"Mana ada di dunia ini pemilu yang bersih. Pasti ada kotorannya," kata Achmad Mubarok.
VIVAnews - Partai Demokrat menilai pembentukan Panitia Kerja Mafia Pemilu hanya akan membuang energi Dewan Perwakilan Rakyat (DPR). Demokrat berpendapat kasus itu sebaiknya diselesaikan melalui proses hukum.
"Penyelesaian kasus itu harusnya di ranah hukum saja, karena hanya soal pemalsuan," kata anggota Dewan Pembina Partai Demokrat, Achmad Mubarok kepada VIVAnews.com, Sabtu 18 Juni 2011.
Menurut dia, pembentukan panja itu hanya akan menyibukkan anggota DPR saja. Padahal, kata dia, masih banyak pekerjaan yang menunggu mereka. Kerja Panja, tak akan mendatangkan hasil seperti yang diharapkan. "Nasibnya nanti akan sama seperti kasus Century. Mana ada penyelesaiannya, tidak akan ada penyelesaian," kata Mubarok.
Bahkan, kata dia, Panja Mafia Pemilu ini akan menjadi bola liar. Hasilnya, justru akan mengganggu kestabilan politik. "Kasus hukumnya akan terpolitisasi," kata dia.
Dia menambahkan, dalam prakteknya, tak ada satu pun pemilu yang diselenggarakan oleh negara-negara di dunia yang bersih. "Mana ada di dunia ini pemilu yang bersih. Pasti ada kotorannya," kata Mubarok.
"Ngapain DPR sibuk-sibuk ngurusi yang demikian," lanjut dia.
Panja Mafia Pemilu ini awalnya dibentuk atas dugaan adanya surat palsu putusan Mahkamah Konstitusi ke Komisi Pemilihan Umum. Nama pengurus Demokrat, Andi Nurpati yang sebelumnya menjabat sebagai anggota KPU disebut-sebut terlibat.
Bahkan, Ketua Mahkamah Konstitusi, Mahfud MD telah melaporkan Nurpati ke Mabes Polri. Sementara itu, Andi Nurpati sendiri telah menyatakan kesiapannya menghadapi panja ini.
Tidak ada komentar:
Posting Komentar