Ray Jordan - detikNews
Jakarta - - Program Kartu Jakarta Sehat (KJS) merupakan salah satu program unggulan Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo (Jokowi) untuk membantu warga DKI Jakarta berobat ke rumah sakit. Program ini pun mendapat minat yang tinggi dan dimanfaatkan oleh warga.
Namun, tak pelak program ini juga mendapat kritik, salah satunya oleh anggota DPRD DKI Jakarta, Wanda Hamidah. Menurutnya program KJS ini masih perlu banyak perbaikan.
"Program ini bagus dan saya mendukung penuh. Namun masih perlunya perbaikan di sana-sini, itu fakta. Jadi mari bekerjasama untuk terus menyempurnakan pelayanan kesehatan ini bagi warga,” ujar Wanda melalui keterangan tertulisnya kepada detikcom, Selasa (19/2/2013).
Anggota Komisi E DPRD DKI ini menilai, Pemprov DKI masih belum siap menjalankan program yang diluncurkan sejak November 2012 lalu. Tingginya pemanfaatan program ini membuat rumah sakit akhirnya menjadi kekurangan fasilitas pendukung untuk pasien. Hal inilah yang terjadi pada kasus penolakan bayi Dera Nur Anggraini yang meninggal dunia sebelum sempat mendapatkan perawatan yang layak karena ditolak oleh 8 rumah sakit.
"Alasan kekurangan fasilitas yang menjadi alasan rumah sakit untuk menolak bayi Dera Nur Anggraini merupakan indikasi ketidaksiapan Pemprov DKI menjalankan program KJS. Ketidaksiapannya jelas terlihat pada koordinasi Dinas Kesehatan dengan Rumah Sakit," katanya.
Wanda mengatakan, pihak rumah sakit memiliki kewajiban moral untuk menerima pasien. Jika rujukan rumah sakit kelas C (III) penuh, seharusnya pihak rumah sakit bisa mengarahkan ke rumah sakit dengan kelas di atasnya. "Ini bukan persoalan akreditas rumah sakit, tapi murni kemanusiaan. Kan Pemprov DKI menjamin itu. Jadi prosedur emergensi seperti ini harus benar-benar diatur,” tegasnya.
Politisi dari PAN ini juga menambahkan bahwa perlunya penyederhanaan tugas dinas kesehatan dalam menjalankan program KJS. Oleh karenanya, Wanda mengusulkan agar ada pelibatan pihak ketiga untuk memudahkan prosedur pengurusan KJS, seperti asuransi. Menurutnya selama ini perusahaan asuransi memiliki jaringan rumah sakit yang sangat luas hingga ke klinik-klinik dan puskesmas di seluruh wilayah Indonesia.
"Pelayanan kesehatan dengan melibatkan pihak ketiga, seperti perusahaan asuransi, akan menambah profesionalitas dan kemudahan dalam pelayanan kesehatan untuk warga Jakarta dan bisa lebih luas cakupan pelayanannya. Kerjasama dengan pihak ketiga, seperti perusahaan asuransi ini juga bisa membuat kepastian anggaran dan meminimalisir kebocoran anggaran Negara untuk pelayanan kesehatan bagi warga," jelas Wanda.
Ahok Akui Kartu Jakarta Sehat Belum Optimal
VIVAnews - Wakil Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama membantah kabar yang menyatakan banyaknya penolakan pasien di sejumlah rumah sakit akibat hutang program Kartu Jakarta Sehat (KJS) yang belum dilunasi.
Jakarta - - Program Kartu Jakarta Sehat (KJS) merupakan salah satu program unggulan Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo (Jokowi) untuk membantu warga DKI Jakarta berobat ke rumah sakit. Program ini pun mendapat minat yang tinggi dan dimanfaatkan oleh warga.
Namun, tak pelak program ini juga mendapat kritik, salah satunya oleh anggota DPRD DKI Jakarta, Wanda Hamidah. Menurutnya program KJS ini masih perlu banyak perbaikan.
"Program ini bagus dan saya mendukung penuh. Namun masih perlunya perbaikan di sana-sini, itu fakta. Jadi mari bekerjasama untuk terus menyempurnakan pelayanan kesehatan ini bagi warga,” ujar Wanda melalui keterangan tertulisnya kepada detikcom, Selasa (19/2/2013).
Anggota Komisi E DPRD DKI ini menilai, Pemprov DKI masih belum siap menjalankan program yang diluncurkan sejak November 2012 lalu. Tingginya pemanfaatan program ini membuat rumah sakit akhirnya menjadi kekurangan fasilitas pendukung untuk pasien. Hal inilah yang terjadi pada kasus penolakan bayi Dera Nur Anggraini yang meninggal dunia sebelum sempat mendapatkan perawatan yang layak karena ditolak oleh 8 rumah sakit.
"Alasan kekurangan fasilitas yang menjadi alasan rumah sakit untuk menolak bayi Dera Nur Anggraini merupakan indikasi ketidaksiapan Pemprov DKI menjalankan program KJS. Ketidaksiapannya jelas terlihat pada koordinasi Dinas Kesehatan dengan Rumah Sakit," katanya.
Wanda mengatakan, pihak rumah sakit memiliki kewajiban moral untuk menerima pasien. Jika rujukan rumah sakit kelas C (III) penuh, seharusnya pihak rumah sakit bisa mengarahkan ke rumah sakit dengan kelas di atasnya. "Ini bukan persoalan akreditas rumah sakit, tapi murni kemanusiaan. Kan Pemprov DKI menjamin itu. Jadi prosedur emergensi seperti ini harus benar-benar diatur,” tegasnya.
Politisi dari PAN ini juga menambahkan bahwa perlunya penyederhanaan tugas dinas kesehatan dalam menjalankan program KJS. Oleh karenanya, Wanda mengusulkan agar ada pelibatan pihak ketiga untuk memudahkan prosedur pengurusan KJS, seperti asuransi. Menurutnya selama ini perusahaan asuransi memiliki jaringan rumah sakit yang sangat luas hingga ke klinik-klinik dan puskesmas di seluruh wilayah Indonesia.
"Pelayanan kesehatan dengan melibatkan pihak ketiga, seperti perusahaan asuransi, akan menambah profesionalitas dan kemudahan dalam pelayanan kesehatan untuk warga Jakarta dan bisa lebih luas cakupan pelayanannya. Kerjasama dengan pihak ketiga, seperti perusahaan asuransi ini juga bisa membuat kepastian anggaran dan meminimalisir kebocoran anggaran Negara untuk pelayanan kesehatan bagi warga," jelas Wanda.
Ahok Akui Kartu Jakarta Sehat Belum Optimal
VIVAnews - Wakil Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama membantah kabar yang menyatakan banyaknya penolakan pasien di sejumlah rumah sakit akibat hutang program Kartu Jakarta Sehat (KJS) yang belum dilunasi.
Menurut dia, hutang
Pemprov DKI saat ini adalah hutang Jamkesda periode November-Desember
2012. "Belum bayar karena anggaran 2012 tidak pernah cukup untuk
Jamkesda," ujar Basuki saat mengunjungi RS Husada Jakarta, Selasa 19
Februari 2013.
Ahok menjelaskan, sistem KJS belum sepenuhnya berjalan. "APBD kan belum bisa kami pakai, Askes belum kami tunjuk, jadi itu yang membuat masih yang model lama yang diterapkan."
Dia mengatakan bahwa dana Jamkesda periode sebelumnya sebesar Rp50 ribu per orang per bulan, dituju untuk 1,2 juta rakyat. Tapi faktanya, 4,7 juta rakyat yang menggunakannya.
"Itu yang pakai SKTM, jadi yang pakai Jamkesda selalu tiap tutup buku hutang Rp200-300 miliar. Karena itu kami anggarkan sekarang Rp1,5 triliun. Rp300 miliar untuk melunasi hutang yang lama, Rp1,2 triliun untuk memulai sistem KJS dengan hit Rp23 ribu per orang per bulan," terangnya.
Ahok memastikan APBD DKI 2013 sebentar lagi dapat dicairkan. Mendagri sudah menandatangani persetujuan anggaran sebesar Rp49,9 triliun tersebut.
Ahok menjelaskan, sistem KJS belum sepenuhnya berjalan. "APBD kan belum bisa kami pakai, Askes belum kami tunjuk, jadi itu yang membuat masih yang model lama yang diterapkan."
Dia mengatakan bahwa dana Jamkesda periode sebelumnya sebesar Rp50 ribu per orang per bulan, dituju untuk 1,2 juta rakyat. Tapi faktanya, 4,7 juta rakyat yang menggunakannya.
"Itu yang pakai SKTM, jadi yang pakai Jamkesda selalu tiap tutup buku hutang Rp200-300 miliar. Karena itu kami anggarkan sekarang Rp1,5 triliun. Rp300 miliar untuk melunasi hutang yang lama, Rp1,2 triliun untuk memulai sistem KJS dengan hit Rp23 ribu per orang per bulan," terangnya.
Ahok memastikan APBD DKI 2013 sebentar lagi dapat dicairkan. Mendagri sudah menandatangani persetujuan anggaran sebesar Rp49,9 triliun tersebut.
Selain itu, sistem kerja
KJS yang belum berfungsi optimal ini membuat evaluasi belum dapat
dilakukan. "Makanya baru buka gratisnya dulu buat pintu masuknya. Kalau
sistemnya siap, semua siap harus dijalanin. Sehingga dapat ketahuan mana
yang kurang dan mana yang belum," ujarnya.
Upah dokter masih murah
Kendala lain yang dihadapi pemprov dalam mengembangkan program KJS ini, menurut Ahok adalah pada sumber daya manusia. Khususnya tenaga medis yang masih kurang jumlahnya.
"Dokter-dokter kami gaji masih terlalu murah, termasuk kompetensi jumlah dokter di lini terdepan masih kurang. Nanti kerjasama dengan FK UI yakni dengan program dokter spesialis turun ke bawah. Jadi intinya pintu masuk itu dari puskesmas. Nah, puskesmas itu mesti dibagusin dokternya," ucapnya. (sj)
Upah dokter masih murah
Kendala lain yang dihadapi pemprov dalam mengembangkan program KJS ini, menurut Ahok adalah pada sumber daya manusia. Khususnya tenaga medis yang masih kurang jumlahnya.
"Dokter-dokter kami gaji masih terlalu murah, termasuk kompetensi jumlah dokter di lini terdepan masih kurang. Nanti kerjasama dengan FK UI yakni dengan program dokter spesialis turun ke bawah. Jadi intinya pintu masuk itu dari puskesmas. Nah, puskesmas itu mesti dibagusin dokternya," ucapnya. (sj)
Tidak ada komentar:
Posting Komentar