INILAH.COM, Jakarta - Mantan Komisioner Komisi Pemilihan Umum (KPU) Andi Nurpati mengaku siap dikonfrontir, dengan siapa pun yang diduga terlibat dalam pemalsuan surat keputusan Mahkamah Konstitusi (MK).
"Saya siap saja tergantung mekanisme dari pada pihak penyelidikan tersendiri, saya kira bukan hanya dengan Pak Arsyad (mantan hakim MK Arsyad Sanusi), saya kira dengan semuanya terakit apa yang terjadi peristiwa ini," kata Andi Nurpati saat tiba di Markas Besar Polri, Jakarta, Senin (18/7/2011).
Andi yang namanya dikaitkan dalam tindak pidana pemalsuan, mengaku tidak tahu-menahu tentang pemalsuan surat MK tersebut. Terlebih untuk terlibat dalam pemalsuan surat tersebut, Andi membantahnya.
"Kalau KPU sama sekali tidak tahu ada surat yang dikatakan palsu pada saat pleno, kita baru tahu dua minggu setelah pleno, setelah ada surat dari MK menjelaskan bahwa surat yang kita gunakan menurut mereka adalah palsu," beber Andi.
KPU, lanjut dia, melakukan pleno menggunakan surat yang diyakininya asli dari MK. Namun ternyata surat itu diketahui sebagai surat palsu. Sehingga pemalsuan surat MK ini, menurut Andi tidak ada kaitannya dengan KPU. "Sehingga ketika kita mengetahui itu, KPU melakukan rapat pleno kembali untuk melakukan revisi keputusan, dan itu yang dilantik DPR saat itu," ujarnya.
Artinya KPU tidak ada keterlibatan? "KPU sama sekali tidak tahu-menahu bahwa ada surat yang dikatakan palsu, saya kira lembaga juga seperti itu andai kata kita mengetahui palsu kita tidak akan memakai," jawab Andi. [mvi]
Dapatkan berita populer pilihan Anda gratis setiap pagi disini atau akse
"Saya siap saja tergantung mekanisme dari pada pihak penyelidikan tersendiri, saya kira bukan hanya dengan Pak Arsyad (mantan hakim MK Arsyad Sanusi), saya kira dengan semuanya terakit apa yang terjadi peristiwa ini," kata Andi Nurpati saat tiba di Markas Besar Polri, Jakarta, Senin (18/7/2011).
Andi yang namanya dikaitkan dalam tindak pidana pemalsuan, mengaku tidak tahu-menahu tentang pemalsuan surat MK tersebut. Terlebih untuk terlibat dalam pemalsuan surat tersebut, Andi membantahnya.
"Kalau KPU sama sekali tidak tahu ada surat yang dikatakan palsu pada saat pleno, kita baru tahu dua minggu setelah pleno, setelah ada surat dari MK menjelaskan bahwa surat yang kita gunakan menurut mereka adalah palsu," beber Andi.
KPU, lanjut dia, melakukan pleno menggunakan surat yang diyakininya asli dari MK. Namun ternyata surat itu diketahui sebagai surat palsu. Sehingga pemalsuan surat MK ini, menurut Andi tidak ada kaitannya dengan KPU. "Sehingga ketika kita mengetahui itu, KPU melakukan rapat pleno kembali untuk melakukan revisi keputusan, dan itu yang dilantik DPR saat itu," ujarnya.
Artinya KPU tidak ada keterlibatan? "KPU sama sekali tidak tahu-menahu bahwa ada surat yang dikatakan palsu, saya kira lembaga juga seperti itu andai kata kita mengetahui palsu kita tidak akan memakai," jawab Andi. [mvi]
Tidak ada komentar:
Posting Komentar