"Setgab harus bicarakan soal ini, karena ambang parlemen 5% adalah persoalan yang besar."
VIVAnews - Pembahasan Rancangan Undang-undang Pemilu di Badan Legislasi Dewan Perwakilan Rakyat masih berlangsung alot. Partai Persatuan Pembangunan mengusulkan agar ambang batas parlemen 5 persen dibicarakan di Sekretariat Gabungan Koalisi Pemerintahan.
"Setgab harus bicarakan soal ini, karena ambang parlemen 5 persen adalah persoalan yang besar," kata Ketua DPP PPP, Lukman Hakim Syaifuddin, diskusi Polemik Trijaya bertajuk 'Tragedi Siami dan Negara Kleptokrasi' di Warung Daun Jakarta, Sabtu 18 Juni 2011.
Menurut Lukman Hakim, jika ambang batas parlemen diatur lima persen, maka nantinya parlemen akan diisi oleh partai besar saja. Sehingga dapat menghilangkan pluralitas maupun keragaman politik di Indonesia. "Ambang parlemen 5 persen itu terlalu tinggi dan nanti yang terwakili hanya partai besar saja," ujarnya.
Apakah PPP takut tidak lolos dalam pemilu mendatang? "Kalau bagi kami, ambang parlemen 5 persen tidak masalah. Karena kami kemarin masih bisa memenuhi 5 persen," ujarnya.
Polemik ambang parlemen ini yang membuat pembahasan rancangan Undang-undang Pemilu terkendala. Partai Golkar berkukuh ambang parlemen ditingkatkan jadi 5 persen, sementara partai-partai lain sudah hampir berkompromi pada angka 3 persen.
Tidak ada komentar:
Posting Komentar