Presiden: Reformasi Birokrasi Berhasil Jika Tidak Ada Korupsi dan Penyimpangan

Oleh : DESK INFORMASI

Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) menegaskan, keberhasilan reformasi birokrasi sangat ditentukan oleh perubahan pola pikir dan budaya kerja para aparatur. Perubahan ke arah terwujudnya sikap dan perilaku pada azaz-azaz umum penyelenggaraan negara dalam rangka peningkatan kinerja.

“Reformasi birokrasi bisa dikatakan berhasil dengan baik jika tidak ada lagi tindak pidana korupsi dan penyimpangan oleh aparatur pemerintahan. Selain itu, aparatur harus efisien, responsif, cepat  dan memiliki produktivitas tinggi,” kata Presiden SBY saat melantik 1.541 pamong praja lulusan angkatan XX Tahun 2013 Institut Pemerintahan Dalam Negeri (IPDN), di Kampus IPDN Jatinangor, Sumedang, Jawa Barat, Rabu (28/8).

Presiden yang didampingi Ibu Negara Hj Ani Yudhoyono menegaskan, reformasi birokrasi akan berhasil jika segenap aparatur pemerintahan taat azaz , taat peraturan perundangan, serta memberi pelayanan yang kepada masyarakat.

Aparatur pemerintahan yang baik, kata Presiden SBY, tidak mempersulit dan menghambat urusan apapun, serta akuntabel terhadap semua tugas yang dibebankan.

Presiden setuju bahwa reformasi birokrasi menuntut adanya sistem reward and punishment yang adil dan transparan.  "Berikan penghargaan kepada aparat yang menjalankan tugas dengan baik, dan sanksi bagi  mereka yang lalai dan tidak berkinerja baik," ujar Presiden SBY.

Lebih lanjut Presiden SBY mengatakan reformasi birokrasi berhasil jika hubungan positif antara birokrasi dan politik, dan tidak ada intervensi politik atas birokrasi pemerintahan yang harus profesional dan netral.

Dalam kesempatan itu, Presiden SBY menyampaikan rasa syukurnya atas pelaksanaan reformasi birokrasi di sejumlah kementerian dan lembaga, yang saat ini sudah berjalan pada arah yang benar. "Peningkatan kinerja organisasi dan pengelolaan keuangan negara telah mulai terlihat disejumlah kementerian dan lembaga," ungkap Presiden.
Demikian juga pelaksanaan reformasi birokrasi di lingkungan sejumlah Pemda yang mulai dintensifkan sejak tahun 2012 yang lalu. Presiden menekankan, banyak aspek yang harus ditata melalui proses pelaksanaan reformasi birokrasi Pemerintahan Daerah (Pemda). Aspek organisasi, ketatalaksanaan, manajemen kepegawaian, pelayan publik serta akuntabilisasi pengelolaan keuangan merupakan aspek-aspek utama yang harus ditata melalui reformasi birokrasi Pemda.
"Reformasi birokrasi Pemda harus dilaksanakan dengan serius. Tidak tersedia lagi bagi terjadinya penyalahgunaan wewenang dalam proses penyelenggaraan Pemda. Taruhannya terlalu besar bagi upaya memajukan kesejahteraan, termasuk upaya untuk mewujudkan keadilan, keamanan dan ketertiban masyarakat. Terlebih wewenang yang semakin besar di era desentralisasi dan otonomi daerah dewasa ini," tegas Presiden SBY.

Pada akhir sambutannya, Presiden menyampaikan pesan kepada para praja muda yang baru dilantik. Pesan tersebut adalah:

·        1.Untuk rakyat berbuatlah yang terbaik. Laksanakan tugas dengan penuh rasa tanggung jawab dan sebaik-baiknya;

·         2.Ikut pelihara kehidupan masyarakat yang rukun dan damai, serta penuh toleransi;

·        3. Bangun citra pemerintahan yang baik dan bersih, serta selalu dirasakan kehadirannya oleh masyarakat; dan

·        4. Tepati sumpah dan janji jabatan baik kepada Tuhan, pemerintah maupun rakyat.

Sebelumnya pada awal pidato, Presiden SBY memuji kemajuan IPDN yang telah berbenah diri meningkatkan mutu sebagai "kawah candradimuka" dan penentu peningkatan kinerja penyelenggaraan pemerintah daerah.

Presiden SBY juga berpesan kepada praja muda, bahwa  penyelenggaraan pemerintahan pusat hingga daerah telah diarahkan bagi terwujudnya tata kelola pemerintahan yang baik dan aparatur pemerintah yang bersih melalui kebijakan nasional reformasi birokrasi.

Mendampingi Presiden SBY pada kunjungan kerja kali ini, antara lain, Menko Polhukam Djoko Suyanto, Mendagri Gamawan Fauzi, Mensesneg Sudi Silalahi, Mendikbud M Nuh, Menteri PAN dan Reformasi Birokrasi Azwar Abubakar, dan Menpora Roy Suryo.

Pada pelantikan praja kali ini, yang mewakili lulusan angkatan XX Tahun 2013 IPDN adalah Ardi Kasmono asal Nganjuk, Jawa Timur yang menamatkan pendidikannya di program Diploma IV dengan IPK 3,819, dan Ayu Ika Sulistyiningrum mahasiswa asal Kabupaten Malang, Jawa Timur yang berhasil dengan raihan IPK 3,815 dari program sarjana. Keduanya diberikan predikat 'Dengan Pujian'.

Secara keseluruhan, mereka yang dilantik meliputi  1.261 orang lulusan program diploma IV, 198 orang lulusan strata I, dan 82 orang lulusan Program Magister Administrasi Pemerintahan Daerah (MAPD). (SA/EJW/WID/ES)