Pilkada Langsung Lahirkan Pemimpin Merakyat

Oleh: Fadly Zikri

INILAHCOM, Jakarta - Politikus Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) Pramono Anung menilai, pemilihan kepala daerah (pilkada) secara langsung melahirkan pemimpin yang merakyat.

"Jadi saya melihat keinginan ini (pilkada kembali ke DPRD) sebenarnya bisa merusak demokrasi kita dalam jangka panjang," tandas Pramono di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Senin (8/9/2014).

Dia menambahkan jika untuk merubah perilaku masyarakat tentang pragmatisme dan politik uang, maka yang harus dilakukan adalah mengetatkan aturan pemilu. "Sehingga tidak bisa money politics itu marajalela," ujarnya.

Sebagaima diberitakan, partai yang tergabung dalam Koalisi Merah Putih berencana mengembalikan pilkada secara langsung ke DPRD melalui RUU Pilkada yang kini tengah dibahas. Alasannya, pilkada langsung dinilai banyak membawa kerugian secara sosial, tensi politik yang tinggi antarpendukung, dan memakan ongkos politik yang besar.

Menurut Pramono, pilkada kembali kepada DPRD merupakan bentuk kemunduran demokrasi. "Yang pertama ini kan menunjukan bahwa kita seperti kembali ke zaman jadul," katanya.

Dia menambahkan dengan adanya pilkada langsung, rakyat dapat memilih figur yang disukai. "Contoh Jokowi, Risma, Ridwan Kamil, Ahok, masuk hampir semua partai mempunyai tokoh dan dilahirkan oleh rakyatnya," ujarnya.

"Kalau ini kemudian ini dikembalikan sistem oleh DPRD ini kan menunjukan kemunduran," tandasnya.

Fraksi-fraksi di DPR RI yang berencana mengubah mekanisme pemilihan kepala daerah adalah Fraksi Partai Golkar, Fraksi Partai Demokrat, Fraksi Partai Gerindra, Fraksi PAN, dan Fraksi PPP.

Sejumlah tokoh menyesalkan sikap fraksi-fraksi yang akan mengembalikan kewenangan pilkada kepada DPRD. Kritik keras di antaranya dari mantan anggota KPU Ramlan Surbakti dan pakar hukum tata negara Refly Harun. Atas rencana itu, Forum Kajian Hukum dan Konstitusi (FKHK) akan mengunji RUU Pilkada ke Mahkamah Konstitusi jika pemerintah dan DPR tetap mengesahkannya pada September ini.

Ekonom Faisal Basri yang jugan mantan sekjen PAN mengecam rencana pilkada kembali ke DPRD. Dia akan langsung menguji materi ke MK jika DPR mengesahkan RUU Pilkada menjadi UU Pilkada yang mengembalikan pilkada ke DPRD. [yeh]