergi KPK, ia juga sudah melunasi segala pembayaran di villa tersebut.
"Semuanya sudah dilunasi sebelum dibawa pergi," jelasnya.
Suriadewi mengatakan Mochtar menginap di kamar 10 tersebut hanya sendirian. Ia tak pernah didatangi satu orang pun ke dalam kamarnya.
"Sendirian saja di sini. Nggak ada siapa-siapa yang datangi dia," ungkapnya.
Seperti diketahui, tiga hakim MA akhirnya sepakat secara bulat mengganjar Mochtar Muhammad dengan penjara selama 6 tahun. Politikus PDIP ini terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan korupsi Rp 5,5 miliar secara berkelanjutan.
Putusan MA ini sebagai jawaban atas kejanggalan vonis bebas yang dikeluarkan majelis hakim Pengadilan Tipikor Bandung terhadap Mochtar Muhammad sebelumnya. Padahal JPU menuntut Mochtar Muhammad 12 tahun penjara dan denda Rp 300 juta subsider 6 bulan penjara. Jumlah hukuman tersebut merupakan kumulatif dari 4 perkara yang didakwakan kepada terdakwa.
Empat perkara korupsi yang didakwakan pada terdakwa adalah suap Piala Adipura 2010, penyalahgunaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kota Bekasi, serta suap kepada Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) dan penyalahgunaan anggaran makan-minum yang mengakibatkan kerugian negara sebesar Rp 5,5 miliar.
Jakarta Wali Kota Bekasi nonaktif, Mochtar Mohammad memesan kamar nomor 10 di Villa Lalu, Seminyak, Bali. Kamar itu bertarif 100 US$ per malam.
"Kalau kamar itu tarifnya sekarang 100 dolar per malam. Kalau peak season bisa di atas itu," kata Sales Marketing Manager Suriadewi saat dihubungi detikcom, Rabu (21/3/2012).
Menurut Suriadewi, saat check in, Mochtar sudah memberikan uang muka sebesar Rp 1 juta. Sebelum dibawa pergi KPK, ia juga sudah melunasi segala pembayaran di villa tersebut.
"Semuanya sudah dilunasi sebelum dibawa pergi," jelasnya.
Suriadewi mengatakan Mochtar menginap di kamar 10 tersebut hanya sendirian. Ia tak pernah didatangi satu orang pun ke dalam kamarnya.
"Sendirian saja di sini. Nggak ada siapa-siapa yang datangi dia," ungkapnya.
Seperti diketahui, tiga hakim MA akhirnya sepakat secara bulat mengganjar Mochtar Muhammad dengan penjara selama 6 tahun. Politikus PDIP ini terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan korupsi Rp 5,5 miliar secara berkelanjutan.
Putusan MA ini sebagai jawaban atas kejanggalan vonis bebas yang dikeluarkan majelis hakim Pengadilan Tipikor Bandung terhadap Mochtar Muhammad sebelumnya. Padahal JPU menuntut Mochtar Muhammad 12 tahun penjara dan denda Rp 300 juta subsider 6 bulan penjara. Jumlah hukuman tersebut merupakan kumulatif dari 4 perkara yang didakwakan kepada terdakwa.
Empat perkara korupsi yang didakwakan pada terdakwa adalah suap Piala Adipura 2010, penyalahgunaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kota Bekasi, serta suap kepada Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) dan penyalahgunaan anggaran makan-minum yang mengakibatkan kerugian negara sebesar Rp 5,5 miliar.
KPK Benarkan Walikota Bekasi Dibekuk di Bali
VIVAnews - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) tidak
menemukan Walikota nonaktif Bekasi Mochtar Muhammad di kediamannya di
Bekasi. Ternyata, yang bersangkutan terbang ke Bali.
Juru bicara KPK Johan Budi SP membenarkan bahwa penyidik KPK menangkap Mochtar di Bali. "Di Seminyak Bali. Jam 11 tadi," kata Johan saat dihubungi VIVAnews, Rabu 21 Maret 2012.
Mochtar, imbuhnya, akan segera dibawa ke lembaga pemasyarakatan di Jakarta. "Kami masih berkoordinasi. Saya belum tahu akan dibawa ke LP mana. Mungkin Cipinang," imbuhnya.
Sedianya, KPK memanggil paksa Mochtar, hari ini. Panggil paksa ini merupakan tindak lanjut dari panggilan KPK yang tidak digubris terpidana, Kamis 15 Maret 2012. Pengacara Walikota Bekasi itu, Sirra Prayuna, bersikukuh belum menerima salinan putusan MA dari panitera pengadilan di mana perkara kliennya diputus. Mochtar pun menolak dieksekusi.
Dasar eksekusi KPK adalah petikan putusan kasasi Mahkamah Agung yang menyebutkan Mochtar bersalah melakukan korupsi dan dipidana 6 tahun penjara. Selain vonis enam tahun penjara, Mochtar juga diharuskan membayar denda Rp300 juta dan uang pengganti Rp639 juta. (umi)
Juru bicara KPK Johan Budi SP membenarkan bahwa penyidik KPK menangkap Mochtar di Bali. "Di Seminyak Bali. Jam 11 tadi," kata Johan saat dihubungi VIVAnews, Rabu 21 Maret 2012.
Mochtar, imbuhnya, akan segera dibawa ke lembaga pemasyarakatan di Jakarta. "Kami masih berkoordinasi. Saya belum tahu akan dibawa ke LP mana. Mungkin Cipinang," imbuhnya.
Sedianya, KPK memanggil paksa Mochtar, hari ini. Panggil paksa ini merupakan tindak lanjut dari panggilan KPK yang tidak digubris terpidana, Kamis 15 Maret 2012. Pengacara Walikota Bekasi itu, Sirra Prayuna, bersikukuh belum menerima salinan putusan MA dari panitera pengadilan di mana perkara kliennya diputus. Mochtar pun menolak dieksekusi.
Dasar eksekusi KPK adalah petikan putusan kasasi Mahkamah Agung yang menyebutkan Mochtar bersalah melakukan korupsi dan dipidana 6 tahun penjara. Selain vonis enam tahun penjara, Mochtar juga diharuskan membayar denda Rp300 juta dan uang pengganti Rp639 juta. (umi)
Dahlan Iskan: Saya Tidak Banting Kursi, Tapi Membuangnya Ke Pinggir Tol
RMOL. Kemarin, pukul 15.00
wib, Dahlan Iskan mendarat di Tianjin, Tiongkok. Itu berarti sekitar
sembilan jam setelah menteri BUMN itu ngamuk di pintu tol.
Memangnya kenapa dia marah dan ngamuk di pintu tol kawasan Semanggi? Apa yang terjadi? Berikut ini pernyataan Dahlan Iskan yang diketik sendiri di Ipad, miliknya. Dia mengirim itu kepada Rakyat Merdeka via email, beberapa saat begitu dia mendarat di China.
“Tadi pagi saya tidak membanting kursi tapi (he he he) membuangnya ke pinggir jalan tol. Kursi-kursi itu betul-betul nggak ada gunanya karena orangnya atau petugasnya tidak ada di loket di tengah-tengah antrean mobil masuk gerbang tol yang begitu panjang.”
“Ini juga bukan marah yang mendadak. Sudah tiga bulan saya minta agar antrean masuk tol jangan sampai menjengkelkan. Hampir setiap minggu saya SMS direksi Jasa Marga mengingatkan komitmen kepada masyarakat yang harus kita penuhi.”
“Setiap kali saya masuk gerbang tol yang antre panjang saya selalu sms kepada direksi Jasa Marga. Tapi kok tidak ada tindakan nyata. Sabtu lalu, jam 11.00, saat mau ke Bandung untuk bertemu mahasiswa ITB, saat masuk pintu tol Kalimalang-2, antrean juga panjang. Juga saya sms direksinya.”
“Saya tidak henti-hentinya mengingatkan itu. Pelayanan harus baik. Apalagi ini melayani orang yang mau membayar. Kalau melayani orang yang mau membayar saja tidak baik, bagaimana melayani masyarakat kecil yang tidak punya uang?”
“Saya juga sangat tidak puas hasil penjualan kartu eToll yang kurang berhasil. Saya sudah tawarkan untuk ikut jualan. Saya tunggu-tunggu begitu lama tidak ada realisasinya. Saya sudah bilang, perlu cara-cara kreatif untuk jualan kartu itu. Biar kian banyak yang beli kartu eToll.”
“Saya siang ini berangkat ke Tiongkok check up. Sudah telat 8 bulan. Saya tunda terus karena begitu banyak pekerjaan dan juga karena saya tidak merasa ada sesuatu yang mencurigakan. Tapi saya ditegur terus oleh dokter karena terlalu lama menunda-nunda terus.”
“Tahun ini saya akan melewati masa kritis lima tahun setelah ganti hati. Kalau saya bisa melewati lima tahun ini, Agustus nanti, Insyaallah pertanda hati baru saya sudah benar-benar menyatu dengan tubuh saya. Mohon doa.”
Kemarahan Dahlan Iskan di pintu tol, seolah mewakili kejengkelan pengguna jalan tol. Sudah jadi makanan sehari-hari antrian mengular jelang pintu tol, terutama di jam sibuk. Penyebabnya pun klasik, biasanya karena kerja petugasnya lamban atau loketnya tidak buka semua. Makanya, aksi Menteri BUMN “ngamuk-ngamuk” di loket tol banyak yang memberi acungan jempol.
Cerita “aksi koboi” Dahlan juga ramai disebarkan oleh mereka yang melihat langsung di pintu tol. Kisahnya begini.
Pagi kemarin, kendaraan yang membawa Dahlan Iskan melaju menuju kantor Garuda. Ada agenda rapat Selasaan dimulai jam 7 pagi. Saat itu, pukul 06 lewat 10 menit, Dahlan ada di pintu tol kawasan Semanggi. Antrian masuk cukup panjang. Lebih dari 30 kendaraan.
Tak tahan melihat antrian, Dahlan Iskan yang terekam kamera CCTV berkemeja putih pun langsung turun dari mobil dan langsung memeriksa loket tol. Ada empat loket, tapi hanya dua yang dibuka. Satu menggunakan sistem manual, satu lagi sistem otomatis. Dua loket lagi petugasnya kosong.
Dahlan lalu masuk ke loket yang kosong dan dia membuang kursi yang biasa diduduki petugasnya. Di loket kosong satunya, dia juga melakukan hal yang sama. Kursi itu dibuang di pinggir jalan tol.
“Tidak ada gunanya kursi ini,” kata Dahlan. Omongan ini dikutip dari pernyataan Dahlan yang didengar ajudannya.
Melihat antrian makin panjang, Dahlan dengan cepat membuka penghalang jalur tol di loket yang petugasnya kosong. Lalu dia menyuruh semua mobil di lajur antrian masuk ke situ, dan tidak perlu bayar. Wow, senangnya. Banyak pengendara mobil yang langsung tersenyum melihat itu. Salah satu diantara pengendara yang lewat adalah Dirut Garuda Emirsyah Satar. Dia kaget melihat aksi Dahlan Iskan.
“Ada apa, Pak? Kok ngatur lalulintas?” tanyanya. “Ini gratis, ya Pak,” tanyanya lagi. Setelah pintu tol sepi, Dahlan lalu masuk ke kendaraannya lagi dan meninggalkan pintu tol menuju kantor Garuda.
Itulah Dahlan Iskan. Gara-gara aksi ini, Jasa Marga tersentak. Tapi, kata Direksinya tidak apa-apa, sekali-kali butuh sentakan. Dirut PT Jasa Marga Adityawarman menyebut aksi Dahlan sebagai “sengatan listrik” untuk mengingatkan seluruh karyawan Jasa Marga yang suka telat, bahwa tepat waktu adalah kunci kelancaran bekerja. Telat kerja, ada kerugian yang diderita.
Nah, soal ratusan mobil yang dihadiahi Dahlan Iskan tol gratis itu jadi kerugian Jasa Marga. Kata Pak Dahlan, “Ya biar saja. Kalau Jasa Marga merasa dirugikan suruh tagih ke saya. Saya bayar.”
Waduh, Pak Dahlan. Ada-ada saja. [Harian Rakyat Merdeka]
Memangnya kenapa dia marah dan ngamuk di pintu tol kawasan Semanggi? Apa yang terjadi? Berikut ini pernyataan Dahlan Iskan yang diketik sendiri di Ipad, miliknya. Dia mengirim itu kepada Rakyat Merdeka via email, beberapa saat begitu dia mendarat di China.
“Tadi pagi saya tidak membanting kursi tapi (he he he) membuangnya ke pinggir jalan tol. Kursi-kursi itu betul-betul nggak ada gunanya karena orangnya atau petugasnya tidak ada di loket di tengah-tengah antrean mobil masuk gerbang tol yang begitu panjang.”
“Ini juga bukan marah yang mendadak. Sudah tiga bulan saya minta agar antrean masuk tol jangan sampai menjengkelkan. Hampir setiap minggu saya SMS direksi Jasa Marga mengingatkan komitmen kepada masyarakat yang harus kita penuhi.”
“Setiap kali saya masuk gerbang tol yang antre panjang saya selalu sms kepada direksi Jasa Marga. Tapi kok tidak ada tindakan nyata. Sabtu lalu, jam 11.00, saat mau ke Bandung untuk bertemu mahasiswa ITB, saat masuk pintu tol Kalimalang-2, antrean juga panjang. Juga saya sms direksinya.”
“Saya tidak henti-hentinya mengingatkan itu. Pelayanan harus baik. Apalagi ini melayani orang yang mau membayar. Kalau melayani orang yang mau membayar saja tidak baik, bagaimana melayani masyarakat kecil yang tidak punya uang?”
“Saya juga sangat tidak puas hasil penjualan kartu eToll yang kurang berhasil. Saya sudah tawarkan untuk ikut jualan. Saya tunggu-tunggu begitu lama tidak ada realisasinya. Saya sudah bilang, perlu cara-cara kreatif untuk jualan kartu itu. Biar kian banyak yang beli kartu eToll.”
“Saya siang ini berangkat ke Tiongkok check up. Sudah telat 8 bulan. Saya tunda terus karena begitu banyak pekerjaan dan juga karena saya tidak merasa ada sesuatu yang mencurigakan. Tapi saya ditegur terus oleh dokter karena terlalu lama menunda-nunda terus.”
“Tahun ini saya akan melewati masa kritis lima tahun setelah ganti hati. Kalau saya bisa melewati lima tahun ini, Agustus nanti, Insyaallah pertanda hati baru saya sudah benar-benar menyatu dengan tubuh saya. Mohon doa.”
Kemarahan Dahlan Iskan di pintu tol, seolah mewakili kejengkelan pengguna jalan tol. Sudah jadi makanan sehari-hari antrian mengular jelang pintu tol, terutama di jam sibuk. Penyebabnya pun klasik, biasanya karena kerja petugasnya lamban atau loketnya tidak buka semua. Makanya, aksi Menteri BUMN “ngamuk-ngamuk” di loket tol banyak yang memberi acungan jempol.
Cerita “aksi koboi” Dahlan juga ramai disebarkan oleh mereka yang melihat langsung di pintu tol. Kisahnya begini.
Pagi kemarin, kendaraan yang membawa Dahlan Iskan melaju menuju kantor Garuda. Ada agenda rapat Selasaan dimulai jam 7 pagi. Saat itu, pukul 06 lewat 10 menit, Dahlan ada di pintu tol kawasan Semanggi. Antrian masuk cukup panjang. Lebih dari 30 kendaraan.
Tak tahan melihat antrian, Dahlan Iskan yang terekam kamera CCTV berkemeja putih pun langsung turun dari mobil dan langsung memeriksa loket tol. Ada empat loket, tapi hanya dua yang dibuka. Satu menggunakan sistem manual, satu lagi sistem otomatis. Dua loket lagi petugasnya kosong.
Dahlan lalu masuk ke loket yang kosong dan dia membuang kursi yang biasa diduduki petugasnya. Di loket kosong satunya, dia juga melakukan hal yang sama. Kursi itu dibuang di pinggir jalan tol.
“Tidak ada gunanya kursi ini,” kata Dahlan. Omongan ini dikutip dari pernyataan Dahlan yang didengar ajudannya.
Melihat antrian makin panjang, Dahlan dengan cepat membuka penghalang jalur tol di loket yang petugasnya kosong. Lalu dia menyuruh semua mobil di lajur antrian masuk ke situ, dan tidak perlu bayar. Wow, senangnya. Banyak pengendara mobil yang langsung tersenyum melihat itu. Salah satu diantara pengendara yang lewat adalah Dirut Garuda Emirsyah Satar. Dia kaget melihat aksi Dahlan Iskan.
“Ada apa, Pak? Kok ngatur lalulintas?” tanyanya. “Ini gratis, ya Pak,” tanyanya lagi. Setelah pintu tol sepi, Dahlan lalu masuk ke kendaraannya lagi dan meninggalkan pintu tol menuju kantor Garuda.
Itulah Dahlan Iskan. Gara-gara aksi ini, Jasa Marga tersentak. Tapi, kata Direksinya tidak apa-apa, sekali-kali butuh sentakan. Dirut PT Jasa Marga Adityawarman menyebut aksi Dahlan sebagai “sengatan listrik” untuk mengingatkan seluruh karyawan Jasa Marga yang suka telat, bahwa tepat waktu adalah kunci kelancaran bekerja. Telat kerja, ada kerugian yang diderita.
Nah, soal ratusan mobil yang dihadiahi Dahlan Iskan tol gratis itu jadi kerugian Jasa Marga. Kata Pak Dahlan, “Ya biar saja. Kalau Jasa Marga merasa dirugikan suruh tagih ke saya. Saya bayar.”
Waduh, Pak Dahlan. Ada-ada saja. [Harian Rakyat Merdeka]
Taufiq Kiemas Perintahkan Mochtar Mohammad Serahkan Diri
Mega Putra Ratya - detikNews
Jakarta Hingga hari ini Walikota Bekasi Mochtar Mohammad belum diketahui keberadaannya. Sementara KPK terus melakukan upaya paksa untuk menjemput Mochtar Mohammad. Politikus Senior PDIP Taufiq Kiemas memastikan Mochtar Mohammad akan menyerahkan diri pada waktunya nanti.
"Pasti menyerahkan diri. Mungkin surat-surat administrasi yang belum lengkap," ujar Taufiq di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Rabu (21/3/2012).
Taufik juga meminta Mochtar untuk transparan di depan publik maupun kepada KPK.
"Ya harus transparan di depan hukum. Mungkin ada masalah administtarif yang belum lengkap," tutur suami Ketua Umum PDIP ini.
Seperti diketahui, tiga hakim MA akhirnya sepakat secara bulat mengganjar Mochtar Muhammad dengan penjara selama 6 tahun. Politikus PDIP ini terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan korupsi Rp 5,5 miliar secara berkelanjutan.
Putusan MA ini sebagai jawaban atas kejanggalan vonis bebas yang dikeluarkan majelis hakim Pengadilan Tipikor Bandung terhadap Mochtar Muhammad sebelumnya. Padahal JPU menuntut Mochtar Muhammad 12 tahun penjara dan denda Rp 300 juta subsider 6 bulan penjara. Jumlah hukuman tersebut merupakan kumulatif dari 4 perkara yang didakwakan kepada
Jakarta Hingga hari ini Walikota Bekasi Mochtar Mohammad belum diketahui keberadaannya. Sementara KPK terus melakukan upaya paksa untuk menjemput Mochtar Mohammad. Politikus Senior PDIP Taufiq Kiemas memastikan Mochtar Mohammad akan menyerahkan diri pada waktunya nanti.
"Pasti menyerahkan diri. Mungkin surat-surat administrasi yang belum lengkap," ujar Taufiq di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Rabu (21/3/2012).
Taufik juga meminta Mochtar untuk transparan di depan publik maupun kepada KPK.
"Ya harus transparan di depan hukum. Mungkin ada masalah administtarif yang belum lengkap," tutur suami Ketua Umum PDIP ini.
Seperti diketahui, tiga hakim MA akhirnya sepakat secara bulat mengganjar Mochtar Muhammad dengan penjara selama 6 tahun. Politikus PDIP ini terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan korupsi Rp 5,5 miliar secara berkelanjutan.
Putusan MA ini sebagai jawaban atas kejanggalan vonis bebas yang dikeluarkan majelis hakim Pengadilan Tipikor Bandung terhadap Mochtar Muhammad sebelumnya. Padahal JPU menuntut Mochtar Muhammad 12 tahun penjara dan denda Rp 300 juta subsider 6 bulan penjara. Jumlah hukuman tersebut merupakan kumulatif dari 4 perkara yang didakwakan kepada
14.000 personel Polda Metro amankan demo BBM
Jakarta (ANTARA
News) - Polda Metro Jaya akan mengerahkan 14.000 personel untuk
pengamanan demo menolak kenaikan bahan bakar minyak (BBM) di depan
Istana Merdeka Jakarta, Rabu.
"Sebanyak 14.000 personel dikerahkan untuk pengamanan demo soal BBM dan pengamanan di Stasiun Pengisian Bakar Umum (SPBU)," kata Kepala Bidang Hubungan Masyarakat (Kabid Humas) Polri, Kombes Pol Rikwanto di Mabes Polri Jakarta.
Pengamanan di SPBU dilakukan untuk menjaga kelancaran distribusi BBM dari Pertamina dan mengawasi serta saling bagi informasi bila ada kelangkaan BBM, ujar Kombes Rikwanto.
"Demo itu ada Undang-undang yang mengatur, tidak boleh ada pengrusakan, anarkis dan menganggu aktifitas masyarakat. Kepolisian akan melakukan upaya mulai dari persuasif sampai penindakan," kata Rikwanto.
Sementara itu, buruh yang tergabung dalam Konfederasi Serikat Buruh Seluruh Indonesia (KSPSI) berencana memenuhi wilayah Jakarta untuk menggelar unjuk rasa menolak kenaikan harga bahan bakar minyak (BBM) pada hari ini.
"Kami akan menyampaikan aspirasi buruh dan masyarakat yang terkena dampak kenaikan harga BBM," kata Presiden KSPSI Andi Gani Nena Wea melalui keterangan pers di Jakarta, Selasa (20/3).
Andi menyebutkan anggota KSPSI yang akan menggelar unjuk rasa menolak kenaikan harga BBM sekitar 25.000-30.000 orang.
Putra mantan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Jacob Nua Wea itu menegaskan aksi unjuk rasa buruh itu tidak ditunggangi partai politik, melainkan murni tindakan memperjuangkan nasib buruh dan masyarakat kurang mampu yang terkena dampak kenaikan harga BBM.
Andi juga membantah aksi buruh itu dalam rangka menggulingkan pemerintahan Susilo Bambang Yudhoyono-Boediono. "Buruh tidak memiliki kewenangan untuk menggulingkan pemerintahan," ujar Andi.
Rencananya, ribuan buruh akan berkumpul di Bundaran Hotel Indonesia (HI) berjalan kaki menuju Istana Negara guna menyampaikan aspirasinya.
"Sebanyak 14.000 personel dikerahkan untuk pengamanan demo soal BBM dan pengamanan di Stasiun Pengisian Bakar Umum (SPBU)," kata Kepala Bidang Hubungan Masyarakat (Kabid Humas) Polri, Kombes Pol Rikwanto di Mabes Polri Jakarta.
Pengamanan di SPBU dilakukan untuk menjaga kelancaran distribusi BBM dari Pertamina dan mengawasi serta saling bagi informasi bila ada kelangkaan BBM, ujar Kombes Rikwanto.
"Demo itu ada Undang-undang yang mengatur, tidak boleh ada pengrusakan, anarkis dan menganggu aktifitas masyarakat. Kepolisian akan melakukan upaya mulai dari persuasif sampai penindakan," kata Rikwanto.
Sementara itu, buruh yang tergabung dalam Konfederasi Serikat Buruh Seluruh Indonesia (KSPSI) berencana memenuhi wilayah Jakarta untuk menggelar unjuk rasa menolak kenaikan harga bahan bakar minyak (BBM) pada hari ini.
"Kami akan menyampaikan aspirasi buruh dan masyarakat yang terkena dampak kenaikan harga BBM," kata Presiden KSPSI Andi Gani Nena Wea melalui keterangan pers di Jakarta, Selasa (20/3).
Andi menyebutkan anggota KSPSI yang akan menggelar unjuk rasa menolak kenaikan harga BBM sekitar 25.000-30.000 orang.
Putra mantan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Jacob Nua Wea itu menegaskan aksi unjuk rasa buruh itu tidak ditunggangi partai politik, melainkan murni tindakan memperjuangkan nasib buruh dan masyarakat kurang mampu yang terkena dampak kenaikan harga BBM.
Andi juga membantah aksi buruh itu dalam rangka menggulingkan pemerintahan Susilo Bambang Yudhoyono-Boediono. "Buruh tidak memiliki kewenangan untuk menggulingkan pemerintahan," ujar Andi.
Rencananya, ribuan buruh akan berkumpul di Bundaran Hotel Indonesia (HI) berjalan kaki menuju Istana Negara guna menyampaikan aspirasinya.
Wapres: Harga BBM Naik, Tutupi Kebocoran
VIVAnews - Wakil Presiden Boediono mengatakan,
rencana pemerintah menaikkan harga bahan bakar minyak bersubsidi per 1
April 2012 tidak semata demi mengurangi beban Anggaran Pendapatan dan
Belanja Negara (APBN).
"Penyesuaian harga BBM itu tidak hanya ingin untuk menyeimbangkan APBN, tetapi lebih dari itu," ujar Boediono di Istana Wapres, Jakarta, Selasa 20 Maret 2012.
Boediono menuturkan, pemerintah berkeinginan agar kebocoran BBM bersubsidi selama ini dapat dikurangi. "Sebenarnya yang kami inginkan adalah untuk mengobati satu hal ini, kebocoran," kata dia.
Dia menambahkan, BBM bersubsidi yang didistribusikian kepada masyarakat dengan harga Rp4.500 per liter ternyata terdapat indikasi kebocoran. Penyebab kebocoran itu karena ada selisih harga cukup besar antara harga jual BBM dalam negeri dan harga keekonomiannya.
"Kalau kenaikan harga ini membuat aliran masuk dan keluar seimbang, sistemnya stabil. Tapi, kalau tidak seimbang, ini jadi tidak akan stabil. Kenapa tidak seimbang, karena harga di dalam negeri Rp4.500 per liter itu jauh di bawah harga keekonomiannya," ujarnya.
Harga keekonomian BBM yang dimaksud Wapres adalah setelah minyak mentah melalui proses penyulingan. Jika minyak mentah dengan harga pasar diolah dengan penyulingan menjadi Premium atau Solar, menurut Boediono, harga ekonominya jauh di atas harga jual, sekitar Rp8.000 per liter. Sementara itu, negara tetangga menerapkan harga keekonomian tersebut.
"Harga lain di sekitar kita menggunakan harga keekonomian, seperti Taiwan, Filipina, Timor Leste harganya sekitar Rp11.000 sampai Rp12.000," kata Boediono.
Akibatnya, Boediono melanjutkan, hal itu tentunya menimbulkan adanya kebocoran tersebut. Semakin besar selisih harga jual dengan harga keekonomian, menurut Wapres, berpotensi meningkatkan kebocoran, sedangkan pemerintah yang membiayai subsidi BBM tersebut. (art)
"Penyesuaian harga BBM itu tidak hanya ingin untuk menyeimbangkan APBN, tetapi lebih dari itu," ujar Boediono di Istana Wapres, Jakarta, Selasa 20 Maret 2012.
Boediono menuturkan, pemerintah berkeinginan agar kebocoran BBM bersubsidi selama ini dapat dikurangi. "Sebenarnya yang kami inginkan adalah untuk mengobati satu hal ini, kebocoran," kata dia.
Dia menambahkan, BBM bersubsidi yang didistribusikian kepada masyarakat dengan harga Rp4.500 per liter ternyata terdapat indikasi kebocoran. Penyebab kebocoran itu karena ada selisih harga cukup besar antara harga jual BBM dalam negeri dan harga keekonomiannya.
"Kalau kenaikan harga ini membuat aliran masuk dan keluar seimbang, sistemnya stabil. Tapi, kalau tidak seimbang, ini jadi tidak akan stabil. Kenapa tidak seimbang, karena harga di dalam negeri Rp4.500 per liter itu jauh di bawah harga keekonomiannya," ujarnya.
Harga keekonomian BBM yang dimaksud Wapres adalah setelah minyak mentah melalui proses penyulingan. Jika minyak mentah dengan harga pasar diolah dengan penyulingan menjadi Premium atau Solar, menurut Boediono, harga ekonominya jauh di atas harga jual, sekitar Rp8.000 per liter. Sementara itu, negara tetangga menerapkan harga keekonomian tersebut.
"Harga lain di sekitar kita menggunakan harga keekonomian, seperti Taiwan, Filipina, Timor Leste harganya sekitar Rp11.000 sampai Rp12.000," kata Boediono.
Akibatnya, Boediono melanjutkan, hal itu tentunya menimbulkan adanya kebocoran tersebut. Semakin besar selisih harga jual dengan harga keekonomian, menurut Wapres, berpotensi meningkatkan kebocoran, sedangkan pemerintah yang membiayai subsidi BBM tersebut. (art)
Amankan Demo BBM, Polri Libatkan TNI
VIVAnews - Kapolri Jenderal Polisi Timur Pradopo
menyatakan polisi siap mengamankan gelombang demonstrasi menentang
rencana Pemerintah menaikkan harga bahan bakar minyak (BBM), April
mendatang. Bahkan, dia tidak ragu untuk melibatkan pasukan TNI.
"Semua tentu sudah disiapkan termasuk bantuan back up dari TNI," kata Timur saat ditemui di Mabes Polri, Jakarta, Rabu 21 Maret 2012.
Timur mengatakan pelibatan TNI itu bukan tanpa alasan. Menurutnya, dinamika yang terus berkembang menyebabkan mereka harus menerapkan strategi pengamanan yang menyeluruh. "Tadi sudah dihitung dari sisi jumlah (personil) yang kurang termasuk ada peningkatan eskalasi."
Namun, dia menegaskan, polisi tidak akan bersikap represif terhadap para demonstran. "Silakan demo, tapi jangan melanggar hukum. Artinya demo yang memang sportif terus penyampaian aspirasi tidak harus merugikan masyarakat yang lain," ujarnya.
Dia berharap semua pihak dapat bekerja sama dengan baik sehingga masyarakat yang melakukan kegiatan sehari-hari tidak sampai terganggu.
Selain pengamanan demonstran, Timur menambahkan polisi juga siap mengamankan aksi-aksi curang para pedagang atau pengusaha yang memanfaatkan situasi ini, untuk kepentingan atau keuntungan pribadi.
"Kami siap apapun yang terjadi. Kalau melanggar hukum kita lakukan penegakan hukum, termasuk penimbunan BBM." (ren)
"Semua tentu sudah disiapkan termasuk bantuan back up dari TNI," kata Timur saat ditemui di Mabes Polri, Jakarta, Rabu 21 Maret 2012.
Timur mengatakan pelibatan TNI itu bukan tanpa alasan. Menurutnya, dinamika yang terus berkembang menyebabkan mereka harus menerapkan strategi pengamanan yang menyeluruh. "Tadi sudah dihitung dari sisi jumlah (personil) yang kurang termasuk ada peningkatan eskalasi."
Namun, dia menegaskan, polisi tidak akan bersikap represif terhadap para demonstran. "Silakan demo, tapi jangan melanggar hukum. Artinya demo yang memang sportif terus penyampaian aspirasi tidak harus merugikan masyarakat yang lain," ujarnya.
Dia berharap semua pihak dapat bekerja sama dengan baik sehingga masyarakat yang melakukan kegiatan sehari-hari tidak sampai terganggu.
Selain pengamanan demonstran, Timur menambahkan polisi juga siap mengamankan aksi-aksi curang para pedagang atau pengusaha yang memanfaatkan situasi ini, untuk kepentingan atau keuntungan pribadi.
"Kami siap apapun yang terjadi. Kalau melanggar hukum kita lakukan penegakan hukum, termasuk penimbunan BBM." (ren)
KPK Kembali Periksa 2 Anggota DPRD Semarang
Anes Saputra - detikNews
Jakarta Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) kembali memeriksa 2 orang anggota DPRD Kota Semarang. Keduanya, Ahmadi dan Sriyono, diperiksa sebagai saksi terkait kasus suap APBD Kota Semarang.
"Sebagai saksi," kata Kabag Pemberitaan KPK, Priharsa Nugraha, di kantornya Jalan HR Rasuna Said, Kuningan, Jakarta Selatan, Rabu (21/3/2012).
Pemeriksaan keduanya dijadwalkan pukul 09.30 WIB. Pantauan detikcom, Ahmadi dan Sriyono tiba di kantor KPK pukul 09.25 WIB. Keduanya langsung menuju meja tamu lalu memasuki ruang tunggu.
Selain mereka, KPK juga menjadwalkan pemeriksaan terhadap dua orang pegawai negeri sipil (PNS) Pemkot Semarang. Mereka adalah Ayi Yudi Mardiana dan Tafricha.
Keduanya diperiksa sebagai saksi terkait kasus yang sama. Namun, hingga pukul 09.45 WIB, keduanya belum tiba di kantor KPK.
Kasus ini terungkap setelah KPK menangkap dua anggota DPRD, Sumartono (PD) dan Agung Purno Sarjono (PAN) serta Sekda pada 24 Oktober 2011. Pada awalnya, KPK mendapatkan bukti Rp 40 juta, namun setelah ditelusuri dana suap mencapai Rp 400 juta. Di luar itu, disebut-sebut ada dana miliaran rupiah yang siap digelontorkan untuk memperlancar pembahasan APBD 2012.
Dalam kasus ini, KPK telah menetapkan Wali Kota Semarang, Jawa Tengah, Soemarmo HS, sebagai tersangka. Dia diduga terlibat dalam kasus suap APBD Semarang.
Soemarmo diduga melanggar pasal 5 ayat 1 huruf a atau b atau pasal 13 Undang-undang 31 tahun 1999 sebagaimana diubah menjadi UU No 20 tahun 2001 tentang Tindak Pidana Korupsi.
Jakarta Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) kembali memeriksa 2 orang anggota DPRD Kota Semarang. Keduanya, Ahmadi dan Sriyono, diperiksa sebagai saksi terkait kasus suap APBD Kota Semarang.
"Sebagai saksi," kata Kabag Pemberitaan KPK, Priharsa Nugraha, di kantornya Jalan HR Rasuna Said, Kuningan, Jakarta Selatan, Rabu (21/3/2012).
Pemeriksaan keduanya dijadwalkan pukul 09.30 WIB. Pantauan detikcom, Ahmadi dan Sriyono tiba di kantor KPK pukul 09.25 WIB. Keduanya langsung menuju meja tamu lalu memasuki ruang tunggu.
Selain mereka, KPK juga menjadwalkan pemeriksaan terhadap dua orang pegawai negeri sipil (PNS) Pemkot Semarang. Mereka adalah Ayi Yudi Mardiana dan Tafricha.
Keduanya diperiksa sebagai saksi terkait kasus yang sama. Namun, hingga pukul 09.45 WIB, keduanya belum tiba di kantor KPK.
Kasus ini terungkap setelah KPK menangkap dua anggota DPRD, Sumartono (PD) dan Agung Purno Sarjono (PAN) serta Sekda pada 24 Oktober 2011. Pada awalnya, KPK mendapatkan bukti Rp 40 juta, namun setelah ditelusuri dana suap mencapai Rp 400 juta. Di luar itu, disebut-sebut ada dana miliaran rupiah yang siap digelontorkan untuk memperlancar pembahasan APBD 2012.
Dalam kasus ini, KPK telah menetapkan Wali Kota Semarang, Jawa Tengah, Soemarmo HS, sebagai tersangka. Dia diduga terlibat dalam kasus suap APBD Semarang.
Soemarmo diduga melanggar pasal 5 ayat 1 huruf a atau b atau pasal 13 Undang-undang 31 tahun 1999 sebagaimana diubah menjadi UU No 20 tahun 2001 tentang Tindak Pidana Korupsi.
Selasa, 20 Maret 2012
Kejagung Berhati-hati Usut Kasus Dhana
INILAH.COM, Jakarta - Kejaksaan Agung mulai berhati-hati mengusut kasus korupsi dan pencucian uang Dhana Widyatmika.
Selain itu, Kejaksaan Agung juga berhati-hati untuk melakukan penyitaan aset milik pegawai Dispenda DKI Jakarta itu.
"Yang akan disita benda tidak bergerak, ada proses, menyangkut tanah, tim harus hati-hati sehingga melangkah mulai dari awal hingga akhir harus hati-hati," ujar Kepala Pusat Penerangan Hukum Kejaksaan Agung M. Adi Toegarisman, Senin (19/3/2012).
Menurut Adi, yang dilakukannya dalam penyidikan harus sesuai dengan koridor hukum.
"Semua masalah sesuai dg fakta hukum, jangan sampe melanggar hukum," katanya.
Mengenai jumlah aliran dana ke rekening Dhana, Kejaksaan Agung masih belum mengungkapkan jumlah pastinya. Menurut Toegarisman, pengungkapan itu tergantung fakta hukum dalam penyidikannya. [gus]
Selain itu, Kejaksaan Agung juga berhati-hati untuk melakukan penyitaan aset milik pegawai Dispenda DKI Jakarta itu.
"Yang akan disita benda tidak bergerak, ada proses, menyangkut tanah, tim harus hati-hati sehingga melangkah mulai dari awal hingga akhir harus hati-hati," ujar Kepala Pusat Penerangan Hukum Kejaksaan Agung M. Adi Toegarisman, Senin (19/3/2012).
Menurut Adi, yang dilakukannya dalam penyidikan harus sesuai dengan koridor hukum.
"Semua masalah sesuai dg fakta hukum, jangan sampe melanggar hukum," katanya.
Mengenai jumlah aliran dana ke rekening Dhana, Kejaksaan Agung masih belum mengungkapkan jumlah pastinya. Menurut Toegarisman, pengungkapan itu tergantung fakta hukum dalam penyidikannya. [gus]
Temui Jaksa Agung, BPK Ingin Review MoU
M Rizki Maulana - detikNews
Jakarta Wakil Ketua Badan Pemeriksa Keungan (BPK), Hasan Bisri, menemui Jaksa Agung, Basrief Arief. Pertemuan ini untuk membahas mengenai Nota Kesepahaman antara BPK dan Kejagung yang sebelumnya pernah dibahas.
"Intinya, kita ingin selalu meng-update kerjasama antara BPK dan Kejaksaan. Supaya Kejaksaan lebih mudah dalam menindaklanjuti laporan BPK," terang Wakil Ketua BPK, Hasan Bisri, di Gedung Kejagung, Jalan Sultan Hasanuddin, Jakarta Selatan, Senin (19/3/2012).
Hasan menambahkan, selama ini laporan dari BPK memang sudah ditindaklanjuti oleh Kejagung, namun terkesan lamban. Mereka menilai kemungkinan ada kekurangan data yang menyebabkan tindaklanjut terhadap laporan tersebut menjadi tidak seperti yang diharapkan.
"Barangkali karena laporan kami terlalu minim datanya sehingga perlu pendalaman. Karena memang kewenangan penyelidikan dan penyidikan ada di tangan kejaksaan," jelasnya.
Menurut Hasan, kejagung menerima hal ini dengan tangan terbuka. Menurutnya nanti akan ada tim kecil yang khusus dibentuk untuk membahas mengenai pengkajian ulang MoU tersebut.
"Nanti kami akan bentuk semacam tim kecil untuk mereview kembali perjanjian, atau MoU antara BPK dan Kejaksaan," katanya.
Jakarta Wakil Ketua Badan Pemeriksa Keungan (BPK), Hasan Bisri, menemui Jaksa Agung, Basrief Arief. Pertemuan ini untuk membahas mengenai Nota Kesepahaman antara BPK dan Kejagung yang sebelumnya pernah dibahas.
"Intinya, kita ingin selalu meng-update kerjasama antara BPK dan Kejaksaan. Supaya Kejaksaan lebih mudah dalam menindaklanjuti laporan BPK," terang Wakil Ketua BPK, Hasan Bisri, di Gedung Kejagung, Jalan Sultan Hasanuddin, Jakarta Selatan, Senin (19/3/2012).
Hasan menambahkan, selama ini laporan dari BPK memang sudah ditindaklanjuti oleh Kejagung, namun terkesan lamban. Mereka menilai kemungkinan ada kekurangan data yang menyebabkan tindaklanjut terhadap laporan tersebut menjadi tidak seperti yang diharapkan.
"Barangkali karena laporan kami terlalu minim datanya sehingga perlu pendalaman. Karena memang kewenangan penyelidikan dan penyidikan ada di tangan kejaksaan," jelasnya.
Menurut Hasan, kejagung menerima hal ini dengan tangan terbuka. Menurutnya nanti akan ada tim kecil yang khusus dibentuk untuk membahas mengenai pengkajian ulang MoU tersebut.
"Nanti kami akan bentuk semacam tim kecil untuk mereview kembali perjanjian, atau MoU antara BPK dan Kejaksaan," katanya.
Eks Bupati Divonis 15 Tahun Karena Korupsi, MA Layak Dapat 2 Jempol
Andi Saputra - detikNews
Jakarta Setelah dikritik banyak kalangan karena menghukum ringan para koruptor, Mahkamah Agung (MA) memberikan putusan mengejutkan. Mantan Bupati Lampung Timur, Satono, menjadi kepala daerah pertama yang divonis terlama dalam perkara korupsi, yaitu 15 tahun penjara.
"Dua jempol untuk MA. Kalau nanti diputusan Peninjauan Kembali (PK) putusannya sama atau lebih berat, kita acungi 4 jempol deh," kata Ketua Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia (YLBHI), Alvon Kurnia Palma, saat berbincang dengan detikcom, Selasa (19/3/2012).
Acungan 2 jempol ini bukannya tanpa alasan. Dalam putusan MA tersebut, majelis hakim jeli dalam mencari celah hukum yaitu terpidana mengalihkan anggaran APBD ke BPR. Pengalihan anggaran ini melanggar UU Keuangan negara karena penempatan uang APBD hanya boleh ditempatkan di bank yang dijamin Lembaga Penjamin Simpanan (LPS).
"Ini jeli karena tidak hanya menilai sebagai mal-administrasi semata tetapi dikategorikan sebagai delik korupsi," papar Alvon.
Terkait lamanya hukuman yang melebihi tuntutan, Alvon menilai sebagai keberanian hakim. Kelebihan inilah mengapa MA pantas mendapatkan acungan jempol.
"Tidak masalah lebih tinggi dari tuntutan jaksa. Karena hakim memutus berdasarkan keyakinan dia. Putusan ini juga menunjukan putusan hakim Pengadilan Tipikor Lampung salah yaitu memutus bebas," kata Ketua YLBHI yang juga ikut mengajukan eksaminasi terhadap putusan bebas itu.
Dalam putusan bernomor 253.K/Pid.Sus/2012, Satono selain dihukum 15 tahun penjara, MA juga menjatuhkan hukuman berlapis karena korupsi dana APBD sebesar Rp 119 miliar, yaitu:
1. Denda Rp 500 juta
2. Jika tidak mau membayar diganti dengan penjara selama 6 bulan
3. Uang pengganti Rp 10.586.575.000
4. Jika tidak mempunyai uang pengganti maka sejak satu bulan setelah putusan MA ini, harta Satono disita oleh jaksa untuk dilelang.
5. Jika uang hasil lelang tidak mencapai jumalh uang pengganti, maka Satono harus menambah waktu tinggal di penjara selama 3 tahun.
Jakarta Setelah dikritik banyak kalangan karena menghukum ringan para koruptor, Mahkamah Agung (MA) memberikan putusan mengejutkan. Mantan Bupati Lampung Timur, Satono, menjadi kepala daerah pertama yang divonis terlama dalam perkara korupsi, yaitu 15 tahun penjara.
"Dua jempol untuk MA. Kalau nanti diputusan Peninjauan Kembali (PK) putusannya sama atau lebih berat, kita acungi 4 jempol deh," kata Ketua Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia (YLBHI), Alvon Kurnia Palma, saat berbincang dengan detikcom, Selasa (19/3/2012).
Acungan 2 jempol ini bukannya tanpa alasan. Dalam putusan MA tersebut, majelis hakim jeli dalam mencari celah hukum yaitu terpidana mengalihkan anggaran APBD ke BPR. Pengalihan anggaran ini melanggar UU Keuangan negara karena penempatan uang APBD hanya boleh ditempatkan di bank yang dijamin Lembaga Penjamin Simpanan (LPS).
"Ini jeli karena tidak hanya menilai sebagai mal-administrasi semata tetapi dikategorikan sebagai delik korupsi," papar Alvon.
Terkait lamanya hukuman yang melebihi tuntutan, Alvon menilai sebagai keberanian hakim. Kelebihan inilah mengapa MA pantas mendapatkan acungan jempol.
"Tidak masalah lebih tinggi dari tuntutan jaksa. Karena hakim memutus berdasarkan keyakinan dia. Putusan ini juga menunjukan putusan hakim Pengadilan Tipikor Lampung salah yaitu memutus bebas," kata Ketua YLBHI yang juga ikut mengajukan eksaminasi terhadap putusan bebas itu.
Dalam putusan bernomor 253.K/Pid.Sus/2012, Satono selain dihukum 15 tahun penjara, MA juga menjatuhkan hukuman berlapis karena korupsi dana APBD sebesar Rp 119 miliar, yaitu:
1. Denda Rp 500 juta
2. Jika tidak mau membayar diganti dengan penjara selama 6 bulan
3. Uang pengganti Rp 10.586.575.000
4. Jika tidak mempunyai uang pengganti maka sejak satu bulan setelah putusan MA ini, harta Satono disita oleh jaksa untuk dilelang.
5. Jika uang hasil lelang tidak mencapai jumalh uang pengganti, maka Satono harus menambah waktu tinggal di penjara selama 3 tahun.
Mochtar Mohammad Bakal Dijemput Paksa Jika Tak Penuhi Panggilan KPK
Moksa Hutasoit - detikNews
Jakarta Komisi Pemberantasan Korupsi sudah kembali mengirimkan surat panggilan kepada Wali Kota Bekasi nonaktif, Mochtar Mohammad. Jika surat ini kembali diabaikan oleh Mochtar, KPK tidak akan ragu untuk menjemput paksa.
"Jika nggak datang, akan kami jemput paksa," kata juru bicara KPK, Johan Budi, kepada detikcom, Selasa (20/3/2012).
Surat panggilan itu sendiri sudah dikirim oleh KPK. Pihaknya, lanjut Johan, sangat berharap agar Mochtar bisa memenuhi panggilan KPK.
"Surat sudah kami kirim," imbuhnya.
Mochtar sebelumnya menolak panggilan KPK untuk datang guna dieksekusi. Mochtar saat itu beralasan belum menerima salinan dari putusan Mahkamah Agung.
Seperti diketahui, tiga hakim MA akhirnya sepakat secara bulat mengganjar Mochtar Muhammad dengan penjara selama 6 tahun. Politikus PDIP ini terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan korupsi Rp 5,5 miliar secara berkelanjutan.
Putusan MA ini sebagai jawaban atas kejanggalan vonis bebas yang dikeluarkan majelis hakim Pengadilan Tipikor Bandung terhadap Mochtar Muhammad sebelumnya. Padahal JPU menuntut Mochtar Muhammad 12 tahun penjara dan denda Rp 300 juta subsider 6 bulan penjara. Jumlah hukuman tersebut merupakan kumulatif dari 4 perkara yang didakwakan kepada terdakwa
Jakarta Komisi Pemberantasan Korupsi sudah kembali mengirimkan surat panggilan kepada Wali Kota Bekasi nonaktif, Mochtar Mohammad. Jika surat ini kembali diabaikan oleh Mochtar, KPK tidak akan ragu untuk menjemput paksa.
"Jika nggak datang, akan kami jemput paksa," kata juru bicara KPK, Johan Budi, kepada detikcom, Selasa (20/3/2012).
Surat panggilan itu sendiri sudah dikirim oleh KPK. Pihaknya, lanjut Johan, sangat berharap agar Mochtar bisa memenuhi panggilan KPK.
"Surat sudah kami kirim," imbuhnya.
Mochtar sebelumnya menolak panggilan KPK untuk datang guna dieksekusi. Mochtar saat itu beralasan belum menerima salinan dari putusan Mahkamah Agung.
Seperti diketahui, tiga hakim MA akhirnya sepakat secara bulat mengganjar Mochtar Muhammad dengan penjara selama 6 tahun. Politikus PDIP ini terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan korupsi Rp 5,5 miliar secara berkelanjutan.
Putusan MA ini sebagai jawaban atas kejanggalan vonis bebas yang dikeluarkan majelis hakim Pengadilan Tipikor Bandung terhadap Mochtar Muhammad sebelumnya. Padahal JPU menuntut Mochtar Muhammad 12 tahun penjara dan denda Rp 300 juta subsider 6 bulan penjara. Jumlah hukuman tersebut merupakan kumulatif dari 4 perkara yang didakwakan kepada terdakwa
Senin, 19 Maret 2012
Pramono: Ancaman kepada presiden tak akan terjadi
Jakarta (ANTARA
News) - Wakil Ketua DPR RI Pramono Anung meyakini ancaman dari
pihak-pihak tertentu yang ingin melengserkan Presiden Susilo Bambang
Yudhoyono sebelum 2014 tidak akan terjadi.
"Saya meyakini bahwa presiden, pendukung atau yang lainnya adalah yang paling dekat, ada BIN, TNI, Polri, semua instrumen itu ada di presiden. Sehingga tidak mungkinlah kalau ada ancaman, katakanlah ada ancaman yang bisa diwujudkan," kata Pramono di Gedung DPR RI, Jakarta, Senin.
Dia meyakini semua presiden memang mendapat ancaman.
"Saya yakin semua presiden pasti ada ancaman, pasti. Ketika Gus Dur, Megawati Soekarnoputri, BJ Habibie, itu ada. Tetapi kan karena itu presdien, dia dijaga, karena itu simbol negara. Itu dilihat sebagai ancaman yang serius," kata Pramono.
Dia menilai pernyataan Presiden SBY semalam mengenai ancaman pelengseran dirinya adalah peringatan bagi aparat hukum agar bekerja lebih maksimal dalam menjamin keselamatan presiden dan keluarganya.
Di depan kader Partai Demokrat di Cikeas, Bogor, tadi malam, Presiden Yudhoyono menyatakan, ada pihak-pihak yang mencoba melengserkannya sebelum usai masa jabatan 2014.
"Saya meyakini bahwa presiden, pendukung atau yang lainnya adalah yang paling dekat, ada BIN, TNI, Polri, semua instrumen itu ada di presiden. Sehingga tidak mungkinlah kalau ada ancaman, katakanlah ada ancaman yang bisa diwujudkan," kata Pramono di Gedung DPR RI, Jakarta, Senin.
Dia meyakini semua presiden memang mendapat ancaman.
"Saya yakin semua presiden pasti ada ancaman, pasti. Ketika Gus Dur, Megawati Soekarnoputri, BJ Habibie, itu ada. Tetapi kan karena itu presdien, dia dijaga, karena itu simbol negara. Itu dilihat sebagai ancaman yang serius," kata Pramono.
Dia menilai pernyataan Presiden SBY semalam mengenai ancaman pelengseran dirinya adalah peringatan bagi aparat hukum agar bekerja lebih maksimal dalam menjamin keselamatan presiden dan keluarganya.
Di depan kader Partai Demokrat di Cikeas, Bogor, tadi malam, Presiden Yudhoyono menyatakan, ada pihak-pihak yang mencoba melengserkannya sebelum usai masa jabatan 2014.
"Harus ada saling percaya antara petugas dan wajib pajak"
Jakarta (ANTARA
News) - Presiden Susilo Bambang Yudhoyono menyatakan saling percaya
antara wajib pajak dan petugas pajak adalah salah satu faktor yang
menentukan kesuksesan pengumpulan pajak sebagai penerimaan negara
terbesar.
Dalam pidato singkat usai menyerahkan Surat Pemberitahuan Tahunan (SPT) PPh Wajib Pajak Orang Pribadi Tahun Pajak 2011 di Kementerian Keuangan, Jakarta, Senin, Presiden kembali mengingatkan agar petugas pajak tidak melakukan penyimpangan dan tidak berperilaku koruptif.
"Ada saling percaya maka petugas pajak harus menjalankan tugas dengan benar. Jangan ada penyimpangan-penyimpangan dan jangan ada perilaku koruptif," ujarnya.
Selain itu, Kepala Negara juga mengingatkan Direktorat Jenderal Pajak untuk senantiasa memberikan pelayanan yang baik kepada para wajib pajak.
Dengan adanya pelayanan yang baik dan saling percaya, Presiden berkeyakinan para wajib pajak tidak akan enggan menjalankan kewajibannya untuk membayar pajak.
"Selalu saya ingatkan, berikan pelayanan yang baik, petugas pajak, petugas keuangan, semuanya, kita harus terus menerus meningkatkan kualitas pelayanan kepada wajib pajak," katanya.
Presiden juga menyampaikan imbauan kepada para wajib pajak agar tidak melupakan kewajiban mereka membayar pajak sebagai kontribusi warga negara dalam pembangunan bangsa.
"Semakin sadar bangsa ini membayar pajak dengan benar akan membawa kebaikan bagi negara karena kita bisa meningkatkan pembangunan negeri ini, membangun infrastruktur, pendidikan, kesehatan, transportasi, dan lain-lain," tuturnya.
(D013)
Dalam pidato singkat usai menyerahkan Surat Pemberitahuan Tahunan (SPT) PPh Wajib Pajak Orang Pribadi Tahun Pajak 2011 di Kementerian Keuangan, Jakarta, Senin, Presiden kembali mengingatkan agar petugas pajak tidak melakukan penyimpangan dan tidak berperilaku koruptif.
"Ada saling percaya maka petugas pajak harus menjalankan tugas dengan benar. Jangan ada penyimpangan-penyimpangan dan jangan ada perilaku koruptif," ujarnya.
Selain itu, Kepala Negara juga mengingatkan Direktorat Jenderal Pajak untuk senantiasa memberikan pelayanan yang baik kepada para wajib pajak.
Dengan adanya pelayanan yang baik dan saling percaya, Presiden berkeyakinan para wajib pajak tidak akan enggan menjalankan kewajibannya untuk membayar pajak.
"Selalu saya ingatkan, berikan pelayanan yang baik, petugas pajak, petugas keuangan, semuanya, kita harus terus menerus meningkatkan kualitas pelayanan kepada wajib pajak," katanya.
Presiden juga menyampaikan imbauan kepada para wajib pajak agar tidak melupakan kewajiban mereka membayar pajak sebagai kontribusi warga negara dalam pembangunan bangsa.
"Semakin sadar bangsa ini membayar pajak dengan benar akan membawa kebaikan bagi negara karena kita bisa meningkatkan pembangunan negeri ini, membangun infrastruktur, pendidikan, kesehatan, transportasi, dan lain-lain," tuturnya.
(D013)
Minggu, 18 Maret 2012
BPK Harus Terlibat Uji Materi Jabatan Wamen
Jpnn
JAKARTA -
Sekretaris Pendiri Indonesian Audit Watch (IAW), Iskandar Sitorus
mendorong Badan Pemeriksaan Keuangan (BPK) ikut ambil bagian dalam uji
materi Kementerian Negara yang menentang adanya jabatan wakil menteri
(Wamen) yang kini ditangani Mahkamah Konstitusi. Selaku lembaga audit,
BPK berkepentingan karena Wamen saat ini sebagai jabatan yang baru dalam
struktur pemerintahan menyedot APBN yang mencapai kisaran 1,2 Triliun
pertahun.
"Itu perlu dilakukan BPK karena keberadaan Wamen yang menjadi salah satu objek audit keuangan Negara masih juga tidak jelas dan tidak sah keberadaannya dari sisi perundang-undangan sehingga tidak kesulitan melakukan audit," kata Iskandar dalam rilisnya yang diterima JPNN, Minggu (18/3).
Saat ini, MK sedang melakukan pemeriksaan atas permohonan uji materi dari unsur masyarakat terhadap pasal 10 UU Nomor 39/2008 tentang Kementerian Negara. Alasan pemohon, hal ini bertentangan dengan konstitusi yang tidak mengenal adanya wakil menteri. Pasal 10 UU Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara yang dijadikan pijakan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) untuk mengangkat wakil menteri dianggap bertentangan dengan UUD 1945.
Iskandar menjelaskan BPK tak perlu takut melakukan uji materi karena ini menyangkut kepentingan menyelamatkan uang negara dan mempertegas status hukum jabatan Wamen. Apalagi sebelumnya, kata dia, Presiden pernah mengajukan Sengketa Kewenangan Lembaga Negara (SKLN) terhadap Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) dan BPK terkait divestasi saham Newmont Nusa Tenggara (NNT) ke MK.
"Dorongan agar BPK menyiapkan uji materi tidaklah berlebihan dan tidak melanggartata krama antar Lembaga Tinggi Negara terhadap instrumen sebagai Lembaga Tinggi Negara karena presiden juga pernah melakukannya," katanya.
Dikatakan pula Iskandar, peran BPK menempuh uji materi UU Kementerian Negara adalah suatu implementasi dari fungsi BPK dalam melakukan pembenahan terhadap kinerja audit terkait tatacara dalih penggunaan uang Negara.
"Itu juga sekaligus berguna untuk menghindarkan institusi BPK dari model kinerja yang salah sehingga bermuara pada rusaknya tingkat kepercayaan publik kepada BPK," pungkasnya. (awa/jpnn)
"Itu perlu dilakukan BPK karena keberadaan Wamen yang menjadi salah satu objek audit keuangan Negara masih juga tidak jelas dan tidak sah keberadaannya dari sisi perundang-undangan sehingga tidak kesulitan melakukan audit," kata Iskandar dalam rilisnya yang diterima JPNN, Minggu (18/3).
Saat ini, MK sedang melakukan pemeriksaan atas permohonan uji materi dari unsur masyarakat terhadap pasal 10 UU Nomor 39/2008 tentang Kementerian Negara. Alasan pemohon, hal ini bertentangan dengan konstitusi yang tidak mengenal adanya wakil menteri. Pasal 10 UU Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara yang dijadikan pijakan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) untuk mengangkat wakil menteri dianggap bertentangan dengan UUD 1945.
Iskandar menjelaskan BPK tak perlu takut melakukan uji materi karena ini menyangkut kepentingan menyelamatkan uang negara dan mempertegas status hukum jabatan Wamen. Apalagi sebelumnya, kata dia, Presiden pernah mengajukan Sengketa Kewenangan Lembaga Negara (SKLN) terhadap Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) dan BPK terkait divestasi saham Newmont Nusa Tenggara (NNT) ke MK.
"Dorongan agar BPK menyiapkan uji materi tidaklah berlebihan dan tidak melanggartata krama antar Lembaga Tinggi Negara terhadap instrumen sebagai Lembaga Tinggi Negara karena presiden juga pernah melakukannya," katanya.
Dikatakan pula Iskandar, peran BPK menempuh uji materi UU Kementerian Negara adalah suatu implementasi dari fungsi BPK dalam melakukan pembenahan terhadap kinerja audit terkait tatacara dalih penggunaan uang Negara.
"Itu juga sekaligus berguna untuk menghindarkan institusi BPK dari model kinerja yang salah sehingga bermuara pada rusaknya tingkat kepercayaan publik kepada BPK," pungkasnya. (awa/jpnn)
Seniman Tuntut Kembalikan Kejujuran
Jpnn
JAKARTA -
Koordinator aksi Sedulur Sikep Klopoduwur, Blora, Jawa Tengah, Anis
Sholeh Ba"asyin berencana menggelar aksi damai bertema "Kembalikan
Kejujuran Ke Indonesia" bersama dengan seniman lainnya. Aksi demo,
menurut Anis Sholeh Ba"asyin akan digelar Senin (19/3) dengan lokasi di
sekitar Istana Negara, gedung Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) San
gedung Dewan Perwakilan Rakyat (DPR).
"Dalam menjalankan aksi demo, kami tidak akan bikin polisi repot karena para pengunjuk rasa hanya duduk-duduk sambil nembang (nyanyi Jawa) sementara beberapa seniman akan meresponnya dengan melukis, dan performance art lainnya," kata Anis Sholeh Ba"asyin, kepada wartawan di Jakarta, Minggu (18/3).
Setelah itu, lanjut Anis, pihaknya akan menyerahkan Petisi Kejujuran kepada pimpinan atau yang mewakili lembaga yang didatangi. Menjawab pertanyaan wartawan terkait properti demo yang akan mereka bawa, Anis mengaku hanya membawa satu lembar spanduk saja.
"Kami hanya membawa lembar spanduk bertuliskan; "Demi Nama Allah Yang Pengasih Yang Maha Penyayang, Kembalikan Kejujuran ke Indonesia sebelum murkaNya Datang", imbuh Anis Sholeh Ba"asyin. (fas/jpnn)
"Dalam menjalankan aksi demo, kami tidak akan bikin polisi repot karena para pengunjuk rasa hanya duduk-duduk sambil nembang (nyanyi Jawa) sementara beberapa seniman akan meresponnya dengan melukis, dan performance art lainnya," kata Anis Sholeh Ba"asyin, kepada wartawan di Jakarta, Minggu (18/3).
Setelah itu, lanjut Anis, pihaknya akan menyerahkan Petisi Kejujuran kepada pimpinan atau yang mewakili lembaga yang didatangi. Menjawab pertanyaan wartawan terkait properti demo yang akan mereka bawa, Anis mengaku hanya membawa satu lembar spanduk saja.
"Kami hanya membawa lembar spanduk bertuliskan; "Demi Nama Allah Yang Pengasih Yang Maha Penyayang, Kembalikan Kejujuran ke Indonesia sebelum murkaNya Datang", imbuh Anis Sholeh Ba"asyin. (fas/jpnn)
Langganan:
Postingan (Atom)