INILAHCOM, Jakarta - Pelaksana Tugas Gubernur DKI
Jakarta Basuki Tjahaja Purnama atau Ahok mengatakan korupsi menjadi akar
persoalan banjir di ibu kota, karena semua fasilitas dan sarana justru
tidak digunakan secara maksimal.
"Orang pintar banyak, uang banyak, saat saya masuk ke DKI uangnya Rp41 triliun, tahun ini hampir Rp80 triliun, saya sangat yakin akar persoalan adalah korupsi, tidak ada yang lain," tandas Basuki di Jakarta, Kamis.
Ia menyampaikan hal itu pada Seminar Sehari Solusi Mengatasi Banjir Jakarta digelar oleh Masyarakat Hidrologi Indonesia bekerja sama dengan Pemprov DKI Jakarta di Hotel Century Park Senayan.
Menurut Ahok, gaji pegawai negeri sipil (PNS) terendah di DKI Jakarta saat ini Rp7 juta, tahun depan terendah minimal Rp12 juta, tapi pelayanan publik belum maksimal.
"Masalahnya bukan uang, tapi seberapa nekat saya memecat pegawai yang tidak mau patuh, kalau tidak menurut jadi staf saja," kata dia.
Ia melihat terlalu banyak permainan dalam mengatasi banjir. Dinas terkait lebih berorientasi mendapatkan komisi proyek.
"Penanganan banjir di DKI Jakarta menjadi tugas rutin, tapi mengapa harus diserahkan kepada swasta, saya perintahkan semua peralatan pendukung dibeli," kata dia.
Dengan uang yang ada, tambah dia, sebenarnya DKI Jakarta bisa melakukan apa saja untuk mengatasi banjir.
Dalam mengatasi banjir, ke depan DKI lebih fokus memperkuat tanggul yang sudah ada, serta pengadaan peralatan untuk mengeruk sampah dan lumpur yang mengendap. [ant]
"Orang pintar banyak, uang banyak, saat saya masuk ke DKI uangnya Rp41 triliun, tahun ini hampir Rp80 triliun, saya sangat yakin akar persoalan adalah korupsi, tidak ada yang lain," tandas Basuki di Jakarta, Kamis.
Ia menyampaikan hal itu pada Seminar Sehari Solusi Mengatasi Banjir Jakarta digelar oleh Masyarakat Hidrologi Indonesia bekerja sama dengan Pemprov DKI Jakarta di Hotel Century Park Senayan.
Menurut Ahok, gaji pegawai negeri sipil (PNS) terendah di DKI Jakarta saat ini Rp7 juta, tahun depan terendah minimal Rp12 juta, tapi pelayanan publik belum maksimal.
"Masalahnya bukan uang, tapi seberapa nekat saya memecat pegawai yang tidak mau patuh, kalau tidak menurut jadi staf saja," kata dia.
Ia melihat terlalu banyak permainan dalam mengatasi banjir. Dinas terkait lebih berorientasi mendapatkan komisi proyek.
"Penanganan banjir di DKI Jakarta menjadi tugas rutin, tapi mengapa harus diserahkan kepada swasta, saya perintahkan semua peralatan pendukung dibeli," kata dia.
Dengan uang yang ada, tambah dia, sebenarnya DKI Jakarta bisa melakukan apa saja untuk mengatasi banjir.
Dalam mengatasi banjir, ke depan DKI lebih fokus memperkuat tanggul yang sudah ada, serta pengadaan peralatan untuk mengeruk sampah dan lumpur yang mengendap. [ant]
Tidak ada komentar:
Posting Komentar