Jakarta (ANTARA News) - Pemerintah RI berkomitmen menegakkan hukum dan perlindungan hak asasi manusia di Papua secara adil dan transparan sesuai hukum yang berlaku di Indonesia.

"Kami tegakkan hukum secara adil dan transparan sesuai hukum yang berlaku di Indonesia," kata Menko Polhukam Djoko Suyanto menjawab ANTARA di Jakarta, Rabu.

Djoko menegaskan, pemerintah memiliki aturan hukum dan kedaulatan yang harus dihormati semua pihak.

Sebelumnya, Pemerintah AS melalui salah satu pejabat pemerintahnya meminta Indonesia untuk memperhatikan aspirasi masyarakat Papua terkait proses hukum terhadap lima aktivis yang melakukan makar.

Kelima aktivis Papua itu diancam hukuman penjara seumur hidup.

"Kami meminta Pemerintah Indonesia untuk menjamin keamanan dan menjaga proses peradilan berjalan sesuai dengan prosedur yang berlaku," kata Juru Bicara Kementerian Luar Negeri AS seperti dikutip Kantor Berita AFP, Selasa (31/01).

AS juga mendesak Pemerintah Indonesia untuk tetap menanggapi keluhan dari warga Papua dan menyelesaikan konflik yang terjadi dengan damai. "Tentunya kami juga ingin melihat perkembangan pesat terjadi di Provinsi Papua," katanya.

Ia menegaskan, Pemerintah AS mendukung dan menghormati integritas wilayah teritorial Indonesia. Ini termasuk wilayah Papua dan Papua Barat.