VIVAnews - Mantan Wakil Prsiden Jusuf Kalla menilai,
menetapkan untuk menaikan harga bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi
adalah pilihan sulit bagi pemerintah. Tapi kenaikan harga BBM adalah
jalan keluar yang tepat daripada terus memberi subsidi bagi kalangan
menengah ke atas.
"Ini pilihan, apakah subsidi naik tinggi, dan
membuat anggaran lain dikurangi, atau subsidi dikurangi agar anggaran
infrastruktur seperti jalan, jembatan, rumah sakit dan sekolah tetap
bisa dijalankan dan ditingkatkan," ujar Jusuf Kalla saat ditanya
wartawan usai melantik pengurus PMI Provinsi Papua, Kamis 22 Maret di
Jayapura.
Menurut Kalla, lebih baik subsidi dipangkas, sebab
selama ini yang menikmati hanya kalangan atas saja. Karena itu,
pemerintah sebaiknya tak memberikan subsidi terus-terusan kepada pemilik
mobil. "Bagi kita tentunya lebih baik anggaran pembangunan ditingkatkan
dari pada subsidi dipertahankan," katanya.
Mengenai protes yang
kian meluas dan anarkis terkait rencana kenaikan BBM ini, menurut
Kalla, disebabkan karena pemerintah tak memiliki perencanaan dan
sosialisasi yang baik.
"Pemerintah tidak membuat pra kondisi
yang baik. Secara nasional kan terlalu banyak isu, seperti korupsi dan
konflik. Akibatnya masyarakat merasa ini banyak korupsi tapi pemerintah
menaikan BBM," ujarnya.
Karena itu, pemerintah harus menerapkan
sistem yang baik sebelum menaikan harga BBM. seperti melakukan
penghematan anggaran. Tapi pemerintah juga harus konsekwen memberikan
konversi yang jelas sehingga masyarakat menyadari bahwa pemerintah yang
pertama berbuat.
"Zaman saya wapres, kita lebih dulu memberikan
contoh dengan melakukan penghematan, seperti penghematan listrik, mobil,
dan sampai jam tayang TV dikurangi," katanya.
Tapi saat ini, masyarakat yang justru dipaksa lebih dulu menerima
kebijakan pemerintah, sementara pemerintah tak memberikan contoh yang
baik. "Akibatnya muncul ketidakpuasan seperti yang terjadi saat ini,"
ujarnya.
Tidak ada komentar:
Posting Komentar