INILAH.COM, Jakarta - Carut-marut persoalan Nazaruddin dan Partai Demokrat mendapat perhatian publik. Pers diharapkan bisa mengembangkan jurnalisme investigasi dalam menyikapi kasus ini.
Anggota Dewan Pers Agus Sudibyo mengatakan dalam pemberitaan tentang Nazaruddin seharusnya tidak lagi berkutat pada jurnalisme yang berbasis statement. Menurut dia, kasus Nazaruddin telah berlangsung hampir dua bulan dan telah mendapat bantahan dari pihak yang disebut Nazaruddin.
"Apalagi ada asimetris informasi, Nazaruddin bilang apa, Anas (Ketua Umum DPP Partai Demokrat Anas Urbaningrum) membantahnya. Seharusnya pers mengembangkan jurnalisme investigasi," katanya saat diskusi di gedung DPR, Jakarta, Kamis (14/7/2011).
Pernyataan ini mengomentari keluhan SBY terkait pemberitaan media massa tentang Nazaruddin dan Partai Demokrat yang bersumber dari SMS dan BlackBerry Messenger (BBM). Menurutnya, SBY harus lebih jelas dalam melakukan kritik. "Di media apa? Kapan?" sarannya. Agus menyebutkan bisa saja media memang tidak melakukan konfirmasi terhadap pihak-pihak yang disebut Nazaruddin.
Pengamat komunikasi politik Tjipta Lesmana mengatakan tidak menjadi soal bila BBM atau SMS dijadikan sumber berita. Dia menyebutkan saat ini media baru (new media) menjadi tren dunia. "Nah urusan dipublikasi atau tidak tergantung siapa yang bicara dan bagaimana kontennya," katanya.
Gurubesar komunikasi ini mengatakan tidak tepat jika pers dibebankan untuk mencari kebenaran hukum. Tjipta menyebut, kebenaran hukum merupakan tugas aparat penegak hukum. "Kebenaran jurnalistik tidak bisa dicampuradukkan dengan kebenaran hukum," tegas Tjipta.
Dalam kesempatan tersebut Tjipta juga menyayangkan di lingkar dalam Istana tidak memiliki tim komunikasi politik yang tangguh. Akibatnya, Tjipta menyebutkan pernyataan SBY terkait keluhan terhadap media menjadi bias.
Sementara anggota Komisi I DPR Teguh Juwarno menyebutkan persoalan yang menimpa Partai Demokrat sejatinya tidak hanya dialami partai pimpinan Anas Urbaningrum. Menurut dia, sikap kritis pers juga ditujukan ke hampir semua partai politik seperti Partai Golkar, PDI Perjuangan, PKS, dan PAN.
"Teman-teman pers bekerja dalam ranah demokrasi, ini risiko yang harus dihadapi dan bentuk korektif partai politik. Jadi tidak benar kalau pers hanya menyerang ke Partai Demokrat," cetusnya. [mdr]
Anggota Dewan Pers Agus Sudibyo mengatakan dalam pemberitaan tentang Nazaruddin seharusnya tidak lagi berkutat pada jurnalisme yang berbasis statement. Menurut dia, kasus Nazaruddin telah berlangsung hampir dua bulan dan telah mendapat bantahan dari pihak yang disebut Nazaruddin.
"Apalagi ada asimetris informasi, Nazaruddin bilang apa, Anas (Ketua Umum DPP Partai Demokrat Anas Urbaningrum) membantahnya. Seharusnya pers mengembangkan jurnalisme investigasi," katanya saat diskusi di gedung DPR, Jakarta, Kamis (14/7/2011).
Pernyataan ini mengomentari keluhan SBY terkait pemberitaan media massa tentang Nazaruddin dan Partai Demokrat yang bersumber dari SMS dan BlackBerry Messenger (BBM). Menurutnya, SBY harus lebih jelas dalam melakukan kritik. "Di media apa? Kapan?" sarannya. Agus menyebutkan bisa saja media memang tidak melakukan konfirmasi terhadap pihak-pihak yang disebut Nazaruddin.
Pengamat komunikasi politik Tjipta Lesmana mengatakan tidak menjadi soal bila BBM atau SMS dijadikan sumber berita. Dia menyebutkan saat ini media baru (new media) menjadi tren dunia. "Nah urusan dipublikasi atau tidak tergantung siapa yang bicara dan bagaimana kontennya," katanya.
Gurubesar komunikasi ini mengatakan tidak tepat jika pers dibebankan untuk mencari kebenaran hukum. Tjipta menyebut, kebenaran hukum merupakan tugas aparat penegak hukum. "Kebenaran jurnalistik tidak bisa dicampuradukkan dengan kebenaran hukum," tegas Tjipta.
Dalam kesempatan tersebut Tjipta juga menyayangkan di lingkar dalam Istana tidak memiliki tim komunikasi politik yang tangguh. Akibatnya, Tjipta menyebutkan pernyataan SBY terkait keluhan terhadap media menjadi bias.
Sementara anggota Komisi I DPR Teguh Juwarno menyebutkan persoalan yang menimpa Partai Demokrat sejatinya tidak hanya dialami partai pimpinan Anas Urbaningrum. Menurut dia, sikap kritis pers juga ditujukan ke hampir semua partai politik seperti Partai Golkar, PDI Perjuangan, PKS, dan PAN.
"Teman-teman pers bekerja dalam ranah demokrasi, ini risiko yang harus dihadapi dan bentuk korektif partai politik. Jadi tidak benar kalau pers hanya menyerang ke Partai Demokrat," cetusnya. [mdr]
Tidak ada komentar:
Posting Komentar