Website Pemerintah Harus Lebih Transparan di Era Jokowi-JK

Rachmadin Ismail - detikNews

Depok - Di era Pemerintahan Jokowi-JK semangat transparansi atau keterbukaan informasi harus tercermin dari website Kementerian dan Lembaga. Presiden dan Wakil Presiden Terpilih Joko Widodo-Jusuf Kalla memiliki komitmen kuat untuk transparansi dalam penyelenggaraan negara dan pengelolaan pemerintahan.

“Pemerintahan baru punya semangat transparan dalam penyelenggaraan negara. Oleh karena itu website pemerintahan yang dikelola Kementerian dan Lembaga harus mencerminkan keterbukaan baik menyangkut informasi kinerja maupun anggaran,” kata Direktur Paramadina Public Policy Institute (PPPI) Abdul Rahman Ma’mun, dalam acara Workshop Public Survey Penilaian e-Transparency Award 2014, di Kampus Universitas Indonesia, Depok, kemarin.

Menurutnya, transparansi dalam penyelenggaraan negara merupakan salah satu cara yang efektif dalam menekan angka korupsi. Misalnya, menyampaikan informasi mengenai Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian/Lembaga (RKAK/L), Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA), dan Laporan Keuangan melalui website. “Kalau ketiganya diumumkan, masyarakat dapat berpartisipasi turut mengawasi penggunaannya,” kata dia menambahkan.

Dalam mendorong transparansi Kementerian/Lembaga, PPPI menggelar e-Transparency Award sejak tahun 2013 lalu. Public survey ini merupakan proses penilaian lanjutan setelah sebelumnya dilakukan penilaian oleh para juri yang berasal dari para ahli IT, akademisi, pimpinan media dan aktivis sosial media. Kegiatan ini diikuti 120 peserta yang berasal dari para pemohon dan pengguna informasi di Kementerian/Lembaga. Rencananya, pengumuman e-Transparency Award akan dilakukan pada awal November 2014.

Abdul Rahman Ma’mun yang juga Mantan Ketua Komisi Informasi Pusat ini, menyebut e-Transparency Award adalah penghargaan bagi situs paling transparan dalam kinerja dan anggaran dari Kementerian dan Lembaga, yang merupakan output dari program IMAGES (Improving Ministries and Agencies Website for Budget Transparency).

“Program ini merupakan inisiatif dari PPPI yang mendapat dukungan UKP4 (Unit Kerja Presiden bidang Pengawasan dan Pengendalian Pembangunan) yang menjadi leading sector Open Government Indonesia (OGI),” kata Abdul Rahman Ma’mun yang akrab disapa dengan Aman.

Dalam melakukan penilaian terhadap situs kementrian dan lembaga yang paling transparan dan berkualitas, PPPI berkolaborasi dengan universitas, kalangan bisnis dan masyarakat sipil seperti Seknas FITRA, Masyarakat Transparansi Indonesia (MTI), Lembaga (LP3ES). Selain itu juga melibatkan ratusan masyarakat untuk melakukan penilaian. “Sudah saatnya masyarakat ikut menilai situs kementrian dan lembaga sebab masyarakat yang selama ini menjadi pengguna informasi utama,” kata Aman.

Ada dua aspek penilaian yaitu berdasarkan pada kriteria expert dan publik. Masyarakat yang datang pada workshop tersebut dianggap sebaga publik atau masyarakat yang menggunakan informasi. Karena sebagian besar nama peserta diambil dari kementerian atau lembaga. “Mereka sebagian besar meminta informasi ke kementerian sehingga nama tercatat di sana. Dari data itu, mereka diundang untuk memberikan penilaian,” ujar Aman.

Ia juga menyebut ada lima hal yang dinilai yaitu ketersediaan profil, kinerja, laporan keuangan, informasi berdasarkan perundangan dan regulasi yang terdapat pada situs kementerian dan lembaga. “Idealnya situs kementerian melalui website memberikan lima informasi tersebut,” tutup Aman.