Jakarta - - Rangkap jabatan pejabat negara dengan posisi kepengurusan parpol, merupakan fenomena yang jamak terjadi. Meski belum ada aturan main tegas tentang rangkap jabatan, namun tidak patut jika pejabat tersebut lebih banyak meluangkan waktunya untuk urusan internal partai politiknya.
Demikian tanggapan Jusuf Kalla tentang pejabat negara yang masih sibuk dengan urusan parpol. Ini disampaikannya usai menerima gelar doktor honoris causa di Universitas Indonesia (UI), Depok, Bogor, Sabtu (9/2/2013).
"Saat serve the country, tugas partai harus berakhir. Tidak boleh waktu lebih banyak untuk partai," ujar JK.
Dia tidak membantah dirinya merangkap jabatan sebagai Ketum DPP Partai Golkar pada saat menjadi Wakil Presiden RI 2004-2009. Namun dia mengaku punya trik tersendiri agar tugas-tugas kenegaraan dan kepartaian dapat berjalan bersamaan tanpa harus cuti atau non-aktif dari jabatan negara yang disandangnya.
"Yang penting konsisten. Saya pernah ketum (Golkar). Saat itu, hanya boleh kerja partai malam-malam," tandasnya.
Tidak ada komentar:
Posting Komentar