Jakarta (ANTARA News) - Menteri Koordinator Polhukam Djoko Suyanto menyatakan pemerintah tidak khawatir dengan aksi unjuk rasa atau demo menentang rencana kenaikan harga Bahan Bakar Minyak (BBM) bersubsidi.

Meski demikian, di Istana Negara, Jakarta, Kamis, Djoko mengatakan pemerintah tetap menyiapkan antisipasi untuk mengatasi unjuk rasa tersebut.

"Khawatir tidak. Tetapi antisipasi terhadap kegiatan-kegiatan seperti itu pasti ada. Jangankan kenaikan harga BBM, tidak ada `policy` apa pun demo pasti ada," ujarnya.

Menurut Djoko, pemerintah tidak menghalangi aksi unjuk rasa selama dilakukan secara tertib dan tidak mengganggu orang lain.

"Demo boleh, tidak dilarang pemerintah. Silahkan melakukan kegiatan unjuk rasa, aspirasi. Yang tidak boleh tindakan anarkis apa pun temanya. Merusak, menganiaya orang lain, mengganggu ketertiban, mengganggu kegiatan masyarakat lain. Dan itu sangat umum di negara demokrasi mana pun tidak boleh," tuturnya.

Namun, lanjut dia, jika unjuk rasa berbuntut anarkis maka aparat keamanan pasti tidak segan untuk bertindak.

"Kalau pun massanya sampai puluhan ribu, ratusan ribu sekalipun, selama itu tertib, tidak merusak dan mengganggu orang lain tidak masalah. Kalau sepuluh, dua puluh orang tetapi anarkis itu yang harus ditindak. Polisi akan melakukan tindakan yang tepat untuk menindak," tutur Djoko.

Pada Kamis, Presiden Susilo Bambang Yudhoyono menggelar rapat internal yang dihadiri oleh Menko Polhukam Djoko Suyanto, Menko Kesejahteraan Rakyat Agung Laksono, Menko Perekonomian Hatta Radjasa, dan jajaran menteri perekonomian guna membahas opsi kenaikan harga BBM serta antisipasinya.

Djoko mengakui pemerintah telah menerima informasi tentang kemungkinan terjadinya peningkatan aksi unjuk rasa akibat rencana pemerintah untuk menaikkan harga BBM bersubsidi.

"Yang penting bagi yang melakukan kegiatan seperti itu harus paham bahwa hukum harus ditegakkan. Kebebasan harus berdampingan dengan kepatuhan kita terhadap pranata sosial dan hukum sendiri," demikian Djoko.
(T.D013*P008/R010)