Pengamat: Tak Ada Hak LSM Asing Mengatur Indonesia

INILAH.COM, Jakarta - Beberapa kalangan meminta pemerintah untuk tidak menanggapi seruan dari LSM Greenpeace, agar Indonesia menghentikan ekspor batubara, minyak dan gas ke luar negeri.

“Tidak ada hak LSM asing Greenpeace mengatur Indonesia. Jadi anggap saja mereka seperti badut yang lagi lucu-lucuan,” kata Wakil Sekjen Partai Golkar Lalu Mara Satria Wangsa, Selasa (5/2/2013).

Dirinya meminta pemerintah tidak terlalu ambil pusing dengan seruan Greenpeace. Karena menurutnya, laporan Greenpeace sama sekali tidak berdasar, dan selama ini LSM asing itu hanya berkoar-koar tanpa memberikan solusi.

“Kalau alasannya kerusakan lingkungan, sudah ada AMDAL. Ekspor sah-sah saja selama kebutuhan domestik sudah terpenuhi. Laporan itu dicuekin saja, tidak perlu ditanggapi serius,” tegasnya.

Sementara pengamat ekonomi Hendri Saparini dari Econit menilai desakan Greenpeace sangat tidak masuk akal. Sebab, sebagai negara berkembang, Indonesia masih membutuhkan sumber pendapatan dalam jumlah besar.

“Kita sudah mengelola emisi dengan baik, jadi kalau diminta untuk menghentikan ekspor sangat tidak mungkin. Penduduk miskin dan pengangguran masih tinggi. Wajar saja kita mengelola sumberdaya alam,” jelasnya.

Ia menambahkan, pemerintah harus bersikap tegas untuk menghadang campurtangan pihak asing terkait kebijakan dalam negeri.

“Harus ada langkah strategis dari pemerintah. Pemerintah harus tegas menjawab. Kita negara berdaulat. Apalagi, saat ini kita sudah sangat menjaga lingkungan,” katanya.

Untuk diketahui, dalam laporan terbarunya, Greenpeace menuding pemerintahan Presiden SBY munafik karena menyerukan peningkatan ekspor pertambangan.

"Perubahan iklim karena mega proyek baru, adalah akibat langsung dari kemunafikan yang ditunjukkan oleh segelintir pemerintah,” ujar Juru Kampanye Iklim dan Energi Greenpeace Asia Tenggara, Arif Fiyanto, dalam rilisnya, Senin (4/2/2013).

Seperti diketahui, Presiden SBY mendorong agar ekspor Indonesia terus tumbuh meski terjadi krisis global. SBY menegaskan, peningkatan ekspor menjadi kunci agar ekonomi Indonesia tetap selamat saat krisis global yang belum berakhir.

"Kalau ekspor turun drastis yang terpukul adalah industri yang memproduksi barang dan jasa. Perusahaan yang memproduki barang dan jasa, dengan menurunnya keuntungan perusahaan pajak negara berkurang, maka kesulitan membiayai pembangunan di negeri kita," kata SBY di Jakarta, Rabu (17/10/2012). [bay]