Jakarta (ANTARA News) - Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia (YLKI) meminta aparat kepolisian mengoptimalkan pengawasan menjelang kenaikan harga bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi tanggal 1 April 2012.

Menurut Pengurus Harian YLKI, Tulus Abadi di Jakarta, Jumat, pengetatan pengawasan diperlukan untuk mengantisipasi kemungkinan munculnya aksi pembelian secara berlebihan dan penimbunan BBM.

"Aparat kepolisian mesti menjalankan fungsinya menjaga agar tidak terjadi penyalahgunaan BBM di lapangan," katanya.

Pemerintah, kata dia, harus menempatkan aparat kepolisian di stasiun-stasiun pengisian bahan bakar umum (SPBU) dan titik-titik rawan lainnya.

"Kondisi ini diciptakan sendiri oleh pemerintah, sehingga pemerintah harus punya strategi agar dampaknya tidak tereskalasi," ujarnya.

Ia juga menghimbau masyarakat tidak melakukan membeli BBM dalam jumlah berlebihan menjelang kenaikan harga karena justru akan mendorong kenaikan harga.

Tulus menjelaskan pula bahwa saat ini pasokan BBM sebenarnya masih cukup aman namun variasi harganya cukup tinggi sehingga memicu munculnya penyalahgunaan, termasuk penjualan ke luar negeri.

Ia mengatakan tingkat penyelundupan BBM di wilayah yang berbatasan dengan Filipina, Malaysia, dan Singapura cukup tinggi karena harga bahan bakar di negara-negara itu lebih mahal, sampai Rp15.000  per liter di Filipina dan Malaysia.(K007)