Pendemo dari Luar Jakarta Mendapat Pengawalan Polisi

E Mei Amelia R - detikNews

Jakarta - - Ribuan pendemo massa buruh akan menggelar aksi unjuk rasa untuk yang kesekian kalinya. Aksi ini tidak hanya diikuti oleh kaum buruh yang berada di Jakarta, tetapi juga dihadiri massa yang datang dari luar Jakarta.

Guna mengantisipasi kemungkinan upaya pemblokiran jalan, massa pendemo yang datang dari wilayah penyangga Jakarta akan mendapat pengawalan petugas.

"Ada pengawalan dari petugas di mana dia berangkat, kemudian setelah tiba di Jakarta nanti diestafet oleh petugas yang di Jakarta," jelas Kabid Humas Polda Metro Jaya Kombes Pol Rikwanto kepada detikcom, Rabu (6/2/2013).

Rikwanto memastikan, massa yang akan melakukan aksi unjuk rasa ini akan dikawal hingga ke titik akhir tempat mereka berdemo.

Upaya pengawalan ini, kata Rikwanto, merupakan bentuk pelayanan polisi terhadap masyarakat yang menggunakan haknya sebagai warga negara dalam menyampaikan pendapat.

"Selain itu juga agar masyarakat lain yang menggunakan haknya sebagai pengguna jalan tidak terganggu sehingga masing-masing bisa melaksanakan aktivitasnya," jelas Rikwanto.

Massa pendemo yang akan menggelar unjuk rasa kali ini mencapai 20 ribu orang. Mereka datang dari Jakarta dan daerah penyangga Jakarta seperti Bekasi, Tangerang, Karawang, Banten, Depok dan Bogor.

Massa tergabung dalam elemen buruh seperti Federasi Serikat Pekerja Metal Indonesia (FSPMI), Majelis Pekerja Buruh Indonesia (MPBI) dan Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (SPSI).

Massa akan menyampaikan sejumlah tuntutannya seperti Jamsostek, penolakan terhadap union busting, jaminan pensiun wajib, upah layak 84 item KHL, tolak penangguhan UMP/K 2013, tolak kenaikan tarif dasar listrik, menolak Komisaris Baru Jamsostek hingga penolakan terhadap Inpres No.2/2013 tentang Penanganan Gangguan Keamanan Dalam Negeri.

Adapun, titik konsentrasi massa dipusatkan di beberapa objek vital seperti Bundaran Hotel Indonesia, silang Monas depan Istana Negara, kantor Balaikota Jakarta, depan gedung DPR/MPR RI, kantor Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Kemenakertrans) dan sejumlah pusat perkantoran lainnya.

Selain di kantor pemerintahan, massa juga akan menggelar aksi di sentra-sentra bisnis di tempat mereka bekerja. Beberapa di antaranya akan melakukan aksi mogok kerja.