Penyataan
dia itu terkait pengerahan personil militer membantu polisi
mengantisipasi demonstrasi penolakan penaikan harga BBM bersubsidi. Dia
mengungkap sekitar 600 personel TNI-AD di wilayah kerjanya siap
melaksanakan perintah pengamanan itu.
"Para personel TNI siap membantu aparat kepolisian dalam
mengamankan unjuk rasa dan 600 personel bisa dipanggil kapan saja ketika
dibutuhkan sesuai permintaan Kapolres," katanya, di Jember, Jawa Timur,
Senin.
Di Kabupaten Jember dan sekitarnya, terdapat beberapa satuan militer. Mulai dari Kodim 0814/Jember, Batalion Artileri Medan 8 Kostrad, Brigade Infantri 9 Kostrad, Batalion Infantri 515, dan Batalion Infantri 509/Raider.
Di Kabupaten Jember dan sekitarnya, terdapat beberapa satuan militer. Mulai dari Kodim 0814/Jember, Batalion Artileri Medan 8 Kostrad, Brigade Infantri 9 Kostrad, Batalion Infantri 515, dan Batalion Infantri 509/Raider.
Jika satu satuan berkekuatan secara rerata 450 personel, maka di sana terdapat paling tidak 2.500 personel TNI-AD.
"Kalau anggota TNI di Koramil biasanya sudah siaga di lapangan untuk membantu kepolisian sektor (polsek) mengamankan demonstrasi di masing-masing kecamatan," katanya.
Selain mengamankan demonstrasi, lanjut dia, pihak TNI menyatakan kesiapan untuk membantu aparat kepolisian dalam mengantisipasi penimbunan BBM di Kabupaten Jember.
Kapolres Jember, AKBP Jayadi, mengatakan sebanyak 800 personel gabungan dari Polri, TNI, dan Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) disiagakan untuk mengamankan demonstrasi besar-besaran menolak kenaikan harga BBM di Jember, Selasa (27/3).
Sebelumnya, mantan Asisten Teritorial Kepala Staf TNI-AD, Mayor Jenderal (Purnawirawan) Saurip Kadi, menolak tegas pelibatan personel TNI dalam pengamanan demonstrasi menolak kenaikan BBM bersubsidi jenis premium dan solar.
"Pelibatan TNI dalam pengamanan demo sudah melanggar undang-undang atau konstitusi, bahkan hal itu melanggar kemanusiaan," katanya saat berkunjung ke Jember, Sabtu (24/3).
Menurut dia, musuh negara saat ini bukanlah rakyat, sehingga TNI tidak perlu ikut campur dalam mengamankan demonstrasi yang menyuarakan aspirasi masyarakat di sejumlah daerah.
"Rakyat bukan musuh TNI. Demo yang menyuarakan aspirasi rakyat seharusnya didengar oleh pemerintah dan jangan sekali-sekali TNI melawan rakyat karena itu menghianati reformasi," ucap dia. (*)
"Kalau anggota TNI di Koramil biasanya sudah siaga di lapangan untuk membantu kepolisian sektor (polsek) mengamankan demonstrasi di masing-masing kecamatan," katanya.
Selain mengamankan demonstrasi, lanjut dia, pihak TNI menyatakan kesiapan untuk membantu aparat kepolisian dalam mengantisipasi penimbunan BBM di Kabupaten Jember.
Kapolres Jember, AKBP Jayadi, mengatakan sebanyak 800 personel gabungan dari Polri, TNI, dan Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) disiagakan untuk mengamankan demonstrasi besar-besaran menolak kenaikan harga BBM di Jember, Selasa (27/3).
Sebelumnya, mantan Asisten Teritorial Kepala Staf TNI-AD, Mayor Jenderal (Purnawirawan) Saurip Kadi, menolak tegas pelibatan personel TNI dalam pengamanan demonstrasi menolak kenaikan BBM bersubsidi jenis premium dan solar.
"Pelibatan TNI dalam pengamanan demo sudah melanggar undang-undang atau konstitusi, bahkan hal itu melanggar kemanusiaan," katanya saat berkunjung ke Jember, Sabtu (24/3).
Menurut dia, musuh negara saat ini bukanlah rakyat, sehingga TNI tidak perlu ikut campur dalam mengamankan demonstrasi yang menyuarakan aspirasi masyarakat di sejumlah daerah.
"Rakyat bukan musuh TNI. Demo yang menyuarakan aspirasi rakyat seharusnya didengar oleh pemerintah dan jangan sekali-sekali TNI melawan rakyat karena itu menghianati reformasi," ucap dia. (*)
Tidak ada komentar:
Posting Komentar