Sudah Saatnya Proses Sidang Judicial Review MA Terbuka untuk Umum

Andi Saputra - detikNews

Jakarta - Judicial review di Mahkamah Agung (MA) yang tertutup membuat masyarakat tidak bisa mengetahui proses sidang tersebut. Hal ini berbeda dengan judicial review di Mahkamah Konstitusi (MK) yang digelar secara terbuka dan transparan.

"Sebaiknya dibuka saja karena judicial review itu proses normatif, bisa mendengarkan semua pihak seperti di MK," kata pengamat hukum Dr Irmanputra Sidin kepada detikcom, Jumat (2/7/2013).

Masyarakat yang mengajukan permohonan judicial review di MA hanya datang sekali untuk memasukkan berkas. Setelah itu pemohon tidak mengetahui progress permohonan tersebut sampai mana. Tidak ada sidang seperti di MK atau layanan internet untuk mengetahui sampai mana permohonan tersebut diproses.

"Yang pasti ketertutupan seperti selama ini tidak bisa dinilai tak trasparan dalam arti negatif tapi semata-mata paradigma lama judicial review yang tertutup harus ditinjau kembali," ungkap Irman.

Hak mengadili judicial review MA diberikan oleh UU MA untuk peraturan di bawah UU. Atas mandat ini, MA lalu membuat hukum acara judicial review lewat Peraturan MA (Perma) No 1 Tahun 2011 tentang Hak Uji Materil.

Perma ini berisi 9 bab dengan 12 pasal yang ditandantangani Ketua MA Harifin Tumpa. Dalam BAB III tentang Pemeriksaan Dalam Persidangan hanya ada 1 pasal yang mengatur proses sidang judicial review tapi secara tertutup.

Menurut Irman, sudah saatnya aturan yang kaku tersebut diubah.

"Karena sekarang peradilan etik saja sudah terbuka seperti Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP). Oleh karenanya peraturan yang melandasi tidak terbukanya judicial review itu diubah saja," pungkas Irman.