Indra Subagja - detikNews
Jakarta - PKS diperkirakan akan 'menyerah' pada SBY terkait apa pun keputusan reshuffle. Kontrak politik yang didengung-dengungkan PKS hanya sebatas wacana untuk melakukan tekanan. Namun, diyakini PKS tidak akan berani keluar dari kabinet, walau kursi menteri hilang satu.
"Jabatan menteri itu memberi implikasi pada kehidupan ekonomi partai," kata pengamat politik UGM, Arie Sujito, saat dihubungi detikcom, Sabtu (15/10/2011).
Arie menambahkan, posisi menteri memberikan sumber daya dan akses yang luas. Lagi pula sudah bukan rahasia umum posisi menteri itu menjadi sumur dan ladang partai.
"PDIP saja pernah hampir goyah ditawari kursi menteri," tambah Arie.
Sedang dari sisi lain, bila menjadi oposisi, PKS akan lebih sulit bergabung dengan PDIP. Tambah lagi PKS akan sulit bergerak mempengaruhi kebijakan.
"Bila bergabung dalam koalisi, suara PKS akan lebih didengar apalagi sekarang masih terus dibahas terkait parliamentary threshold. PKS bila di dalam koalisi akan mudah melakukan negosiasi mengenai ambang batas itu," jelasnya.
Arie menduga, di dalam internal PKS kemungkinan besar terjadi tarik ulur, tetap bertahan terus atau keluar koalisi. Ini menjadi pilihan sulit, untung rugi harus benar-benar dihitung.
"Bagi PKS ini pertaruhan. Tentu mereka akan mengambil risiko minimum," tuturnya.
Kabar yang beredar, PKS mesti merelakan jatah kursi salah satu menterinya di kabinet. PKS mempunyai 4 kursi menteri yakni Menkominfo, Menristek, Mensos, dan Mentan. Kabarnya setelah melalui tarik ulur di internal, PKS memutuskan tetap memilih bertahan di koalisi dan legowo kehilangan kursi Menristek. Namun, ada sebagian pihak di PKS yang masih ngotot dengan kontrak politik.
Tidak ada komentar:
Posting Komentar