BERBUAT BENAR ADALAH KEHARUSAN, BERBUAT TIDAK BENAR ADALAH KETIDAK HARUSAN

Sabtu, 22 Oktober 2011

Dana Otsus Rp 29 T yang Gagal Sejahterakan Papua Harus Diusut

Ramadhian Fadillah - detikNews

Jakarta - Masalah di Papua dinilai cukup rumit. Menyelesaikan konflik di Papua tidak cukup hanya dengan mengirim pasukan TNI untuk mengejar separatis. Perlu ada kajian khusus soal sumber permasalahan di Papua. Terutama soal dana otonomi khusus (Otsus) Papua yang mencapai Rp 29 triliun.

"Pasukan sudah menjadi kebutuhan reguler, karena ada gerakan separatis. Tapi lini-lini lain perlu dipelajari lagi. Seperti Otsus, otsus perlu diteliti benar-benar sampe ke bawah atau tidak," ujar pengamat intelijen Wawan Purwanto kepada detikcom, Sabtu (22/10/2011).

Wawan menilai dengan usulan dana Rp 29 triliun lebih, harusnya kalau benar pemanfaatannya, Papua sudah berubah banyak. Perlu ada riset, apakah dana otsus sampai ke bawah atau tidak. Jangan sampai Otsus hanya dinikmati segelintir kelompok di Papua.

"Karena dampaknya politis, jika otsus gagal. Ini akan memicu munculnya gerakan-gerakan separatis yang menjadikan kegagalan Otsus sebagai sentimen pada pemerintah," tambahnya.

Kondisi ini akan diperparah dengan kelompok-kelompok yang menjadikan kesenjangan ekonomi untuk memprovokasi rakyat Papua. Banyak kepentingan yang bermain di Papua. Pihak asing juga dinilai sangat berkepentingan dengan sumber daya alam Papua.

"Kesenjangan ekonomi dan kekayaan sumber daya alam jadi pemicu. Sentimen ini kemudian diangkat alam berbagai aksi," terang Wawan.

Sebelumnya, DPR menyayangkan adanya gerakan separatis Papua Barat Merdeka yang hingga kini bercokol di bumi cendrawasih. Padahal pemerintah sudah memberikan dana otonomi khusus (Otsus) yang besar bagi Papua. Hingga tahun 2010, dana Otsus sebesar Rp 28 triliun diperuntukan bagi kesejahteraan rakyat Papua.

"Mestinya dengan Rp 28 triliun itu sudah ada tanda perbaikan infra struktur dan perbaikan sosial ekonomi. Saya tidak tahu dimana mandeknya," ujar Wakil Ketua DPR Priyo Budi Santoso kepada wartawan di gedung DPR, Senayan, Jakarta, Jumat (21/10).

Tidak ada komentar: