Mulya Nurbilkis - detikNews
Jakarta - - Wakil Ketua Komisi III DPR Aziz Syamsuddin
meminta kebijakan nopol ganjil genap untuk mengatasi kemacetan dikaji
lagi. Bukan apa-apa, kata politisi Golkar ini, nantinya kebijakan akan
memberi dampak negatif ke Polri.
"Kalau boleh urun rembug, perlu
dipikirkn biaya yang timbul di masyarakat. Kalau masyarakat dipungut
biaya, dampaknya akan ke institusi polri. Karena itu hal ini perlu diuji
secara matang karena dampaknya akan ke Polri," jelas Aziz di RDP Komisi
III dengan Polri di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Rabu (13/2/2013).
Aziz berharap sebaiknya yang lebih diefektifkan program 3 in 1. Kebijakan ini mesti benar-benar diberlakukan dengan ketat.
"Tidak ada lagi orang yang berdiri-berdiri dipinggir jalan. Kalau gagal baru cari alternatif," imbuhnya.
Yang
dipikirkan Aziz juga di masa mendatang. Bagaimana kebijakan itu berlaku
bagi kalangan pejabat. "Kalau kita pejabat masih enak karena masih
terabas-terabas. Tapi kalau kita sudah tidak menjabat lagi bagaimana?"
urainya.
Tidak ada komentar:
Posting Komentar